Sama-sama Ajukan Permohonan Sertifikat


Kamis, 11 Juni 2015 - 19:42:02 WIB
Sama-sama Ajukan Permohonan Sertifikat

 

Tidak cukup Pasal 27 ayat (1), MPR dalam perubahan kedua UUD 1945 meneguhkan lagi asas persamaan di depan hukum ini dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28D ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlin­du­ngan dan kepastian hukum yang adil serta perla­kuan yang sama di hadapan hukum.

Baca Juga : Politik dan Etika Berkelindan dalam Pengisian Jabatan Wawako Padang

Kedudukan yang dimaksud Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berarti menem­patkan warga ne­gara sama di depan hukum. De­ngan kedudukan hukum yang setara, maka warga negara tidak ada yang berada di atas hukum. No man above the law. Tidak ada keisti­mewaan yang diberikan hukum pada subyek hukum. Kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistime­waan ber­arti menempatkan subyek hukum tersebut berada di atas hukum.

“Jika dalam konstitusi asas per­samaan di depan hukum ini dican­tumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini da­lam kehidupan bernegara,” tulis Guru Besar Fakultas Hukum UI Prof Ramly Hutabarat dalam bukunya  Persamaan di Hadapan Hukum di Indonesia.

Baca Juga : Jangan Terlalu Bersedih Jika Kamu Dihinakan

Lalu, bagaimanakah asas hukum equality before the law dalam kasus PT KAI versus PT BMP, sudah berja­lankah dengan baik? Saya yang berada dalam posisi subjektif dalam masalah ini, tentu tidak elok menjawabnya sendiri. Semua berpulang kepada pembaca.

Yang jelas, faktanya seperti yang saya uraikan dalam catatan pertama, dalam peristiwa 1 November 2011 lalu, dua perkara pidana pengrusakan yang saling dilaporkan PT KAI dan PT BMP ke polisi, satu perkara sudah bergulir ke meja pengadilan. Korbannya, tiga kar­yawan BMP dipidana penjara selama tiga bulan. Satu lagi, yakni laporan GM Basko Grand Mal atas pengrusakan bersama-sama yang diduga dilakukan pimpinan dan karyawan PT KAI di atas lahan bersertifikat HGB, hingga kini belum ada tersangkanya. Penyi­dikkah yang bimbang menun­tas­kannya, atau PT KAI yang mem­peroleh keistimewaan? Entahlah.

Baca Juga : Mengapa Isu Presiden 3 Periode Kembali Berhembus?

“Laporan PT BMP tahun 2011 itu tidak pernah kami hentikan. Kami akan kaji lagi,” kata Kapolresta Padang Kombes Wisnu Andayana saat memimpin mediasi antara pihak PT KAI dan PT BMP di Mapolresta Padang, Sabtu (6/6).

**

Baca Juga : Perang Inovasi dalam Era Disrupsi

Sekarang, belum tuntas lapo­ran pengrusakan yang diduga dilakukan PT KAI tahun 2011, dua laporan pidana masuk lagi di Mapolresta Padang. Satu tentang penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan yang diduga dila­kukan Vice President PT KAI Divre II Sumbar Ari Soepriadi. Satunya lagi kasus pengrusakan jalan pintu masuk Basko Mal yang terbuat dari paving blok oleh karyawan PT KAI Divre II Sum­bar yang dipimpin Ari Soepriadi.

Saya berpikir, jika saja VP PT KAI Divre II Sumbar mau se­dikit bersabar dan membuka ruang dialog,  dua kasus baru yang kini sedang diproses di Ma­pol­resta Padang itu, tidak bakal muncul. Jauh sebelum aksi Sabtu (6/6), saya bersama GM Basko Hotel dan Basko Mal Roby Wir­ya­wan sudah berusaha mem­bangun ko­mu­nikasi dengan pihak PT KAI.

Beberapa kali, pihak BMP minta minta waktu bertemu de­ngan VP PT KAI Divre II Sum­bar. Tapi, tidak ditanggapi. Siap Jumat, 23 Mei 2015, saya ber­sama GM Basko Hotel dan Mal, akhirnya bertemu dengan Kadiv Hukum PT KAI Divre II Sum­bar, Sardan di ruang kerjanya di Kantor PT KAI Simpang Haru. Sambil menyerahkan surat jawa­ban BMP atas surat pemberita­huan penertiban yang dibuat oleh VP PT KAI Divre II Sumbar, kami berbicara baik-baik. Malah sangat baik. Kami disuguhi teh botol dan bicara dari hati ke hati.

“Pak Sardan, tolong sampai­kan ke pimpinan, kami bermo­hon agar penertiban versi PT KAI di atas areal pintu masuk Basko Mal itu tidak dilakukan. Kami punya alas hak atas areal itu, secara pisik sudah dikuasai sejak tahun 1994. Sudah diajukan ser­tifikatnya jauh sebelum ada ma­salah PT KAI-PT BMP 1 No­vember 2011 lalu. Kantor Perta­nahan Padang sudah mem­proses­nya. Sudah ada surat ukurnya,” kata saya sambil memperlihatkan sejumlah dokumen di atas meja Kadiv Hukum PT KAI itu.

“Baik Pak, surat dan per­mohonan Bapak nanti kami sam­paikan kepada pimpinan. Setahu saya, penertiban yang akan dila­ku­kan ini adalah perintah pim­pinan di pusat untuk areal yang di luar pokok perkara yang lama. Kami juga sedang mengajukan surat permohonan sertifikat atas lahan yang sama,” kata Sardan. Dia lalu mengambil dokumen di almarinya dan memperlihatkan ke kami.

