Jalur Pengadilan Adalah Yang Terbaik


Jumat, 12 Juni 2015 - 19:25:28 WIB
Jalur Pengadilan Adalah Yang Terbaik

Upaya memasuki areal BMP dan memasang patok di gerbang pintu masuk Basko Grand Mal, Sabtu (6/6/2015), juga masih disandarkan pada ketiga dalil itu. Dalam per­debatan saya dengan VP PT KAI Divre II Sumbar Ari Soepriadi di lapangan, termasuk sewaktu dime­diasi Kapolresta Padang, PT KAI bersikukuh, bahwa ketiga hal itulah yang menjadi dasar tindakannya.

Baca Juga : Etika Politik Koalisi PKS dan PAN dalam Menentukan Wakil Walikota Padang

Fakta dan aturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI sekarang, tidak utuh bisa men­dukung tindakan tersebut dengan tiga dalil itu. Mengapa? Gugatan PT KAI dalam kasus sewa-menyewa dengan PT BMP, sampai sekarang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Di tingkat Penga­dilan Negeri, PT KAI menang, di Pengadilan Tinggi, BMP yang menang. Sekarang perkaranya ma­sih di tingkat kasasi di MA. Apalagi gugatan pembatalan sertifikat BMP ke PTUN dimenangkan pihak BMP dan sekarang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

UU Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan PP Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian yang menyatakan ruang manfaat jalur kereta api dan ruang milik kereta api jarak dari rel lebih kurang 12 meter, dalam faktanya banyak yang tidak memenuhi ketentuan ini. Lihat jalur kereta api di depan Batalyon 133/Yudha Sakti dan di depan Lanud Padang. Ada jarak pagar Lanud dengan rel yang jaraknya kurang dari dua meter. Apalagi kalau di lihat dari daerah milik jalan (DMJ), jarak­nya bahkan ada yang kurang satu meter.

Baca Juga : Politik dan Etika Berkelindan dalam Pengisian Jabatan Wawako Padang

Apalagi kalau UU 23 tahun 2007 itu dilihat secara utuh. Selain hak penyelenggara perke­retaa­pian, ada juga kewajibannya. Kewajiban PT KAI tercantum dalam Pasal 46 ayat (1) yang secara tegas menya­takan : Tanah yang terletak di ruang milik jalur kereta api dan ruang manfaat jalur kereta api disertifi­kat­kan sesuai dengan peraturan perun­dang-undangan.

Tidak hanya satu pasal UU 23 tahun 2007 mengingatkan bahwa aset kereta api harus bersertifikat. Pasal 86 secara jelas mencan­tumkan :  Tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah, Peme­rin­tah Daerah, atau Badan Usaha dalam rangka pembangunan prasarana perkeretaapian, diserti­fikatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Baca Juga : Jangan Terlalu Bersedih Jika Kamu Dihinakan

Disertifikatkan sesuai pera­turan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku di Negara RI. Ini perlu ditebalkan untuk mengingatkan bahwa grond­kaart tahun 1888 itu bu­kanlah peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku.

Jika ditelisik aturan UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Agraria dan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP Nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Nega­ra, maka sudah sejak Indonesia merdeka, UU memerintahkan agar setiap hak-hak atas tanah yang diatur dalam peraturan perun­dang-undangan sebelum tahun 1960 atau yang ada sejak zaman kolonial, harus didaftarkan ke Badan Pertanahan, baik data fisik maupun data yuridis. Pertanyaan yang timbul adalah; apakah PT KAI sudah mendaftarkan semua hak-hak atas tanah yang berda­sarkan grondkaart tahun 1888 itu ke Badan Pertanahan? Sudah disertifikatkankah sesuai perintah UU Nomor 23 tahun 2007?

Baca Juga : Mengapa Isu Presiden 3 Periode Kembali Berhembus?

