Marlon Divonis Hanya 1 Tahun Penjara


Selasa, 09 Juni 2015 - 20:29:34 WIB

Sidang tersebut dipimpin oleh hakim ketua Reno Lis­towo beranggotakan Jama­luddin dan M. Takdir, di Pengadilan Tipikor Padang, Selasa (9/6).

Dalam amar putusan ini, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar denda se­be­sar Rp100 juta, subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan mengenai uang pengganti sebesar Rp4,2 miliar, seba­gaimana yang disebutkan dalam tuntutan JPU sebe­lumnya, sama sekali tidak disinggung dalam amar putu­san majelis hakim.

“Perbuatan terdakwa se­ba­gaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan (3) UU RI nomor 31 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta di persidangan, ditambah lagi dengan keterangan se­jumlah saksi dan alat bukti, kami majelis hakim men­jatuhkan vonis untuk ter­dakwa Marlon dengan huku­man satu tahun penjara,” sebut hakim Jama­luddin.

Vonis ini jauh lebih ri­ngan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bu­di Sastera Cs sebelumnya, yakni menuntut terdakwa dengan hukuman sela­ma tiga tahun penjara. Dalam tun­tutan JPU tersebut, Marlon juga diwajibkan untuk mem­bayarkan uang pengganti sebesar Rp4,2 miliar dan subsider 18 bulan kurungan, jika terdakwa Marlon tidak bisa membayar uang peng­ganti, denda sebesar Rp200 juta, subsider enam bulan penjara.

Hal-hal yang meringankan terdakwa, menurut hakim, ter­dakwa belum pernah dihukum dan terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Sedangkan hal yang memberatkan terdakwa adalah, perbuatn terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Sebelumnya, sejak pukul 11.30 WIB hingga pukul 14.00 WIB, saat sidang pembacaan amar putusan, terdakwa Marlon terlihat sangat gelisah. Masih dengan menggunakan pakaian kebesarannya selama persi­da­ngan, yakni kemeja yang dilapisi dengan jaket putih serta pe­nyangga leher, Marlon hanya bisa menundukkan kepalanya. Sese­kali ini mencoba menyeka keri­ngat dingin yang terus bercucuran di bagian wajahnya. Usai men­dengarkan amar putusan ini, baik pihak terdakwa maupun JPU menyatakan pikir-pikir.

Da­lam dakwaan yang diba­cakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), disebutkan, Marlon di­duga telah melakukan mark up atau peng­gelembungan harga tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh tahun 2009 lalu.

Keterlibatan terdakwa dalam kasus ini adalah sebagai orang yang melakukan, menyuruh mela­ku­kan atau turut melakukan secara melawan hukum mem­perkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan terdakwa ini, di­mulai dengan tahun anggaran 2009, dimana Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya me­ngang­garkan dalam APBD yang dituangkan dalam DPA SKPD Sekda nomor 1.09.120.03.16.03. 5.2 anggaran ganti rugi tanah Pemkab sebesar Rp8,5 miliar.

Dengan tersedianya dana untuk pengadaan tanah pemba­ngunan RSUD tahun 2009 terse­but, maka, tanggal 15 September 2009, Dirut RSUD Hj. Priyyeti, selaku pengguna tanah me­ngaju­kan telaah staf kepada terdakwa Marlon, melalui saksi Agus Khai­rul dn Busra, kemudian mengu­sulkan pembangunan RSUD dilokasi jalan baru Km 5 Pulau Punjung yang akan digunakan untuk bangunan utama, perkan­toran, rumah dinas direktur, rumah dinas dokter spesialis, lapangan parkir dan sekolah.

Namun lokasi yang diusulkan ini kemudian ditolak, dan selan­jutnya disepakati di lokasi Km 4, bekas kebun P3RSB Sungai Kam­but, tanah milik Syafaruddin dan Suriati dengan status bersertifi­kat. Perbuatan terdakwa Marlon, dengan menerbitkan SK Peneta­pan lokasi pembangunan RSUD ini bertentangan dengan Peratu­ran Kepala Badan Pertanahan Nasional (PK BPN) nomor 3 tahun 2007 pasal 5 ayat (1).

Marlon ditetapkan sebagai tersangka pada 26 April 2011 dan jadi buronan sejak 21 Juli 2012. Marlon juga sudah dua kali dice­kal. Terakhir per­panja­ngan masa cekal dike­luar­kan Kejagung mulai 5 Februari hing­ga Agustus 2012.

Marlon satu-satunya orang­ ­yang belum dihukum dalam kasus tersebut. Tiga pejabat Dhar­masraya yang terlibat, Busra (mantan Sek­da), Agus Akhirul (mantan Kabag Administrasi Pemerintahan Umum) dan Agus­tin Irianto (man­tan Kasubag Tata Pemerintah Umum), bahkan sudah divonis tinggi oleh majelis hakim Penga­dilan Tipikor Padang.

