Penyimpangan Proyek APBN-APBD Marak


Kamis, 11 Juni 2015 - 19:36:49 WIB

“Realitasnya praktik-praktik penyimpangan ma­sih tetap  marak. Kita juga heran ternyata penegakkan hukum oleh KPK dan aparat  penegak hukum lainnya ti­dak membuat jera para mafia proyek,” kata Direktur LBH-JK, Ir H Suparman SH MH MSi, Kamis (11/6) di Padang.

Menurut Suparman, pe­nyimpangan dan kecura­ngan-kecurangan penye­leng­garaan proyek konstruksi tersebut sudah dimulai sejak proses  perencanaan, tender dan saat pelaksanaan. Yang terlibat melakukan pe­nyim­pangan beragam, mulai dari perusahaan perencanaan, konsultan, perusahaan pe­laksana proyek hingga ja­jaran pimpinan proyek, peng­guna anggaran/kuasa pengguna anggaran (KPA) serta Kelompok Kerja (Pok­ja) pelaksana proyek.

“Tender diatur sede­mi­kian rupa sehingga yang dimenangkan adalah orang-orang tertentu yang terlibat dalam pengaturan proyek. Negara sangat dirugikan, karena perusahaan yang efisien atau rendah pena­warannya tiba-tiba peru­sahaan itu bisa dihilangkan saja oleh panitia tender. Yang sangat keterlaluan pada proyek APBN, tapi se­perti­nya di daerah juga sudah ikut-ikutan bermain seperti itu,” sebut Suparman.

Sehubungan kondisi ter­sebut dia mengajak agar masyarakat, LSM, OKP, dan para pemuka masyarakat ikut terlibat dalam penga­wasan pelaksanaan proyek. Karena hak masyarakat me­ngawal dan mengawasi pelak­sanaan proyek-proyek pemerintah tertuang di da­lam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2000 ten­tang Usaha dan Peran Mas­yarakat Jasa Konstruksi.

Yang perlu dikawal kata Suparman; Pertama, ba­nyak­nya penyimpangan yang dilakukan PA atau KPA serta Pokja dalam proses pelela­ngan dan penetapan peme­nang lelang. Kedua, seringnya terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan spe­sifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan secara tek­nik dan administrasi, serta penyimpangan jumlah volu­me yang dikerjakan.

“LBH JK punya data-data yang akurat, tentang lelang  yang dilakukan PA/KPA serta Pokja proyek APBN tahun 2015 dan juga proyek beberapa kabupaten/kota se-Sumbar. Dengan data-data itu, akan bisa me­ngawasi pelaksanaan proyek tersebut, apakah sesuai de­ngan spesifikasi dalam ad­ministrasi lelang atau tidak. Yang jelas kita sudah tahu tentang dugaan-dugaan pe­nyimpangan pada proyek itu,” kata Suparman sembari mengatakan bahwa LBH JK sangat konsen mengawal proyek jalan, jembatan, drai­nase dan gedung. Dia juga mengajak LSM yang ada di daerah ini untuk bersama-sama mengawasi serta men­ja­lankan fungsi kontrol mas­ya­rakat dalam pelaksanaan proyek. (h/erz)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]