KAN se-Sumbar Butuh Dukungan Nyata Pemerintah


Rabu, 10 Juni 2015 - 18:37:39 WIB

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Pember­dayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Sumbar Syafrizal Ucok Datuan Nan Batuah kepada sejumlah Haluan pada Rabu (10/6), seusai menggelar rapat koordinasi (rakor) pelestarian adat istia­dat dan budaya dan pember­dayaan masyarakat dalam tata kelola desa berbasis adat dan budaya se-Sumatera Barat yang diikuti oleh Ke­tua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Bundo Kan­duang se-Sumatera B­arat.

“Kita tidak dapat semata-mata menyalahkan penghulu dan ninik mamak atas pe­nya­kit masyarakat (pekat), keributan atau kesalahan lain yang terjadi di tengah masyarakat. Karena selama ini KAN sendiri belum didu­kung secara maksimal untuk menjalankan program-prog­ram pelestarian adat di na­gari masing-masing,” jelas Syafrizal.

Ia melanjutkan, tidak dipungkiri bahwa KAN per­nah mendapatkan dana ban­tuan, namun dana tersebut hanya bersifat hibah dan tidak berkelanjutan. Padahal yang diinginkan oleh 544 KAN se-Sumbar adalah du­ku­ngan berkelanjutan untuk menjalankan program-prog­ram pelestarian adat istiadat dan budaya.

“544 KAN di Sumbar berharap agar dalam Pera­turan Daerah (Perda) Nagari yang sedang digarap oleh Pemerintah Provinsi (Pem­prov) Sumbar, KAN dan Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM) dicantumkan dalam satu pasal yang menjelaskan ke­dua lembaga tersebut difasi­litasi oleh Anggaran Penda­patan Belanja Daerah (AP­BD) provinsi atau APBD kabupaten/kota da­lam pe­lak­sanaan program peles­tarian adat dan budaya di nagari masing-masing,” ucap­­nya lagi.

Sementara itu, Gu­ber­nur Sumbar Irwan Prayitno yang turut hadir dalam pem­bukaan rakor tersebut meng­ungkapkan bahwa adat dalam satu nagari, desa atau kaum adalah suatu sistem. Dan antara adat dan nagari terdapat hubungan yang saling mengikat satu sama lain dan keduanya saling bergantung.

“Pelestarian adat istiadat adalah suatu keniscayaan. Karena pengamalan adat merupakan bagian dari upa­ya mencapai kehidupan yang dinamis dan penuh nilai-nilai. Kita berharap kepada KAN, ninik mamak dan bundo kanduang yang ada dalam nagari, mampu menjadi pelaksana utama dalam pelestarian adat dan budaya,” jelas Irwan.

Tanggapan beragam di­sam­paikan oleh peserta ra­kor yang merupakan rakor pertama yang digelar oleh BPM Sumbar. “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami para ketua KAN. Karena baru di ajang ini kami dapat bertatap muka dengan rekan sesama ketua KAN seluruh Sumbar,” ucap Rusli, ketua KAN Nagari Surantiah.

Darusman Datuak Ba­gin­do Maharajolelo, Ketua KAN Koto Marapak me­nam­bahkan, KAN sepakat agar pemerintahan terkecil dikembalikan ke desa sesuai dengan UU No.5 Tahun 1979, tetapi yang menjadi desa di Sumbar adalah jo­rong. Sedangkan Nagari te­tap berdiri sendiri atas kesat­uan hukum adat.

“Kami berharap agar pemerintah mendukung per­baikan nasib lembaga adat di nagari. Agar segala program adat bisa dilakukan dan da­pat mengantisipasi terja­dinya pekat dalam masya­rakat,” tambah Mawardi Datuak Rajo Bandaro, Ketua KAN Nagari Kapuah Taru­san. (h/mg-isq)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]