UU Pemilu Banyak Kontradiksi dan Kelemahan


Rabu, 10 Juni 2015 - 18:49:32 WIB
UU Pemilu Banyak Kontradiksi dan Kelemahan

“Dalam empat kali Pe­milu, pengertian tahapan saja bisa berbeda. Kita tidak punya standarisasi untuk Pemilu ini,” kata mantan Ketua KPU RI Ramlan Sur­bakti yang juga Senior Ad­visor on Election pada Ke­mitraan, sewaktu menjadi keynote spreaker dalam dis­kusi Ko­difikasi UU Pemilu yang digelar Pusat Studi Kon­stitusi (Pusako) FH Unand bersama Ke­mitra­an di Ruang Sidang Dekanat Fakultas Hukum, Unand, Rabu (10/6).

Baca Juga : Padang Aktifkan Kembali Kampung Nelayan untuk Tempat Karantina Covid-19

Hasil dari diskusi ini, kata Ramlan, diharapkan bisa diteruskan ke DPR untuk bisa masuk dalam Prolegnas. Se­hingga, jika Indonesia ingin mengubah UU Pemilu, tidak perlu setiap jelang Pemilu, namun cukup sekali dalam sepuluh tahun saja.

Ra­mlan menemukan ada ti­ga ke­lemahan pada tiga UU Pemilu yang dimiliki Indo­nesia. Yaitu UU Pemilu Nomor 42 Tahun 2008, UU Pemilu No­mor 8 Tahun 2012 dan UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2015. Diantara ke­lemahan itu adalah sistem pemilu DPR dan DPRD yang terlalu kompleks dipahami pemilih dan  proses reka­pitulasi yang terlalu panjang.

Baca Juga : Pemuda Villa Indah Padang Bagi-bagi THR, Pakai Cara Tak Biasa

“Rekapitulasi di Indo­nesia ini paling panjang sedunia dan menjadi sumber manipulasi hasil Pemilu. Barangkali rekapitulasi cu­kup dimulai dari kabupaten atau kota, tidak perlu dari PPS,” ucap Ramlan.

Kelemahan lainnya ada­lah lemahnya posisi partai politik, tidak ada kejelasan siapa yang mewakili dapil apakah itu anggota dewan atau partai.

“Partai cendrung sebagai sebuah event orgaziner, ca­lon lebih aktif daripada par­tai. Kemudian partai tidak dikelola demokratis,” tam­bah dosen Unair ini.

Hal lain yang perlu men­jadi catatan adalah UU Pe­milu ini menghasilkan pe­me­rinta­han yang terbelah, dimana DPR didominasi banyak par­tai yang memaksa presiden berbuat sesuai ke­inginan partai di DPR. Pre­siden kesulitan untuk ber­konsultasi dengan partai pendukung bukan de­ngan oposisi.

“Hasilnya, di tahun per­tama perjalanan, partai pen­dukung akan sibuk mem­pertanyakan siapa yang men­jabat menteri ini, siapa Ka­polri. Mestinya partai pen­dukung sibuk dengan ke­bijakan, bukan masalah siapa jadi menteri,” tegas Ramlan.

Dalam diskusi ini, Ram­lan juga memapakarkan ko­n­tradiksi muatan satu UU Pemilu dengan UU Pemilu berikutnya. Seperti di UU Pemilu Nomor 42 Tahun 2008, disebutkan WNI yang tidak memiliki identitas ke­pendudukan tidak berhak memilih, sementara di UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan boleh memilih. Kemudian pada UU Nomor 42 Tahun 2008 terdapat 8 tahapan Pemilu, di UU No­mor 8 Tahun 2012 terdapat 11 tahapan dan UU Nomor 8 Tahun 2015 terdapat 10 tahapan penyelenggaraan dan 8 tahapan persiapan. (h/eni)

BERITA POPULER Index »


BERITA TERKINI Index »

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]