Menumpas Tambang Emas Ilegal


Selasa, 09 Juni 2015 - 20:18:52 WIB
Menumpas Tambang Emas Ilegal

Sebenarnya, untuk pe­ngelolaan sumber daya alam konstitusi telah me­nga­ma­natkan, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bah­wa  “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh ne­gara dan dipergunakan un­tuk sebesar-besarnya ke­mak­muran rakyat”.

Baca Juga : MA Batalkan SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah, KPI Kecewa

Menelisik dari makna kata “dikuasai oleh negara” yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945  banyak menimbulkan perdebatan di kalangan pengamat hukum yang ada di negara ini. Ter­kait dengan itu, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga kehakiman yang berwenang menangani per­kara konstitusi, telah mem­beri tafsiran dalam putusan MK terhadap  Judicial Re­view Undang Undang No­mor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, terhadap Pasal 33 UUD 1945 tentang pe­nger­tian “dikuasai oleh negara”. MK menafsirkan dikuasai oleh negara adalah rakyat secara kolektif me­man­dat­kan kepada negara untuk mengadakan kebijakan (be­leid) dan tindakan pe­ngu­rusan (bestuursdaad), pe­ngaturan (regelendaad), pe­nge­lolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezicht­hou­densdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya ke­mak­muran rakyat.

Berangkat dari tafsiran MK tersebut, permasalahan yang terjadi sekarang yaitu banyaknya penambang “liar” yang beroperasi di ka­wasan Kabupaten Sijunjung. Seharusnya mereka meminta izin kepada pemerintah da­erah setempat. Berdasarkan taf­siran MK mengenai di­kuasai oleh negara, peme­rintah berwenang untuk mengadakan kebijakan, pe­ngurusan, pengaturan dan pengawasan  terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.  Meskipun pe­me­rintah telah melakukan pe­nga­turan dan pengawasan terhadap area tambang yang ada, namun masyarakat ma­sih enggan meninggalkan pekerjaan ilegal yang penuh resiko tersebut.

Baca Juga : Berapa Jumlah THR untuk Anak? Simak Panduan dari Psikolog Karina Istifarisny

Menelusuri alasan ke­napa mereka melakukan tambang ilegal, faktor eko­nomi lah yang santer me­nyebabkan masyarakat berat untuk meninggalkan kegi­atan tambang ilegal ini. De­ngan penghasilan yang me­nggiurkan menjadi pe­nam­bang, mereka rela me­nang­gung pekerjaan yang penuh re­siko. Selain faktor eko­nomi, budaya juga menjadi alasan kenapa mereka me­milih pekerjaan sebagai pe­nambang. Budaya ma­sya­rakat setempat yang telah turun temurun sebagai pe­nambang emas dengan me­ng­­gunakan kuali yang la­zim disebut sebagai “dulang emas” telah menjadi tradisi dalam kehidupan ma­sya­rakat hukum adat setempat.

Jalan Keluar

Dengan permasalahan tambang seperti ini tentu tidak dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat. Untuk menertibkan per­tambangan emas ilegal perlu dilakukan secara bertahap. Alasan tidak bisa dise­le­saikan dengan waktu yang cepat, karena kegiatan per­tambangan di Sijunjung su­dah meregenerasi, diiba­ratkan seperti mata rantai yang telah me­nyatu menjadi sebuah ran­tai yang kuat. Sehingga di­butuhkan waktu untuk me­mutus rantai ter­sebut.

Dalam memutus rantai pertambangan emas ilegal, pe­­merintah dapat me­la­ku­kan upaya preventive (pen­cegahan) dan represif (ber­sifat menekan dengan mem­beri sanksi)

