Kedua Pihak Sebaiknya Tempuh Jalur Hukum


Senin, 08 Juni 2015 - 19:27:07 WIB
Kedua Pihak Sebaiknya Tempuh Jalur Hukum

Menurut Kurniawarman, jika memang negara telah memberikan hak guna kepada suatu pihak atas suatu lahan, maka hak tersebut secara sah dapat digunakan sepenuhnya. Namun, jika terjadi tumpang tindih dengan pihak lain yang merasa juga memiliki hak, maka proses hukum adalah proses paling bijak untuk menye­lesaikannya.

Baca Juga : Mulai Besok! Destinasi Wisata di Padang akan Tutup Selama Tiga Hari

“Yang saya pahami, hak PT BMP didapatkan berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN, itu sah. Sedangkan PT KAI merasa berhak pula dengan dasar hukum perkeretaapian, bahwa 6 meter di kiri dan kanan rel adalah kawasan bebas bangu­nan. Jika sudah seperti ini patut dilihat juga sisi kegunaan dari kedua pihak,” jelasnya.

Hanya saja, Kurniawarman menilai jika wilayah perkereta­pian tidak serta merta langsung jatuh menjadi aset PT KAI. Tepatnya, wilayah perkeretaapian adalah wilayah yang disediakan pemerintah untuk kelancaran arus transportasi kereta api.

Baca Juga : Alhamdulillah! Tiga Tahanan Rutan Padang Bebas di Hari Lebaran

“Jika disandingkan dengan daerah milik jalan, belum tentu suatu ruas jalan yang dikelola oleh Perum Damri menjadi milik Damri, tapi memang damri ber­hak menggunakannya untuk ke­pen­tingan transportasi angkutan darat. Dalam hal ini, PT KAI juga bertindak sebagai operator, se­dang­kan pemiliknya tetap peme­rintah,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, Hak Guna Bangunan atas di area pintu masuk Basko Grandmall sudah diperoleh oleh PT BMP dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang pada 1994 lalu. Sedangkan PT KAI menegaskan bahwa klaim atas lahan tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tentang perkeretaapian, tepatnya UU No. 23 Tahun 2007 mengenai jarak 6 meter di kedua sisi rel yang harus bebas dari bangunan liar.

Sementara itu, pengamat hu­kum tata negara, dari Unes Otong Rosadi menilai bahwa kedua belah pihak, antara PT BMP dan PT KAI mempunyai alasan seca­ra keperdataan untuk melakukan klaim atas lahan yang diper­debatkan tersebut.

Otong  melihat bahwa sudah sepatutnya kasus ini dibawa ke ranah hukum perdata. Karena masing-masing pihak memiliki kepentingan keperdataan dalam mempertahankan haknya. PT BMP merasa berhak karena sudah jelas memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan. Sedangkan PT KAI juga merasa berhak karena sesuai dengan Undang-undang Perkeretaapian.

Otong mengatakan, sebe­lumnya persoalan klaim lahan antara PT BMP dengan PT KAI sudah dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan dan dimenangkan pihak PT BMP. Namun jika titah PTUN tidak dipatuhi karena dianggap tidak memiliki kekuatan, maka wajar saja jika salah satu atau kedua pihak menempuh jalur hukum lainnya.

“Bagaimanapun persoalan hukum itu harus diselesaikan secara hukum pula. Karena ini mutlak soal saling klaim hak dan adanya ketetapan hukum yang tumpang tindih, maka lebih baik dibawa ke ranah perdata saja,” ujarnya lagi.

Seperti diberitakan kemarin, Kapolresta Padang melalui surat nomor B/37/VI/2015/Resta me­minta dan menyarankan PT KAI Divre II Sumbar menunda pelak­sanaan penertiban, pemasangan patok di area belakang eks Kantor PBB, Air Tawar Padang yang merupakan akses gerbang masuk PT BMP. Tapi PT KAI Divre II Sumbar tidak menghiraukannya dan malah merusak dan meman­cang gerbang tersebut, Sabtu (6/6) sekitar pukul 08.00 WIB. (h/mg-isq)

BERITA POPULER Index »


Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]