Bupati Minta Wali Nagari Pahami Tata Kelola Keuangan

Nasrul di hadapan se­jum­lah walinagari dan pe­nyelenggara pemerintah na­gari saat pelantikan Walina­gari Silaut yang baru menga­takan, isu alokasi dana na­gari Rp1 miliar perdesa telah jadi buah bibir di ma­sya­rakat, namun hal itu be­lum sepenuhnya terlaksana, karena saat ini pemerintah sedang mengupayakan alo­kasi dana secara bertahap.

Baca Juga : Bunda PAUD Kota Pariaman Serahkan Bantuan untuk Dua Pendidik Korban Kebakaran

“Ketika proses pen­cai­ran dana nagari secara ber­tahap berlangsung, saat itu pula terjadi suksesi di nagari-nagari di Pesisir Selatan. Artinya banyak walinagari yang masih perlu mem­pela­jari sistim administrasi keu­angan. Salah satunya wa­linagari yang baru dilantik adalah Mus Mulliyadi,” katanya.

Disebutkannya, nyaris separuh walinagari di Pessel baru berkiprah di pe­merin­tahan dan perlu mem­pela­jari pengelolaan keuangan pemerintah agar kelak tidak terjebak pada tindakan me­nyalahi hukum. Anggaran yang dikelola nagari cukup besar yakni paling rendah Rp452 juta dan tertinggi Rp654 juta.

Baca Juga : Pantauan Perkembangan Covid-19 di Sumbar: Positif 158, Sembuh 153, dan Meninggal Dunia 5 Orang

Sebagai informasi, me­nurutnya, alokasi dana yang bersumber dari APBN dan APBD di Pesisir Selatan pada tahun 2015 mencapai Rp90,4, padahal perkiraan awal hanya separuh dari jumlah tetsebut. Alokasi Rp90,4 miliar inilah yang selanjutnya dibagi berda­sarkan proporsi masing-masing nagari.

“Dari situlah didapat angka terendah ada nagari yang menerima Rp452 juta dan tertinggi Rp654 juta, tergantung jumlah penduduk dan topografi wilayah. Dan untuk Nagari Silaut tahun 2015 dapat alokasi dana Rp490,2 juta,” katanya.

Baca Juga : ASN Sumbar Jangan Gegabah, Ada Sanksi bagi yang Nekat Mudik Lebaran

Ditambahkannya alo­kasi dana ini sepenuhnya menjadi pendapatan nagari dan diperuntukkan bagi tata­kelola pemerintahan, pem­bangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Diharapkan dengan alo­kasi anggaran sebesar itu, pemerintahan nagari mam­pu jadi motor penggerak percepatan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. (h/har)

Baca Juga : DPRD Harap Kedatangan Para Menteri Bawa Angin Segar untuk Pembangunan Sumbar