Klaim Kebenaran Berbuntut Perkara


Rabu, 10 Juni 2015 - 19:03:57 WIB
Klaim Kebenaran Berbuntut Perkara

 

Kebenaran mahkluk, re­la­tif. Kebenaran manusia, bisa diperdebatkan.  Kebe­naran ilmu pengetahuan pun, tidak ada yang sepenuhnya abadi. Teori awal tentang dunia datar, akhirnya dipa­tahkan oleh Copernicus dan Galileo serta diperkuat de­ngan pelayaran Christopher Columbus, sang penemu Benua Amerika. Dunia tidak datar, tapi bulat.

Baca Juga : Blunder Jokowi Berulang

Begitu juga kebenaran hukum. Tidak pernah ada yang mutlak. Hampir se­bangun dengan kebenaran jurnalistik, dia hanyalah kebenaran fungsional yang dilandasi peraturan perun­dang-undangan yang berla­ku, saat itu. Seorang yang divonis bersalah di tingkat peradilan pertama (pengadilan negeri), bisa saja bebas di tingkat banding atau kasasi. Satu pihak yang me­nang dalam perkara perdata di pengadilan negeri, bisa saja kalah di tingkat banding atau kasasi. Sudah memiliki kekuatan hukum tetap pun (in­kracht)  sebuah keputusan pe­ngadilan, terkadang juga bisa tidak benar. Makanya ada upaya hukum peninjauan kembali (PK) untuk mengoreksinya.

Karena kebenaran hukum itu relatif dan bisa berubah-ubah, maka untuk menghormati hak azasi seseorang, negara me­lin­dunginya dengan asas praduga tak bersalah (presumption of in­nocence). Secara ringkas, asas ini bermakna setiap orang/pihak wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pe­ngadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat 1 UU 48 Tahun 2009 tentang Ke­kua­saan Kehakiman).

Baca Juga : Investasi Tumbuh, Indonesia Maju

Sebagai asas hukum umum, asas praduga tidak bersalah bisa berlaku terhadap semua proses perkara, baik pidana, perdata maupun perkara tata usaha ne­gara.  Dalam ranah hukum per­data, asas praduga tak bersalah ini direalisasikan antara lain dalam asas equality before the law dan asas actori in cumbit probation.

Asas equality before the law secara sederhana berarti semua orang/pihak  sama di depan hu­kum. Sedang asas actori in cumbit probation berarti siapa yang mendalilkan hak, maka harus membuktikan (Pasal 1865 KUH Perdata).

**

Berangkat dari logika, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan di atas, mari kita telisik kasus PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional II Sumbar versus PT Basko Minang Plaza (BMP) yang kembali mencuat ke ranah publik sejak beberapa hari bela­kangan.

“PT KAI dan Basko Kian Basosoh,” begitu judul berita utama Harian Singgalang di hala­man A-2 terbitan Rabu (10/6). “PT KAI dan Basko Klaim Sama-sama Dilindungi UU,” ini judul berita tujuh kolom di halaman 10 Koran Padang Ekspres terbitan kemarin. Masih di Padang Eks­pres dua hari sebelumnya, Senin (8/8) berita utama halaman 10 berjudul “Karyawan PT KAI dan Basko Nyaris Bentrok.”

“PT KAI dan Basko Saling Serang,” judul ini bisa kita jumpai di halaman 4 Harian Umum Rakyat Sumbar, terbitan Rabu (10/8) kemarin. Harian Haluan edisi Senin (8/6) menerbitkan berita utama di halaman satu dengan judul “Merusak dan Pan­cang Gerbang PT BMP, PT KAI Tak Hiraukan Surat Kapolres” dan “Aksi PT KAI ke PT BMP Berbuntut 2 Laporan Polisi.”

Jika kita baca isi berita yang terbit di koran terbitan Sumbar tersebut, pesannya hanya satu, yakni adanya aksi saling klaim dari PT KAI dan PT BMP terhadap lahan di lokasi yang kini menjadi pintu gerbang Basko Hotel dan Basko Grand Mal. Klaimnya adalah, menurut PT KAI lahan itu miliknya, makanya perlu diter­tibkan, dipatok dan diamankan.

