Pilkada Serentak Terancam Anggaran


Kamis, 11 Juni 2015 - 19:33:28 WIB

Toto menyampaikan hal ini dalam acara diskusi bertajuk 'Dampak Anggaran dan Mele­mahnya Pengawasan Daftar Pemi­lih' di kantor PARA Syn­dicate, Jl Wijaya Timur III, Kebayoran Baru, Jakarta Sela­tan. Turut hadir dalam acara ini Komisioner KPU Ida Budhiarti dan Komisioner Bawaslu Da­niel Zuhron.

"Anggaran untuk KPU mung­­kin sudah semua ditan­datangani, tapi banyak yang baru tandatangan saja. Pengucuran dananya ada yang baru sebagian atau belum dikucurkan. Di pengawasan, ada 111 daerah yang bahkan belum tandatangan nota perjanjian hibah daerah (NPHD)," tambah Toto.

Toto menilai hal tersebut bisa membuat sektor penga­wasan pilkada yang ditangani oleh Panwaslu dan di-monito­ring oleh Bawaslu melemah. Melemahnya pengawasan bisa berujung pada potensi kecu­rangan yang semakin besar.

"Padahal tahapan kan sudah dimulai, untuk daerah yang anggarannya belum turun tentu saja mengganggu. Kami mende­sak agar kebijakan daerah men­cicil itu dibatalkan, dan angga­ran itu dilunasi saja kenapa sih?" ujar Toto.

Kemudian Toto menilai ma­sa­lah anggaran pilkada se­ren­tak yang belum cair di tengah proses yang sudah berjalan meru­pakan kesalahan DPR. Hal ini karena para anggota dewan di Senayan, dinilai Toto, terlambat memutakhirkan UU Pilkada.

"Kami mendesak stake­holders­, itu Pemda, Kemen­dagri dan DPR untuk bisa mem­proses ini dengan cepat agar pilkada tidak terganggu. Sehing­ga tahapan pilkada di 269 daerah bisa lancar," ucap Toto.

Dalam diskusi itu, Komi­sioner KPU Ida Budhiarti, hal itu membuat pilkada yang dida­nai dari APBD rentan disa­botase Pemda jika memiliki kepentingan tertentu.  "Kalau Pemda punya interest (kepen­tingan, -red), antara perlu didu­kung atau tidak didukung kelan­carannya, ini bisa dilakukan sabotase dari sisi pencairan anggaran," kata Ida.

Ia menyampaikan hal ini dalam acara diskusi bertajuk 'Dampak Anggaran dan Mele­mahnya Pengawasan Daftar Pemi­lih' di kantor PARA Syn­dicate, Jl Wijaya Timur III, Kebayoran Baru, Jakarta Sela­tan. Turut hadir dalam acara ini Komisioner Bawaslu Daniel Zuhron.

"Meskipun ada Permen (pe­ra­turan menteri) No 44 Tahun 2015 yang telah mengatur pen­cai­ran anggaran bisa keseluru­han, tapi ada embel-embel atau dilakukan bertahap, atau be­rang­sur-angsur. Jadi masih ada opsi Pemda itu boleh seluruhnya atau bertahap," tam­bah Ida.

Untuk menghindari hal itu, menurut Ida, KPU terus mela­kukan pemantauan kepastian anggaran dari sejumlah angga­ran yang diusulkan dan yang disetujui serta dicairkan. Hal tersebut dapat dipantau dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang belum ditanda­tangani 11 daerah penyelenggara pilkada.

"Untuk memangkas atau memotong anggaran itu, hara­pannya kami semua ini ditam­pung APBN. 269 Daerah itu Rp 7,1 triliun, tapi yang disetujui dalam NPHD itu Rp 5,6 triliun. Jadi 80 persen dari usulan angga­ran teman-teman di pro­vinsi, kabupaten dan kota," ujar Ida.

Ida menambahkan, tidak semua pemda menyusun dana cadangan agar bisa dialokasikan untuk pilkada. Akhirnya, menu­rut Ida, daerah tersebut menga­lami beban anggaran luar biasa ketika harus menyelenggarakan pilkada.

"Akan lebih baik jika angga­ran itu dialokasikan ke dalam APBN. Itu sudah ada tapi di­kem­balikan lagi ke APBD. Sumber anggaran APBD ini punya implikasi teknis, jika kepala daerah itu berkepen­tingan," ucap Ida.

"Karena otoritas tertinggi pencairan anggaran itu ada pada pengguna anggaran, yaitu para sekretaris daerah dan juga ben­dahara umum daerah. Lancar tidak lancar pilkada ini tergan­tung sekda," tambahnya. (h/net)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 06 Agustus 2020 - 07:58:52 WIB

    31 Daerah Berpotensi Punya Calon Tunggal di Pilkada 2020

    31 Daerah Berpotensi Punya Calon Tunggal di Pilkada 2020 HARIANHALUAN.COM - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memprediksi banyaknya calon tunggal dalam Pilkada 2020. Sebanyak 31 daerah disebut akan memiliki calon tunggal..
  • Kamis, 06 Agustus 2020 - 07:08:20 WIB

    Ini 'Bisikan' Megawati ke Putra Jokowi soal Pilkada Solo

    Ini 'Bisikan' Megawati ke Putra Jokowi soal Pilkada Solo HARIANHALUAN.COM - Calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menghadap Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri di Jakarta kemarin. Gibran membahas persiapan Pilkada Solo dengan Megawati..
  • Selasa, 04 Agustus 2020 - 21:53:32 WIB

    Sah! Prabowo Ikut Usung Menantu Jokowi untuk Pilkada Medan

    Sah! Prabowo Ikut Usung Menantu Jokowi untuk Pilkada Medan HARIANHALUAN.COM - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi merekomendasikan dukungan partainya untuk menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Medan, Sumatera Utara dalam Pilkad.
  • Senin, 03 Agustus 2020 - 16:07:04 WIB

    Sah! Gerindra Resmi Ikut Usung Putra Jokowi di Pilkada Solo

    Sah! Gerindra Resmi Ikut Usung Putra Jokowi di Pilkada Solo HARIANHALUAN.COM - Partai Gerindra ikut bergabung dalam gerbong koalisi PDI Perjuangan di Kota Solo yang mengusung putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota di Pilkada Solo 2020..
  • Senin, 27 Juli 2020 - 09:28:57 WIB

    Kampanye Terbuka Pilkada 2020 Dibolehkan, Asalkan Ikuti Protokol

    Kampanye Terbuka Pilkada 2020 Dibolehkan, Asalkan Ikuti Protokol HARIANHALUAN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membolehkan pasangan calon kepala daerah untuk melakukan kampanye terbuka dalam pemilu kada 2020 mendatang. Namun dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemer.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]