PT KAI Tak Pagar Lahan Berhak Guna Bangunan


Selasa, 09 Juni 2015 - 20:24:15 WIB

Lokasi lahan yang ditertibkan yang berstatus quo itu, kata Ari, luasnya kurang lebih 463 meter persegi. Ari membantah komentar pakar hukum agraria Universitas Andalas Unand Dr. Kurnia Warman, SH, MHum dan pengamat hukum tata negara dari Universitas Eka Sakti (Unes) Dr.  Otong Rosadi, SH, Mhum dalam berita Haluan edisi 9 Juni tersebut.

Dalam berita tersebut, Kurnia Warman mengatakan, jika me­mang negara telah memberikan hak guna kepada suatu pihak atas suatu lahan, maka hak tersebut secara sah dapat digunakan se­penuhnya. Namun, jika terjadi tumpang tindih dengan pihak lain yang merasa juga memiliki hak, maka proses hukum adalah proses paling bijak untuk menye-lesai­kannya.

Sementara itu, Otong  melihat bahwa sudah sepatutnya kasus ini dibawa ke ranah hukum perdata. Karena masing-masing pihak memiliki kepentingan keper­dataan dalam mempertahankan haknya. PT BMP merasa berhak karena sudah jelas memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan. Sedangkan PT KAI juga merasa berhak karena sesuai dengan Undang-undang Perkeretaapian.

Pernyataan inilah yang diban­tah oleh Ari. Ia menginfor­masi­kan, pemagaran yang dilakukan pihaknya, di luar lahan yang memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan. Sementara itu, pe­ngacara PT KAI Drive II Sumbar, Miko Kamal membantah analogi Kurnia Warman. Dalam berita itu, Kurnia Warman mengatakan, jika disandingkan dengan daerah milik jalan, belum tentu suatu ruas jalan yang dikelola oleh Perum Damri menjadi milik Damri, tapi memang damri berhak meng­gunakannya untuk kepentingan transportasi angkutan darat. Da­lam hal ini, PT KAI juga ber­tindak sebagai operator, sedang­kan pemiliknya tetap pemerintah.

Menurut Miko, Kurnia War­man tak bisa menyamakan un­dang-undang tentang Perum Damri dengan Undang-Undang tentang PT KAI, karena undang-undang PT KAI Undang-Undang khusus atau yang dikenal sebagai Lex Specialis.

Tanggan PT BMP

Pada bagian lain PT BMP melalui Direktur Operasional Basko Grup Zul Efendi juga memberikan keterangan sehu­bungan dengan tanggapan PT KAI terhadap pandangan dua pakar hukum.

Zul membenarkan objek yang dipatok dan akan dimasuki PT KAI hari Sabtu (6/6), bukanlah lahan yang    sudah terbit sertifikat Hak Guna Bangunannya (HGB). Seperti yang sudah dijelaskan PT BMP dalam surat tanggapannya ke    PT KAI tanggal 21 dan 29 Mei 2015, lahan tempat berdiri pos jaga, portal, pagar dan    areal parkir seluas 465 meter bujur sangkar itu adalah lahan yang sudah dikuasai oleh H    Basrizal Koto sejak tahun 1994 lalu. Tanah itu, seperti yang ditegaskan Kan­tor    Pertanahan Kota Padang dalam surat bernomor 677/200-13.71/VIII/2011 tanggal 10 Agus­tus    2011, statusnya adalah tanah negara eigendom ver­pon­ding 1648.

Pihak BMP melalui H Bas­rizal Koto sudah mengajukan sertifikat HGB kepada Kantor    Pertanahan Kota Padang jauh sebelum terjadinya aksi penye­robotan dan pengrusakan di    la­han Basko Hotel dan Basko Grand Mall yang sudah terbit HGB-nya. Dasarnya adalah surat    pernyataan penguasaan pisik dan keterangan Lurah Air Tawar Timur tanggal 27 April 2011    Nomor 11/ATT-19/IV-2011.

BPN Kota Padang sudah mem­proses permohonan serti­fikat tersebut dan menerbitkan Surat Ukur Nomor 00297/2011 tanggal 23 Juni 2011. Untuk melengkapi berkas permohonan sertifikat itu, BPN Padang me­minta agar pihak BMP    meminta rekomendasi kepada Pemko Pa­dang karena lahan yang diajukan itu berbatasan    langsung dengan taman kota.

BPN Kota Padang tidak per­nah keberatan dan menolak permohonan sertifikat HGB itu dengan    alasan lahan itu milik PT KAI. Tahu pun tidak BPN, bahwa kalau di lokasi lahan itu ada    batas sepadan dengan tanah PT KAI.

Zul Efendi juga memaparkan sesuai dengan pasal 46 UU No­mor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, jika PT KAI    mengklaim tanah yang dipatok itu adalah milik PT KAI, tolong tunjukkan sertifikatnya. Nomor berapa, tahun berapa.

Menurutnya PT KAI jangan berlindung dengan groondkart dan UU KA saja. Groondkart atau peta tanah      kereta api tahun 1888 itu bukanlah bukti hak. UU 23 Tahun 2007 tentang Per­keretaapian,    juga harus dilihat utuh. Ada hak, ada pula kewa­jiban. Hak kereta api, punya aset ada    ruang milik kereta api, ada ruang manfaat kereta api, ada ruang pengawasan. Tapi, PT KAI    juga punya kewajiban, seperti yang diatur dalam Pasal 46 ayat 1 UU 23 Tahun 2007,  yakni: tanah yang terletak di ruang milik jalur kereta api dan ruang manfaat jalur    kereta api disertifikatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (h/dib/r)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]