Nasrul Abit: Tidak Akan Lepas Tanah Sumbar ke Bengkulu


Rabu, 10 Juni 2015 - 18:38:14 WIB

“Soal tanah sempadan Sumbar - Bengkulu hingga kini masih menimbulkan gejolak di masyarakat. Se­mentara tapal batas Sumbar-Bengkulu sudah jelas namun pihak Bengkulu masih tutup mata soal itu hal itu mungkin dikarenakan belum adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri,’ katanya.

Oleh sebab itu, Pessel tetap berpegang pada pe­raturan sebelumnya yang telah ada penetapan batas yang jelas. “Saya tidak akan melepaskan sejengkalpun tanah Sumbar ke Bengkulu. Bila ada warga Bengkulu membeli atau memiliki ta­nah yang masuk kawasan Sumbar, maka ad­mi­nis­tra­sinya harus diurus di Pessel,” tegasnya.

Nasrul Abit juga ber­pesan kepada Walinagari Mus Mulliyadi, ninik ma­mak dan tokoh masyarakat setempat untuk menjaga tanah ulayat nagari maupun milik masyarakat dari upaya penyerobotan dengan cara yang bijaksana.

Selanjutnya Datuak Ino tokoh masyarakat se­tem­pat kepada Haluan juga me­ngakui seteru tanah sem­­­padan akhir-akhir ini kem­bali memanas. Pihak Muko Muko mengklaim ribuan hektar tanah Silaut masuk Muko Muko.

Sementara Ketua KAN Silaut H Muman Dt Pan­duko Kayo (21/1) menga­takan, penyerobotan lahan di Silaut juga sempat me­ma­suki tahap meng­kha­wa­tir­kan. Beberapa waktu lalu teror sekelompok orang berseragam militer yang menyerobot lahan di ka­wasan Silaut telah mem­buat resah warga di Silaut.

“Lahan yang di serobot tersebut telah jauh me­lewati tapal batas yang disepakati sebelumnya. Mulai dari pinggir pantai hingga menuju timur. Luas lahan yang telah diserobot telah lebih 1.000 hektare. Nagari Samungo mer­upa­kan kawasan yang paling luas diserobot,” katanya.

Warga yang bermukim di kawasan tersebut me­nurut Muman semenjak ada pe­nyerobotan dan te­ror dari sekelompok orang ber­se­ragam militer tidak berani lagi mengolah lahan mereka.

“Kami meminta penye­robotan lahan ini segera diselesaikan. Bagi kami tidak ada persoalan warga provinsi tetangga berusaha di Silaut akan tetapi harus tunduk pada aturan dan perundang undangan ter­masuk hukum adat di Si­laut,” katanya.

Ia merasa gerah atas tin­dakan warga dari Muko Mu­ko. Pemkab diminta segera melakukan tindakan atas penyerobotan itu. “Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Warga Mu­ko Muko diminta untuk meng­ikuti aturan yang ada. Se­panjang penggarapan la­han tidak sesuai aturan maka Pemkab tidak bisa mem­biar­kan­nya,” katanya. (h/har)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]