“Persis sama ya Pak, gambar dan ukurannya. Tapi, kami lebih dulu mengajukan permohonan­nya,” timpal Roby Wiryawan.

Jujur saja, saya dan Roby mau menemui pihak PT KAI demi untuk menghindari terulangnya peristiwa 1 November 2011 lalu. Kasihan, bila terjadi benturan di lapangan, nanti yang jadi korban karyawan-karyawan kecil juga. Saya berpikir, jika ada ruang dialog, bila komunikasi PT KAI dan PT BMP bisa dibangun de­ngan baik, saya percaya, masalah klaim kebenaran masing-masing pihak ini, bisa diselesaikan. Paling tidak, seperti yang kami tawarkan ke PT KAI, jika tidak terdapat kata sepakat, PT KAI dan PT BMP bisa menyelesaikan masalah ini di meja pengadilan.  Jauh lebih baik beradu bukti dan berdebat aturan di depan hakim daripada berlaga fisik di lapangan.

“Jika PT KAI mengklaim mempunyai hak atas tanah yang sudah dikuasai dan dimanfaatkan PT BMP sejak tahun 1994, sila­kan KAI gugat ke pengadilan. Bila BMP nanti kalah di penga­dilan­ dan putusannya sudah mem­­­punyai kekuatan hukum te­tap, kami pas­tikan Pak, BMP akan keluar dari lahan itu,” ujar saya meyakinkan Kadiv Hukum PT KAI.

Pak Sardan hanya tersenyum. “Nanti saya laporkan Pak, kepada pimpinan,” kata Sardan, sambil menerima salam kami, saat me­ninggalkan ruangannya.

Seminggu kemudian, Jumat 29 Mei 2015 sore, BMP meneri­ma surat balasan dari VP PT KAI Divre II Sumbar tertanggal 27 Mei. Isinya, mendebat alasan yang disampaikan pihak BMP dalam surat tertanggal 21 Mei 2015. Kesimpulannya, penertiban, pe­man­cangan patok di areal yang kini dikuasai BMP, akan tetap dijalankan. Surat itu lalu kami balas dan mengingatkan agar PT KAI jangan sampai melakukan perbuatan melawan hukum. Bila itu terjadi, BMP akan mem­pertahankan haknya dengan sege­nap daya dan upaya.

Pada 1 Juni 2015, kami dapat informasi tindakan pemancangan oleh PT KAI itu akan dilaksa­nakan pada hari Sabtu (6/6). BMP lalu membuat surat kepada Ka­pol­resta Padang, selain mem­pertanyakan kemajuan laporan pengaduan pengrusakan 1 No­vember 2011, BMP juga mohon bantuan pengamanan di lapangan atas rencana PT KAI untuk turun ke lahan yang diklaim sebagai milik KAI itu.

Rabu 3 Juni 2015, saya sama Roby menemui Kapolresta Pa­dang Kombes Pol Wisnu An­dayana di Mapolres. Sambil menyerahkan surat BMP, kami juga menjelaskan secara lengkap latar belakang persoalan antara PT KAI dan PT BMP.

Lalu, sehari sebelum aksi PT KAI di depan gerbang pintu masuk Basko Mal, persisnya Jumat, 5 Juni 2015, terbit surat Kapolresta Padang bernomor B/37/VI/2015/Resta yang ditan­datangani Kombes Pol Wisnu Andayana. Inti suratnya, demi terjaganya situasi kamtibmas di Kota Padang, disarankan kepada PT KAI untuk menunda pelak­sanaan penertiban, pemasangan patok dan asset tanah milik PT KAI di belakang lokasi kantor eks PBB Air Tawar, Kota Padang. Kapolres menghimbau kepada kedua belah pihak untuk sama-sama menahan diri dan menya­rankan agar menyelesaikan masa­lah yang menyangkut hak atas kepemilikan tanah melalui jalur hukum sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki  ke­kuatan hukum tetap.

Namun, dengan alasan Surat Kapolresta Padang itu baru dite­rima pagi hari, VP PT KAI Divre II Sumbar tetap melaksanakan rencananya. Di tengah-tengah massa PT KAI dan PT BMP sudah berhadap-hadapan di de­pan portal masuk Basko Mal, melalui Korlap PT KAI, Zainir yang memegang toa, saya me­minta untuk berkomunikasi de­ngan pimpinan KAI. Zainir pun saya lihat, berbicara dengan VP KAI Divre II Ari Soepriadi. Tapi, jawaban langsung saya dapatkan dari mulut Ari. “Tidak ada dialog. Tidak ada komunikasi!” katanya.

Lalu saya membacakan Surat Kapolresta Padang itu di depan Ari, Zainir dan karyawan PT KAI dan PT BMP. Tidak mangkus juga. “Tidak ada polisi-polisi. Soal polisi, nanti saya yang urus. Maju terus,” kata Ari. Puluhan karyawan PT KAI berbaju putih berpita merah di bahu dengan dikawal Polsuska berbaju hitam, berusaha merangsek dan men­desak puluhan karyawan PT BMP yang bertahan di balik portal masuk Basko Mal. Saling tatap. Saling dorong pun, tak terhindarkan. Di saat-saat kritis itulah. (bersambung)

 

Oleh : ZUL EFFENDI

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]