80 Pendeteksi Tsunami Tak Bisa Dipakai


Rabu, 10 Juni 2015 - 19:03:27 WIB

Kondisi ini disayangkan beberapa akademisi yang hadir dalam kegiatan itu.  Menurut Akademisi UNP, Rus­wandi di sela-sela workshop itu, Sumbar adalah  wilayah rawan bencana. Ka­renanya penggunaan teknologi, hasil riset, kemampuan SDM, serta keter­cukupan sarana prasarana sangat dibu­tuhkan guna pencegahan dan pena­nganan bencana di Sumbar.  Agar semua berjalan baik dukungan anggaran juga diperlukan untuk menangani bencana.  “Salah satu efek buruk dari minimnya anggaran, ya, bisa dilihat dari persoalan itu. Sudah dibantu dengan cuma-cuma, tapi tak bisa digunakan, karena biaya yang kurang,” jelasnya.

Dikatakannya, saat anggaran pema­sangan alat tadi bisa tersedia, manfaat besar bisa dirasakan Sumbar. Terutama untuk pen­cegahan atau penanganan ben­cana pada wilayah yang masuk di zona merah. Keberadaan alat bisa mendeteksi dini bencana, serta efek buruk saat bencana itu terjadi bisa diminimalisir.

Melihat dari persoalan tadi, tambahnya, penanganan keben­canaan diharap mendapat per­hatian serius dari pemerintah daerah serta DPRD. Sebab tanpa anggaran, tak banyak yang bisa dilakukan, baik sebelum, saat, atau setelah terjadinya bencana. “Se­kaitan dengan ini, kita berharap pemerintah daerah  dan DPRD bisa mengupayakan eksekusi atau kedatangan alat ke Sumbar, cara­nya, ya   mencari atau menye­diakan anggaran untuk pema­sangan alat,” tandasnya.

Sementara itu, Indra, dari Pusat Studi Bencana Universitas Bung Hatta juga menyebut, selain anggaran penanganan  saat terjadi bencana, masalah riset  keben­canaan juga mesti  men­dapat perhatian serius.  Namun, sebut­nya, yang disayangkan itu belum­lah ditemui dalam agenda peme­rintah. Sebagai contoh  dari kese­luruhan agenda riset yang diprio­ritaskan pada RP­JMN 2015-2019,  tak satupun yang mengang­garkan untuk riset kebencanaan.

“Masalah kebencanaan bukan hanya mengancam Sumbar, na­mun hampir rata-rata seluruh daerah Indonesia.  Tapi sayangnya persoalan riset kebencanaan be­lum masuk ke dalam yang di­prioritaskan pemerintah. Untuk ini, jika pusat memang  tak bisa menganggarkan, kita berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan bisa dianggarkan melalui APBD,” ujarnya.

Menanggapi ini, Asisten II  Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra Setda Provinsi Sumbar,  Syafruddin mengatakan, masalah bencana adalah persoalan serius yang mendapat perhatian dari pemerintah provinsi. Kendati demikian, ia mengakui kalau anggaran untuk penanganannya memang masih tergolong minim.  Menurutnya, setiap tahun Pem­prov kesulitan mendapatkan anggaran penanganan bencana sesuai harapan dikarenakan saat pengajuan persetujuan APBD ke pusat, di tingkat Kemendagri akan diminta agar permintaan belanja modal, pendidikan, kesehatan dan beberapa poin penting lain men­jadi hal yang diprioritaskan.

“Sementara APBD masuk pada golongan yang minim dan terbatas dibanding daerah lain. Ujung-ujungnya anggaran untuk penanganan bencana yang diusul­kan memang sulit untuk bisa didapat sesuai harapan.  Di­sisi lain, sesuai UU yang ada, daerah wajib melakukan penang­gulangan terhadap masalah ben­cana,” ungkapnya.

Di lain pihak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DP­RD) Sumbar, Hendra Irwan Ra­him   mengatakan, APBD Sumbar memang minim dan terbatas. Namun melihat  topo­grafi  Sum­bar yang bergunung-gunung dan rawan bencana  ia memandang anggaran keben­canaan wajib untuk diprioritaskan.

“Mewujudkan hal itu, kami minta pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar membuat blue print atau rencana pembangunan yang jelas guna penanganan bencana,” ka­tanya.

Tak hanya itu, Hendra juga menilai kalau saat ini masih banyak yang kurang dalam pem­bangunan penanggulangan resiko bencana di Sumbar. Salah satunya, jumlah shelter yang masih jauh dari kebutuhan. Itu dibuktikan dengan Shelter tempat evakuasi bagi masyarakat  yang ber­muk­mim di sepanjang pantai  yang masih sangat kurang.

“Kita berharap shelter bisa diperbanyak, kami (DPRD Sum­bar,red) siap mendorong per­cepatan pembangunannya, ter­utama di pantai barat yang padat penduduk. Dananya bisa dari APBD provinsi maupun meminta bantuan dana dari AP­BN,” pung­kas Hendra. (h/mg-len)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 18 April 2020 - 19:29:55 WIB

    Majelis Taklim Surau Bank Nagari Bagikan 80 Paket Sembako, Serta Salurkan Bantuan ke Panti Asuhan dan Jompo

    Majelis Taklim Surau Bank Nagari Bagikan 80 Paket Sembako, Serta Salurkan Bantuan ke Panti Asuhan dan Jompo PADANG, HARIANHALUAN.COM – Merebaknya wabah virus corona saat ini, telah membuat perekonomian warga di berbagai wilayah menjadi sangat terganggu. Banyak di antara mereka yang tak bisa lagi mencari nafkah untuk keluarganya, .
  • Ahad, 26 Januari 2020 - 19:18:37 WIB

    DLH Turunkan 80 Petugas Bersihkan Sampah Pantai Padang

    DLH Turunkan 80 Petugas Bersihkan Sampah Pantai Padang PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menurunkan 80 orang Petugas Kebersihan Kecamatan Kelurahan (PK3) untuk melakukan aksi bersih-bersih di sepanjang Pantai Padang, Minggu (2.
  • Kamis, 31 Oktober 2019 - 21:42:12 WIB

    Delapan Hari Operasi Zebra, Sat Lantas Padang Tilang 2.800 Kendaraan

    Delapan Hari Operasi Zebra, Sat Lantas Padang Tilang 2.800 Kendaraan PADANG, HARIANHALUAN.COM – Sebanyak 2.800 lebih surat tilang bagi pengendara jalan raya yang tidak memiliki kelengkapan dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polresta Padang selama delapan hari pada Operasi Zebra.
  • Kamis, 13 Juni 2019 - 22:49:37 WIB

    Sampai Juni, Ada 80 Permohonan Santunan Kematian di Padang

    Sampai Juni, Ada 80 Permohonan Santunan Kematian di Padang PADANG, HARIANHALUAN.COM – Sampai dengan pertengahan Juni 2019 ini, Bagian Kesra Kota Padang mencatat kurang lebih ada 80 permohonan yang masuk ke pihaknya untuk mendapatkan santunan kematian..
  • Senin, 19 November 2018 - 09:56:45 WIB

    Padang Butuh 800 Kamar Hotel

    Padang Butuh 800 Kamar Hotel PADANG, HARIANHALUAN.COM – Kota Padang tengah membutuhkan investor yang bersedia menanamkan modal perhotelan, untuk membangun tujuh hotel berbintang atau sekitar 800 kamar hotel guna menyikapi tingginya permintaan hunian ho.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]