Pertama, upaya yang da­pat dilakukan pemerintah dalam waktu dekat, dapat melakukan penertiban ilegal yang ada di lokasi per­tam­bangan dengan upaya re­presif. Bentuk konkretnya seperti pemerintah dapat menjatuhkan sanksi  admi­nis­trasi berupa teguran, bes­tuurdwang ( paksaan pe­merintah ) dan dwangsom ( Uang paksa ). Jika teguran pemerintah tersebut tidak dihiraukan oleh penambang, maka pemerintah dapat men­­jatuhkan sanksi bees­tuurdwang dan dwangsom kepada penambang ilegal. Sanksi administrasi dinilai lebih efektif untuk me­na­ngani kasus ini karena per­buatan yang mereka lakukan merupakan pelanggaran ad­ministrasi dengan tidak mem­­punyai izin untuk me­la­ku­kan kegiatan per­tam­bangan dari pemerintah da­erah setempat. Dengan dibe­rikannya sanksi kepada pe­laku pertambangan ilegal yang menjamur di Sijunjung, tentu membuat ancaman bagi pertambangan tersebut, sehingga sedikit demi se­dikit pertambangan ilegal da­pat berkurang.

Kedua, selain upaya jang­ka pendek, pemerintah juga bisa melakukan upaya dalam jangka panjang dengan me­lakukan upaya preventive. Bentuk upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengubah pola pikir ma­syarakat. Misal dengan mem­beri penyuluhan akibat ba­haya dari pertambangan ilegal terhadap keadaan ling­kungan. Selain itu, peme­rintah juga bisa menga­rah­kan masyarakat untuk me­lakukan pekerjaan yang lain untuk sebagai mata pen­cahariannya, seperti ber­ternak dan bertani. Untuk melakukan semua itu dapat dila­kukan melalui sosia­lisasi kepada masyarakat langsung serta memberikan penyu­luhan mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekitar.

Agar terealisasinya sega­la upaya supaya masyarakat meninggalkan kegiatan tam­bang, pemerintah harus mem­­­berikan pilihan profesi yang dapat dikerjakan oleh masyarakat apabila per­tambangan di lingkungan mereka ditutup. Profesi yang dapat ditawari oleh peme­rintah kepada masyarakat seperti berternak dan ber­tani. Dalam pengalihan ma­ta­­pencaharian dari pe­nam­bang menjadi peternak atau­pun petani, program peme­rintah ini dapat diiringi dengan memberi bantuan kepada penduduk. Bantuan tersebut dapat berupa pem­berian hewan ternak seperti kambing dan sapi kepada masyarakat atau dengan mem­­­berikan bantuan pupuk kepada masyarakat yang ingin bertani. Pemberian bantuan kepada masyarakat tersebut merupakan bentuk partisipasi dari pemerintah untuk mencarikan solusi permasalahan apabila ma­syrakat meninggalkan pro­fesi sebagai penambang.

Penutup

Permasalahan pertam­bangan di Sijunjung bukan hanya menjadi tanggung ja­wab pemerintah saja, me­lain­kan menjadi tugas semua elemen masyarakat Sijun­jung itu sendiri. Supaya per­masa­lahan tersebut dapat ter­selesaikan, pemerintah dan masyarakat harus bahu mem­bahu dalam upaya pen­ce­gahan maupun penertiban pertambangan ilegal ter­sebut.

Masyarakat harus sadar betapa besarnya dampak dari kegiatan pertambangan ilegal tersebut, tidak hanya kepada lingkungan saja me­lainkan juga berdampak pa­da ke­selamatan dari penam­bang itu sendiri. Dengan tidak adanya izin dari peme­rintah, jika ada penambang yang mengalami kecelakaan da­lam proses kegiatan per­tambangan, maka peme­rin­tah sebagai penye­lenggara negara tidak ber­tanggung jawab akan ke­ce­lakaan ter­sebut. Karena ke­giatan yang dilakukakan itu tanpa men­dapat izin dari pemerintah. Oleh sebab itu, masyarakat yang berprofesi sebagai pe­nambang emas ilegal perlu memikirkan re­siko dari ke­giatan yang dija­lankan. Resi­ko yang terjadi pada penam­bang ilegal me­rupakan resiko yang harus ditanggung pri­badi.

Penulis berharap dengan adanya tulisan ini, masya­rakat mulai sadar akan ba­haya dari pertambangan ilegal dan membuka hati mereka untuk beralih profesi seperti yang telah penulis uraikan diatas. Semoga. (*)

 

IKHWAN IKHSAN
(Pimpinan Redaksi Gema Justisia FH Unand,
Masyarakat Peduli Sijunjung)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]