UU Pemilu Banyak Kontradiksi dan Kelemahan


Rabu, 10 Juni 2015 - 18:49:32 WIB

“Dalam empat kali Pe­milu, pengertian tahapan saja bisa berbeda. Kita tidak punya standarisasi untuk Pemilu ini,” kata mantan Ketua KPU RI Ramlan Sur­bakti yang juga Senior Ad­visor on Election pada Ke­mitraan, sewaktu menjadi keynote spreaker dalam dis­kusi Ko­difikasi UU Pemilu yang digelar Pusat Studi Kon­stitusi (Pusako) FH Unand bersama Ke­mitra­an di Ruang Sidang Dekanat Fakultas Hukum, Unand, Rabu (10/6).

Hasil dari diskusi ini, kata Ramlan, diharapkan bisa diteruskan ke DPR untuk bisa masuk dalam Prolegnas. Se­hingga, jika Indonesia ingin mengubah UU Pemilu, tidak perlu setiap jelang Pemilu, namun cukup sekali dalam sepuluh tahun saja.

Ra­mlan menemukan ada ti­ga ke­lemahan pada tiga UU Pemilu yang dimiliki Indo­nesia. Yaitu UU Pemilu Nomor 42 Tahun 2008, UU Pemilu No­mor 8 Tahun 2012 dan UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2015. Diantara ke­lemahan itu adalah sistem pemilu DPR dan DPRD yang terlalu kompleks dipahami pemilih dan  proses reka­pitulasi yang terlalu panjang.

“Rekapitulasi di Indo­nesia ini paling panjang sedunia dan menjadi sumber manipulasi hasil Pemilu. Barangkali rekapitulasi cu­kup dimulai dari kabupaten atau kota, tidak perlu dari PPS,” ucap Ramlan.

Kelemahan lainnya ada­lah lemahnya posisi partai politik, tidak ada kejelasan siapa yang mewakili dapil apakah itu anggota dewan atau partai.

“Partai cendrung sebagai sebuah event orgaziner, ca­lon lebih aktif daripada par­tai. Kemudian partai tidak dikelola demokratis,” tam­bah dosen Unair ini.

Hal lain yang perlu men­jadi catatan adalah UU Pe­milu ini menghasilkan pe­me­rinta­han yang terbelah, dimana DPR didominasi banyak par­tai yang memaksa presiden berbuat sesuai ke­inginan partai di DPR. Pre­siden kesulitan untuk ber­konsultasi dengan partai pendukung bukan de­ngan oposisi.

“Hasilnya, di tahun per­tama perjalanan, partai pen­dukung akan sibuk mem­pertanyakan siapa yang men­jabat menteri ini, siapa Ka­polri. Mestinya partai pen­dukung sibuk dengan ke­bijakan, bukan masalah siapa jadi menteri,” tegas Ramlan.

Dalam diskusi ini, Ram­lan juga memapakarkan ko­n­tradiksi muatan satu UU Pemilu dengan UU Pemilu berikutnya. Seperti di UU Pemilu Nomor 42 Tahun 2008, disebutkan WNI yang tidak memiliki identitas ke­pendudukan tidak berhak memilih, sementara di UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan boleh memilih. Kemudian pada UU Nomor 42 Tahun 2008 terdapat 8 tahapan Pemilu, di UU No­mor 8 Tahun 2012 terdapat 11 tahapan dan UU Nomor 8 Tahun 2015 terdapat 10 tahapan penyelenggaraan dan 8 tahapan persiapan. (h/eni)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 14 Oktober 2016 - 01:57:08 WIB
    SEWAKAN TANAH UNTUK BANGUNAN PERMANEN

    Ahli Agraria: PT KAI Langgar UU

    Ahli Agraria: PT KAI Langgar UU PADANG, HALUAN — Di­nas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Pa­dang akan membongkar 40 bangunan permanen yang berdiri di atas tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Kawasan Jati Parak Salai, Padang. TRTB menilai ba.
  • Jumat, 19 Agustus 2016 - 03:28:42 WIB

    BPBD Damkar Kota Padang Gelar Lomba Menghafal UUD

    BPBD Damkar Kota Padang Gelar Lomba Menghafal UUD PADANG, HALUAN — Sua­sana berbeda tampak di Kantor BPBD Damkar kota Padang, kemarin (16/8) pagi..
  • Selasa, 07 Juni 2016 - 03:13:29 WIB

    Revisi UU Diharapkan Tak Ganggu Tahapan Pilkada

    PADANG, HALUAN — Ko­misi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat berharap revisi Undang-Undang Nomor 8 ta­hun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tidak mengganggu terhadap ta­hapan Pilkada di Kota Pa­ya­k.
  • Sabtu, 05 Maret 2016 - 03:53:58 WIB
    Sebagian Masyarakat Keberatan

    Besaran Denda Tilang Sesuai UU

    PADANG, HALUAN — Kepo­lisian Republik Indonesia (Polri) telah mengeluarkan informasi tarif denda terhadap sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Dalam undang-undang ten­tang lalu lintas yang terbaru, sanksi denda a.
  • Rabu, 16 Desember 2015 - 04:01:21 WIB

    UU Administrasi Pemerintahan Disosialisasikan

    PADANG, HALUAN — Masih banyak faktor yang memengaruhi sehingga belum terwujudnya penye­lenggaraan pemerintahan negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB. Faktor yang memengaruhi tersebut di antaranya, kehi.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]