Vonis Marlon Dinilai Janggal

Sementara, Lembaga Anti Korupsi Integritas Sumbar me­nilai ada kejanggalan yang terjadi dalam vonis kasus mark up yang dilakukan oleh mantan orang nomor satu di Kabupaten Dhar­masraya, Marlon ini.

“Putusan ini janggal, berma­salah dan sangat mengecewakan rasa keadilan publik. Komisi Yudisial harus segera menyelidiki dan memeriksa hakim yang me­nyi­dangkan perkara tersebut. Selain itu Jamwas dan Komisi Kejaksaan harus segera mela­kukan pemeriksaan terhadap Jaksa yang ditunjuk menjadi JPU pada persidangan Marlon. Dari rangkaian persidangan patut diduga Jaksa tidak cermat men­jadi JPU pada kasus tersebut,” sebut Roni Saputra, perwakilan dari Lembaga Integritas Sumbar.

Menurutnya, semangat pem­berantasan korupsi Hakim Penga­dilan Tipikor Pengadilan Negeri Padang patut dipertanyakan. Ini adalah masa-masa darurat komit­men terhadap pemberantasan korupsi di Sumatera Barat. Mas­ya­rakat sipil Sumatera Barat harus segera bersikap terhadap persoalan ini. Proses peradilan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Padang harus dikawal.

Proses persidangan Marlon terbilang janggal. Integritas me­nemukan ada beberapa perlakuan istimewa yang diberikan kepada Marlon. Pertama, Marlon tidak ditahan pada masa proses persi­dangan. Perlu diingat bahwa sebelumnya Marlon pernah mela­rikan diri dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO), sebe­lum ditang­kap dan ditahan oleh pihak kejak­saan. Kedua, Marlon hanya ditun­tut oleh JPU  dengan pidana penjara selama 3 tahun. Semen­tara pada tahun 2012, dalam kasus yang sama, Busra, Agus Khairul dan  Agustin Irianto masing-masing dituntut 6 tahun penjara dan masing-masing divo­nis, 4 tahun, 3 tahun 6 bulan, dan 3 tahun.

”Mencermati hal di atas, Integritas menilai vonis terhadap Marlon menjadi salah satu bukti terjadinya disparitas peradilan di peradilan Tipikor Pengadilan Negeri Padang. Hal ini terlihat dari perbandingan pada tuntutan dan vonis terhadap kasus-kasus lainnya.

Vonis terhadap Marlon membuktikan terdakwa yang memiliki power, baik secara politik, jabatan, status sosial, dan materi, cenderung mendapat “perlakuan khusus”. Termasuk dalam hal tinggi rendahnya tun­tutan dan vonis terhadap ter­dakwa,” tambahnya.

Terhadap proses peradilan kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Pa­dang, Integritas mendorong Ko­mi­si Yudisial melakukan moni­toring dan investigasi terhadap Hakim-hakim Tipikor di Penga­dilan Negeri Padang, sebagai upaya melakukan pengawasan mengantisipasi terjadinya prak­tik-praktik mafia peradilan. “Hal ini sangat penting untuk men­dorong peradilan Tipikor yang bersih dari mafia peradilan,” pungkasnya. (h/hel)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 27 Mei 2015 - 20:45:58 WIB

    Integritas Nilai Janggal Penundaan Vonis Marlon

    PADANG, HALUAN — Lembaga Antikorupsi Integritas terus menyoroti proses persidangan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD Sungai Daerah, Marlon Martua. Terakhir, hakim menun.

  • Selasa, 17 Februari 2015 - 20:09:12 WIB

    Saksi Sebut Marlon Bertemu Pemilik Tanah

    SIDANG KORUPSI RSUD SUNGAI DAREH

    Padang, Haluan — Kasus dugaan penggelembungan harga lahan (mark-up) pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh, Kabu­paten Dharmasraya tahun 2009 ya.

  • Selasa, 20 Januari 2015 - 19:25:02 WIB

    Sidang Marlon, Tiga Saksi Banyak Jawab Tidak Tahu

    Padang, Haluan — Lima orang saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budi Sastera pada sidang lanjutan dugaan korupsi penggelembungan harga lahan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh, Kabupaten Dharm.

  • Selasa, 13 Januari 2015 - 19:32:16 WIB

    Hakim: Sidang Marlon Tetap Dilanjutkan

    PADANG, HALUAN — Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Padang, memutuskan perkara dugaan korupsi penggelembungan harga lahan pem­bangunan Rumah Sakit Umum Dae­rah (RSUD) Sungai Dareh, Kabu­paten Dharmasra.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]