Grondkaart bukanlah bukti hak. Surat penguasaan fisik dan Surat Ukur yang diterbitkan Badan Pertanahan, pun bukan bukti hak layaknya sertifikat. Makanya, tidak ada satu pihak pun yang bisa mengklaim, benar seratus persen dalam tataran realitas saat ini. Pengadilan, adalah jalur terbaik untuk mem­buktikannya. Meskipun kebena­ran yang akan diperoleh tetap kebenaran relatif, kebenaran fungsional dan bukan kebenaran mutlak. Tapi, ini jauh lebih baik, daripada kasus PT KAI-PT BMP ini, berulang terus. Jika tidak diselesaikan melalui jalur penga­dilan, masalah ini bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan merobek ke­ama­nan dan ketertiban daerah ini.

Kapolresta Padang Kombes Wisnu Andayana ketika meme­diasi pihak PT KAI dan PT BMP di Mapolresta, sesaat setelah kedua massa berhadap-hadapan dan nyaris pecah bentrok, Sabtu (6/6), juga menyarankan, agar masalah sengketa kepemilikan tanah diselesaikan di pengadilan, sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Soal sengketa hak atas tanah bukan ranahnya kami untuk menyelesaikan. Silakan ke pe­ngadilan. Kami fokus menjaga kamtibmas karena potensi kon­flik dan benturan di lapangan, sangat tinggi. Dua-duanya merasa berhak, merasa benar, makanya harus ada hakim yang memu­tuskan. Jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan nanti dilaksa­nakan eksekusi, maka kami akan mengawalnya. Jadi mohon dibe­da­kan, antara penertiban dan eksekusi itu berbeda,” ujar Wisnu Andayana.

“Sekarang tidak zamannya lagi main kekuatan. Jangan aro­gan. Sebagai Badan Hukum, PT KAI dan PT BMP harus men­dasari setiap tindakannya sesuai dengan  hukum dan peraturan yang berlaku. Polisi pun sebagai penegak hukum, harus bertindak sesuai hukum berlaku. Tidak hanya PT KAI, instansi penegak hukum lain ada yang digugat dan kalah di pengadilan ketika tidak memiliki bukti dan dasar hukum yang kuat sesuai UU berlaku,” kata Kapolres.

**

Sebagai penutup catatan ini, saya kutipkan wawancara saya dengan pakar hukum agraria Fakultas Hukum Unand Dr Kur­nia Warman, beberapa waktu setelah kasus PT KAI-PT BMP, 1 November 2011 lalu. Materi wawancara ini sangat relevan dengan masalah ini dan sejak dimuat di harian Haluan tanggal 1 Desember 2011 sampai seka­rang, belum pernah dibantah atau disanggah oleh pihak manapun.  Berikut hasil wawancara tersebut:

Tindakan penyerobotan dan pengrusakan yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre Sumbar ke lahan bersertifikat di Basko Hotel dan Mall, adalah tindakan yang sangat fatal.

“Jika ada instansi pemerintah atau perusahaan negara yang mengklaim suatu lahan adalah miliknya, maka instansi atau perusahaan itu harus bisa mem­buktikan alas haknya berdasarkan hukum agraria nasional,” kata Dr Kurnia Warman, SH, M.Hum, di ruang kerjanya di Kampus Fa­kultas Hukum Unand, Limau Manis, Padang, Rabu (30/11).

Instansi atau perusahaan nega­ra, kata pakar hukum pertanahan itu, tidak bisa semena-mena mengklaim setiap lahan yang dikuasainya sebagai miliknya. Dia harus mampu menunjukkan bukti hak berupa sertifikat hak pakai publik atau sertifikat pe­ngelolaan.

Kurnia menjelaskan, sejak tahun 1953, setiap setiap instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, termasuk perusahaan-perusahaan negara seperti PT KAI, mereka harus tunduk dan patuh menjalankan kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1953 ten­tang Penguasaan Tanah Negara.

Apa kewajibannya? “Setiap instansi pemerintah dan peru­sahaan negara yang memperoleh atau menguasai tanah berda­sarkan hukum Belanda dulu, apakah eigendom atau apa nama­nya, mereka harus ikut penataan ulang agar tanahnya terdaftar atau teregister sesuai dengan hukum agraria nasional,” kata Kurnia.