Dasar hukum yang diajukan untuk klaim ini adalah Gron­dkaart Nomor 10 tahun 1888 dan UU Nomor 23 Tahun 2007 ten­tang Perkeretaapian serta PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian yang menyatakan batas ruang manfaat jalur kereta api dan ruang milik jalur kereta api jarak dari rel lebih kurang 12 meter. PT KAI dalam surat bernomor KA.­203/V/14/DIVRE II SB-2015 tanggal 27 Mei 2015 juga men­dalilkan bahwa lokasi yang akan ditertibkan sudah di­man­faatkan oleh BMP sebagai jalan masuk dan lahan parkir sejak PT BMP mengadakan perjanjian sewa tanah dengan PT KAI.

Dengan dasar itu, maka aksi penertiban versi PT KAI itu, dilakukan pada pagi Sabtu (6/6) dengan melibatkan sekitar sera­tusan karyawan PT KAI di bawah pimpinan Vice President (VP) PT KAI Divre II Sumbar Ari Soepriadi.

Sedang pihak PT BMP meng/klaim, lahan itu adalah hak yang sudah mereka kuasai sejak tahun 1994 lalu dan sedang dalam proses sertifikasi serta sudah ada Surat Ukur dari Kantor Per­tanahan Kota Padang Nomor 00297/2011 tanggal 23 Juni 2011. Lahan itu, sama dengan tanah yang sudah ada sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Basrizal Koto sebelumnya, ber­asal dari lahan yang dibebaskan dari masyarakat yang semula menempati di sana.

PT BMP juga punya surat penguasaan fisik serta Surat Keterangan Lurah Air Tawar Timur tanggal 27 April 2011 Nomor 11/ATT-19/IV-2011 dan menegaskan status tanahnya ada­lah Tanah Negara Eigendom Verponding 1648, bukan tanah PT KAI. Secara umum, sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyangkut Hak-hak atas tanah dan PP No­mor 24 Tahun 1997 tentang Pen­daftaran Tanah, maka PT BMP berkeyakinan, bahwa tanah yang dikuasai dan sudah digu­nakan sebagai akses jalan masuk ke Basko Hotel dan basko Grand Mal, adalah lahan mereka yang dilindungi Undang-Undang.

Merasa berhak, pihak BMP pun berusaha mempertahankan haknya dari tindakan –yang me­nurut PT BMP adalah perbuatan melawan hukum, yakni masuk tanpa hak dan melakukan peng­rusakan di areal yang dilindungi UU.  Buntut dari aksi saling klaim kebenaran atas penguasaan dan kepemilikan lahan seluas 465 meter persegi itu, pihak BMP membuat dua laporan polisi di Mapolresta Padang, yakni tinda­kan pengrusakan bersama-sama yang diduga dilakukan pimpinan dan karyawan PT KAI serta lapo­ran penghinaan ter­hadap pemilik BMP H Basrizal Koto yang di­duga dilakukan VP  PT KAI Divre II Sumbar Ari Soepriadi. Se­mentara tiga hari kemudian, PT KAI balas mela_por ke Ma­polda Sumbar dengan tuduhan pe­nyerobotan lahan milik PT KAI oleh PT BMP.

**

Jika kita runut ke belakang, peristiwa yang hampir sama per­nah terjadi sekitar empat tahun lalu, tepatnya pada 1 November 2011. Masih dengan klaim yang sama, pimpinan dan karyawan PT KAI Divre II Sumbar memasuki areal parkir Basko Hotel dan Basko Mal. Mereka mengebor paving blok milik BMP dan me­mancang plang besi di dua titik, yakni di gerbang pintu masuk Bas­ko Hotel dan Mal serta di bagian dalam, samping Basko Hotel.

