Muzni: Semua Pihak Harus Ikut Menyelesaikannya


Ahad, 14 Juni 2015 - 19:32:54 WIB
Muzni: Semua Pihak Harus Ikut Menyelesaikannya

Pimpinan Umum Ha­luan, Zul Efendi mengata­kan, pihaknya sebelumnya sudah memulai rencana ter­sebut melalui intensitas pemberitaan mengenai per­soalan tambang liar di ber­bagai daerah di Sumbar, terutama di Solsel. Baru-baru ini, Haluan gencar mem­beritakan persoalan pe­nam­bang emas liar yang tewas tertimbun di Sijunjung.

Baca Juga : SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah Resmi Dibatalkan, Ketua LKAAM Sumbar: Negeri Ini Masih Punya Keadilan

Kemudian, kata Zul, Ha­luan juga sudah berdis­kusi dengan Kapolda Sum­bar, Brigjen Pol Bambang Sri Her­wanto, sebagai pene­gak hukum dan pelindung pen­curian SDA di provinsi ini.

Zul bercerita kepada Muzni, berdasarkan diskusi itu, Kapolda Bambang ber­pendapat, persoalan tam­bang illegal di Solsel harus diselesaikan dari hulu, bu­kan dari hilir. Maksudnya, persoalan tambang tidak akan selesai dengan hanya merazia. Apabila dirazia, persoalan akan muncul kem­bali secara berulang-ulang. Selain itu, apabila dirazia, banyak masyarakat Solsel yang kehilangan pe­kerjaan karena berprofesi sebagai penambang emas.

Baca Juga : Penyekatan Dimulai, Ratusan Kendaraan Diputarbalik Saat Hari Pertama

Menurut Kapolda Bam­bang, Zul lanjut me­nyam­paikan, solusi tambang liar di Solsel adalah menja­di­kannya legal. Bukan hanya pemerintah daerah, tetapi semua pihak yang ada di Sumbar, berperan untuk memerjuangkan pelegalan ini, terkait aturan-aturan yang harus ditembus ke pusat, karena tambang emas di Solsel berada di kawasan sungai dan hutan.

Zul menambahkan, ren­cana Haluan selanjutnya, mengundang pihak pusat untuk berdiskusi bersama pihak provinsi dan kabu­paten, tentang jalan keluar masalah tambang liar di Sumbar. Sebab, yang bisa dilakukan Haluan hanyalah menjadi pemicu, sehingga perhatian semua pihak ter­tuju pada masalah ini.

Usai mendengarkan pa­pa­ran Zul, Muzni berte­rimakasih kepada Haluan karena memiliki kepedulian dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap Solsel. Kepedulian itu terlihat dari pemberitaan Haluan yang mencari solusi bagaimana kekayaan SDA di Sumbar, termanfaatkan untuk kese­jahteraan rakyat. “Haluan bahkan sampai menjemput informasi ke Pak Kapolda dan mengundang saya ke sini, untuk mencari solusi tentang aktivitas tambang emas liar di Solsel yang masih marak,” ujarnya.

Muzni kemudian men­jelaskan, kemajuan penye­lesaian tambang liar di Sol­sel, dari dulu hingga seka­rang, diakuinya tak men­colok. Tapi, dibandingkan dulu (pemerintah Solsel sebelumnya), jauh lebih baik yang sekarang.

Usaha yang dilakukan pihaknya untuk melegalkan tambang liar itu, dengan membantu pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) produksi yang terbentur aturan di beberapa ke­men­terian di pusat. Izin tersebut harus diurus ke pusat karena tambang emas ada yang be­ra­da di Sungai Batang Hari yang terdapat di dua pro­vinsi. Namun, pusat meno­lak izin itu tanpa melihat terlebih dahulu kerusakan alam di Solsel yang timbul akibat penambangan liar.

Saat ini, kata Muzni, ada 31 perusahaan pemegang IUP eksplorasi yang belum bisa menambang sebelum memiliki IUP produksi. Sementara pemilik IUP belum menambang, wilayah mereka digali oleh pe­nam­bang liar.