Penataan tanah negara ini, sudah jauh hari diwajibkan sebe­lum lahirnya UU Pokok Agraria, UU No 5 Tahun 1960. Makanya, jika hari ini ada ada instansi pemerintah atau perusahaan negara mengklaim punya hak atas tanahnya, dia harus menunjukkan bukti sertifikat hak pakai atau hak pengelolaan. Bila ini tidak ada, berarti instansi atau perusahaan negara itu lalai menjalankan kewajibannya untuk tertib adimin­trasi pertanahan,” kata Kurnia.

Yang juga sangat-sangat fatal, menurut Kurnia, adalah tindakan KAI menyewakan lahannya ke­pada pihak swasta, seperti yang diungkapkan manajemen PT KAI kepada pers. Sebab, ulasnya, perusahaan negara seperti KAI, jika memang menguasai tanah negara, itu hanya sebatas Hak Pakai Publik, yaitu hak pakai non komersial, hak pakai yang tidak bisa dijual apalagi disewakan.

“Jika KAI menyewakan tanah negara yang statusnya hanya hak pakai publik, maka itu berarti tindakan melanggar hukum,” kata Kurnia Warman.

Sesuai dengan ketentuan pasal 44 UU Pokok Agraria, yang berhak menyewakan tanah itu hanya pemilik atau orang atau lembaga yang punya sertifikat Hak Milik. Nah, PT KAI atau instansi pemerintah bukanlah pemilik, melainkan hanya diberi hak pakai publik, maka kesalahan fatal, bila instansi itu menyewakannya ke­pada pihak lain.

Tanah negara yang diserahkan pemakaiannya kepada instansi atau perusahaan negara, hanya diakui hak pakainya sepanjang tanah itu digunakan sesuai fungsi dari instansi atau perusahaan negara itu. Bila tanah itu dite­lantarkan atau disewakan, maka sejak saat itu juga, menurut Kurnia Warman, lahan itu oto­matis ber­alih menjadi tanah negara.

“Nah setiap tanah negara, bisa diserahkan kepada orang atau badan hukum untuk diolah dan dimanfaatkan, sepanjang meme­nuhi persyaratan seperti mem­bayar uang pemasukan kepada negara dan membayar adminis­trasi pertanahan,” katanya.

Kurnia Warman bisa mema­hami, bila akhirnya Badan Perta­nahan Nasional (BPN) Kota Padang menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Basko, sehingga lahan tempat berdirinya hotel dan mall di Jalan Hamka itu, mempunyai alas hak yang kuat.

Alasannya, karena sewaktu BPN memproses penerbitan HGB itu, BPN tidak melihat di daftar buku tanahnya ada pengua­saan PT KAI atas lahan di areal itu. Jika PT KAI memenuhi kewajibannya melakukan register atau mendaftarkan tanahnya sesuai amanat PP 8 Tahun 1953 itu, pasti tercatat di buku tanah BPN.

“Makanya, BPN menerbitkan sertifikat HGB atas permohonan pihak Basko setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku,” kata Kurnia.

Tapi, apapun namanya, karena kini sudah menjadi masalah hukum, maka lembaga yang pa­ling berhak memutuskan hukum atas perkara ini, papar doktor hukum pertanahan ini, adalah hakim di pengadilan.

“Saya tidak berpihak kepada siapa-siapa. Saya hanya me­nganalisis dari kaca mata hukum pertanahan, dari aspek hukum agraria. Dalam konteks ini, seb­etulnya di Sumatera Barat atau secara nasional, banyak per­soalan tanah negara yang harus diselesaikan agar tidak menim­bulkan sengketa di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

**

Terakhir, perlu saya jelaskan. Catatan yang saya tulis ini, tentu terbuka untuk dikoreksi dan ditanggapi oleh siapapun, ter­masuk pihak PT KAI. Meski saya berada dalam posisi yang subye­ktif, tapi saya berusaha mendasari setiap catatan ini dari logika, aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta dari apa yang saya lihat, saya dengar dan saya alami. Saya pastikan, catatan ini tidak mempunyai kebenaran mutlak, kaarena ke­benaran mutlak itu hanya milik Allah SWT. Salam. (tamat)

 

Oleh : ZUL EFFENDI

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]