Anas Urbaningrum Makin Terperosok


Senin, 08 Juni 2015 - 19:30:32 WIB

Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp57,5 miliar kepada negara.

“Apabila uang pengganti ini dalam waktu satu bulan tidak dilunasinya, maka seluruh kekayaannya akan dilelang. Apabila masih juga belum cukup, ia terancam penjara selama empat tahun,” terang juru bicara MA, Suhadi, Senin (8/6).

Dengan hukuman di atas, maka Anas bisa menghuni penjara selama 19 tahun lebih, dengan perhitungan sebagai berikut. Pertama, 14 tahun penjara untuk pidana pokok, ditambah 1 tahun dan 4 bulan kurungan apabila tidak mau membayar denda Rp5 miliar. Hukumannya bertambah lagi empat tahun penjara apabila tidak mau membayar uang pengganti Rp57,5 miliar.

Majelis hakim yang memutus kasus tersebut terdiri dari Artidjo Alkostar, Krisna Harahap, dan MS Lumme. MA mengabulkan pula permohonan jaksa penuntut umum dari KPK yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam menduduki jabatan publik.

Suhadi mengatakan, majelis hakim berkeyakinan bahwa Anas telah melakukan perbuatan seba­gaimana diatur dan diancam dengan hukuman pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang TPPU jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Ta­hun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pida­na Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Un­dang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Dalam pertimbangannya, MA menolak keberatan Anas yang menyatakan bahwa tindak pidana asal dalam tindak pidana pencu­cian uang (TPPU) harus dibuk­tikan terlebih dahulu. Ma­jelis Agung mengacu pada keten­tuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terle­bih dahulu.

Majelis pun menilai, pertim­bangan pengadilan tingkat perta­ma dan banding yang menyatakan bahwa hak Anas untuk dipilih dalam jabatan publik tidak perlu dicabut adalah keliru. Sebaliknya, MA justru berpendapat bahwa publik atau masyarakat justru harus dilindungi dari fakta, infor­masi, persepsi yang salah dari seorang calon pemimpin.

Sebelumnya, Pengadilan Ting­gi DKI mengabulkan ban­ding yang diajukan Anas dan meringankan vonis Pengadilan Negeri dari 8 tahun menjadi 7 tahun. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menya­takan bahwa Anas terbukti mela­ku­kan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Anas akan segera meng­gelar rapat menyikapi keputusan MA tersebut.  (bbs/ kom/ dtc/ viv/ ral/ sis)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 01 Oktober 2019 - 21:45:25 WIB

    Sidang Pemilihan Memanas, Inilah Para Calon Pimpinan DPD 2019-2024

    Sidang Pemilihan Memanas, Inilah Para Calon Pimpinan DPD 2019-2024 JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Berdasarkan pemilihan calon Pimpinan DPD RI di masing-masing gugus atau wilayah, Selasa (1/10/2019) sore, telah menghasilkan 4 nama. Untuk Gugus atau wilayah Barat I muncul nama Sultan Bactiar (Ben.
  • Selasa, 01 Oktober 2019 - 21:02:28 WIB

    Pemilihan Pimpinan DPD RI Memanas, Also: Dipicu Persoalan Tatib

    Pemilihan Pimpinan DPD RI Memanas, Also: Dipicu Persoalan Tatib JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Situasi terkini  menjelang pemilihan pimpinan DPD RI, semakin memanas  karena adanya aksi untuk menolak pemberlakuan tatib baru yang diduga kontraversial,  cacat formil dan prosedural.
  • Senin, 12 Januari 2015 - 19:46:48 WIB

    Anas Beberkan Strategi Kalahkan SBY

    DIBEZUK GEDE PASEK SUARDIKA

    JAKARTA, HALUAN — Politikus Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika menjenguk Anas Urba­ningrum di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (12/1). Pasek .

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM