Ketua BPK Minta Gubernur Selesaikan Soal Dana Rajawali


Kamis, 11 Juni 2015 - 19:38:49 WIB

“Namun demikian, tanpa mengurangi apresiasi  atas  ke­berhasilan yang telah didapat , beberapa  hal masih kami beri catatan.  Diharapkan persoalan  atau catatan yang diberi bisa ditindalanjuti,” kata Harry.

Ia mengatakan, beberapa poin  yang harus diperhatikan Sumbar  salah satunya  tentang Sistem Pengendalian Intern. Sekaitan dengan ini BPK menilai data peserta Asuransi Kesehatan Sum­bar Sakato  tahun Tahun 2014 tidaklah valid dan akurat.

Selain itu  permasalahan dana hibah PT  Rajawali yang masih mengendap juga mendapat perha­tian dan catatan dari BPK RI.  Dana kompensasi PT Rajawali Corp  yang tak kunjung terman­faatkan diminta  segera dicarikan jalan keluarnya.  Dana sumbangan PT Rajawali awalnya 5 juta USD dan kini diperkirakan berjumlah sekitar  Rp64 miliar.

Dana itu awalnya direncana­kan untuk keperluan beasiswa pendidikan, tapi sejak tahun 2010 hingga kini tidak  terkelola sama sekali. Padahal juga sudah diben­tuk yayasan melalui Perda dan yayasan itu pun dalam tahapan pembubaran. Gubernur Irwan Prayitno sempat menyatakan bingung mengelola dana tersebut dan khawatir salah langkah.  Se­mentara banyak pihak yang me­nye­salkan mengapa dana sum­bangan PT Rajawali itu tidak termanfaatkan hingga pada ba­nyak peserta didik, baik pelajar maupun mahasiswa yang sangat membutuhkan dana itu untuk beasiswa.

Dana sumbangan PT Rajawali tersebut merupakan kompensasi dari perjuangan sejumlah kom­ponen di Sumbar yang terdiri dari pemprov, kampus, LSM dan sejumlah tokoh masyarakat atas tuntutan pemisahan PT Semen Padang dari PT Semen Gresik yang sahamnya dipegang oleh PT Cemex.  Asing ingin memborong saham PT Semen Gresik yang di dalamnya terdapat PT Semen Padang, tapi Forum Masyarakat Sumatera Barat (FMSB) meno­laknya. Saham boleh dijual tapi mesti ke perusahaan dalam ne­geri. Karena itu yang membeli saham itu PT Rajawali.

Tak hanya itu, BPK  turut  memberi catatan atas belum ditetapkannya kebijakan  perla­kukan terhadap daerah irigasi serta ruas jalan  yang menjadi kewenangan. Tak hanya hanya itu, Tarif Pemungutan Retribusi Tem­pat Pengelolaan Akhir (TPA) Sampah Regional  yang belum diatur dalam Perda diminta juga menjadi catatan oleh BPK.

Selain  sejumlah persoalan tadi, beberapa hal lain menyang­kut dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-unda­ngan yang dilaksanakan Sumbar dinilai juga  belum berjalan sesuai harapan.

Berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan  ini, beberapa hal yang jadi sorotan BPK salah satunya berkaitan dengan pekerjaan  pada  UPTD Parsjaltarkim.  Pada masa­lah ini BPK mengkritisi  Parsjal­tarkim yang  tidak menyetorkan kelebihan pembayaran atas pe­kerjaan peningkatan jalan Sim­pang Aro- Lubuk Malako  dengan nilai Rp122  juta lebih.

“Harusnya kelebihan tersebut disetorkan kepada kas daerah secara bruto. Namun yang disa­yangkan itu  tak dilaksanakan,” tutur Harry.

Kepala BPK RI ini  menam­bahkan, atas beberapa catatan yang diberi  tadi diharapkan man­faat dengan adanya peme­riksaan yang dilakukan bisa dipe­roleh.  Untuk itu Gubernur Sumbar diminta untuk dapat menin­dalan­juti rekomendasi, sehingga penge­lolaan keuangan daerah di tahun berikutnya bisa terselenggara dengan lebih baik lagi.

Sehubungan dengan ini, Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim mengatakan pencapaian opini WTP yang  diperoleh ada­lah untuk yang ketiga kalinya didapat oleh Sumbar. Sebelum­nya pada tahun 2012 dan 2013 Sumbar juga telah berhasil meraih opini yang sama dari BPK-RI.

“Kendati demikian kita perlu menyadari  adanya pencapaian opini WTP  bukan berarti tak ada lagi kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksaan yang dilakukan BPK  berbentuk random yang mengambil sample beberapa SKPD. Pada SKPD  yang  luput dari pemeriksaan tak ada jaminan pengelolaan keuangannya telah baik,” kata Hendra.

Maka dari itu, tambahnya, perbaikan-perbaikan dalam pe­ngelolaan keuangan daerah masih diperlukan.  Baik di sektor peren­cananaan, sistem penganggaran, pelaporan,  sampai pada sistem  pengendalian internal pada ma­sing-masing SKPD.

Gubernur Irwan Prayitno  menambahkan, tahun 2012 un­tuk pertamakali Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Provinsi Sumbar mendapat  opini WTP dengan disertai tanpa pragraf penjelasan, kemudian tahun 2013 juga  didapat Opini WTP murni tanpa pragraf penjelasan, hingga untuk ketiga kalinya di tahun sekarang opini WTP  lagi-lagi kembali didapat oleh Sumbar.

“Dengan  diperolehnya  opini WTP sebanyak tiga kali berturut, ini akan dijadikan titik awal untuk menuju pengelolaan ke­uangan yang benar sesuai  dengan ketentuan yang berlaku. Sementara, berkaitan  dengan beberapa temuan dan  catatan yang disebutkan,  itu harus dan akan segera  ditindaklanjuti,”  pungkas gubernur. (h/mg-len/erz)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]