Bedanya waktu itu, karyawan PT BMP tidak siap karena banyak yang tidak tahu rencana tindakan PT KAI itu. Bedanya pula, selain areal di gerbang pintu masuk, PT KAI merusak dan memancang plang di samping Basko Hotel yang sudah ada sertifikat HGB-nya. Buntutnya, sedikitnya empat perkara, pidana,  perdata dan tata usaha negara, lahir dari peristiwa 1 November 2011 itu.

PT BMP waktu itu melalui GM Basko Mal Roby Wiryawan melaporkan tindakan penye­robotan dan  pengrusakan secara bersama-sama yang dilakukan oleh pimpinan dan karyawan PT KAI ke lahan bersertifikat milik PT BMP ke Polresta Padang. Perkara ini tercatat dalam La­poran Polisi Nomor 1797/K/XI/2011-Resta. Meski sempat dipe­riksa dan sudah beberapa kali dipertanyakan ke Polresta dan Polda Sumbar, perkara ini sampai sekarang belum tuntas pena­nganannya. Alasan yang diperoleh dari penyidik, polisi masih me­nung­gu putusan perkara perdata yang diajukan PT KAI mem­punyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Padahal gugatan PT KAI ke BMP itu tidak menyang­kut sengketa hak, melainkan gu­gatan wan prestasi perjanjian se­wa-menyewa. Perkara ini masih berada di MA dalam proses kasasi.

Sedang laporan PT KAI ke Mapolda Sumbar dengan tuduhan pengrusakan aset milik PT KAI oleh karyawan PT BMP, mulus melenggang sampai ke pe­nga­dilan. Akibatnya, tiga karyawan PT BMP di tahun 2012 dihukum tiga bulan penjara. Tindakan pengrusakan yang menjerat karya­wan BMP itu hanya berupa pen­copotan plang besi yang ditanam di depan gerbang pintu masuk Basko Hotel dan Mal dan plang besi yang ditanam di samping Basko Hotel. Plang besi yang terdiri dari rel kereta api yang dicopot itu, tidak rusak dan hilang fungsinya, hanya dicopot lalu diletakkan di dekat lokasi.

Selain perkara pidana, insiden 1 November 2011 juga bermuara ke PTUN. PT KAI menggugat Kantor Pertanahan Nasional Padang yang menerbitkan ser­tifikat HGB untuk pihak BMP. PT BMP pun ikut sebagai tergugat intervensi dalam perkara ini. Di tingkat PTUN Padang, KAI me­nang. Di pengadilan  banding di PTTUN Menang dan kasasi di MA, Basko membalikkan kea­daan. Dalam putusan Nomor 39 K/TUN/2013, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan ka­sasi PT KAI. Kalah di kasasi dengan putusan NO (niet on­tvankelijke verklaard), PT KAI, sampai sekarang setahu saya, tidak pernah mengajukan gugatan baru. Berarti, sampai sekarang sertifikat HGB nomor 200, 201 dan 205 atas nama Basrizal Koto, adalah sah sebagai bukti hak yang kuat dan diakui UU di Negara RI.

Lalu, satu perkara lagi yang diluncurkan PT KAI ke BMP adalah gugatan perdata wan prestasi dalam perjanjian sewa-menyewa antara PT KAI dan BMP. Di tingkat Pengadilan Ne­geri, Basko kalah. Di pengadilan banding di Pengadilan Tinggi Padang, Basko menang. Perkara inilah sekarang yang masih me­nunggu putusan kasasi di MA. Dan, perkara ini pulalah yang dijadikan dalil oleh PT KAI dan polisi untuk tidak menuntaskan laporan pidana pengrusakan yang dilaporkan BMP ke Polresta Padang. Saya dan agaknya pem­baca yang kritis, tentu akan ber­tanya; sudah berlakukah asas hukum equality before the law dalam penanganan perkara PT KAI versus PT BMP ini? Lalu bagaimana dengan asas  actori in cumbit probation? (bersambung)

 

Oleh: ZUL EFFENDI

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]