Bukti keseriusannya mem­­bantu pelegalan tam­bang liar tersebut, pihaknya mengundang 31 pemegang IUP eksplorasi itu untuk berdiskusi. Pihaknya mena­nyakan apa kendalnya, di mana pengurusan izinnya tersangkut.

Pihaknya juga bertanya kepada perusahaan yang tidak bergerak memer­juang­kan izin tersebut. Jika ada yang ingin menjual IUP itu, pihaknya bersedia men­carikan pembelinya. Dan, jika ada yang ingin berjuang mendapatkan IUP produksi, namun terkendala dana, pihaknya bersedia menc­a­rikan bantuan dana.

Namun, upaya serius tersebut, kata Muzni, belum menampakkan hasil yang menggemberikan karena ujung-ujungnya terbentur aturan di pusat.

“Kalau Pemda Solsel yang bersuara, susah men­cari penyelesaiannya, sebab kami hanya sekelompok kecil,” sebut Muzni.

Muzni berpandangan, jika Pemerintah Provinsi dan semua pihak seperti DPRD, polisi, TNI, perguruan ting­gi, organisasi masyarakat, LSM, bahkan ustad dan ula­ma juga ikut bersuara ke pusat untuk memper­juang­kan tambang ilegal yang ada di Sumbar menjadi legal, ia yakin pusat akan meng­gu­bris masalah tersebut karena yang bersuara adalah se­kelompok besar.

“Solsel juga punya Sum­bar dan Indonesia. Tapi ke­napa pemerintah provinsi dan pusat sepertinya tidak membantu penyelesaian ma­salah tambang liar di Solsel,” kata Muzni.

Dalam pandangannya selama ini, ia melihat pihak provinsi tak terlalu serius menyelesaikan kasus-kasus tambang illegal yang banyak terjadi di daerah-daerah di Sumbar.

“Pemerintah provinsi tampaknya tak ada program tugas untuk memberantas tambang-tambang itu. Kena­pa provinsi tak membentuk tim yang terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan Dae­rah (Forkopindo) untuk memberantas tambang liar itu,” ujar Muzni memper­tanyakan.

Ia juga mempertanya­kan, apakah Pemerintah Provinsi Sumbar punya bu­ku pintar yang berisi kan­dungan kekayaan alam di Sumbar, lokasinya di mana, berapa hasilnya jika dikelola dengan baik, dan data-data seputar potensi SDA dan pemanfaatannya untuk ke­pentingan masyarakat.

“Kenapa kita hanya ber­gan­tung kepada APBD saja, yang kita tahu jumlahnya terbatas. Jika SDA di Sum­bar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, kenapa ini tidak menjadi perha­tian?” tanya Muzni lagi.

Jika Pemerintah Pro­vinsi Sumbar tak memunyai buku pintar tersebut, kata Muzni, pihak provinsi bisa menyewa akademisi dari perguruan tinggi, LSM, pe­merhati tambang dan pihak terkait, untuk mencari data tentang itu.

Mengenai pihak yang memandang ke polisi untuk memberantas tambang liar, Muzni berpendapat, hal itu bukan tugas polisi saja. Teta­pi, tugas polisi membantu Pemerintah Daerah untuk mengupayakan menjadikan yang illegal menjadi legal. Intinya berada di Pemda. “Saya sudah punya niat, tapi terbentur di aturan pusat,” sebutnya.

Muzni salut kepada Ka­polda Bambang yang me­miliki perhatian yang besar terhadap persoalan tambang liar di Solsel. Menurutnya, Kapolda Bambang yang bu­kan orang Sumbar saja sebe­gitu pedulinya terhadap daerah ini, seharusnya pe­miliki daerah ini lebih pe­duli lagi.

Kembali ke persoalan Solsel, Muzni meng­istilah­kan kabupaten berumur 11 tahun itu sebagai “harimau tidur yang belum bangun”. Harimau tidur berarti Solsle memiliki potensi SDA yang luar biasa, yang tidak di­miliki kabupaten lain. Be­lum bangun berarti, potensi SDA tersebut belum ter­man­faatkan dengan baik. Menurutnya, jika potensi itu dimanfaatkan dengan baik, maka Solsel bisa menjadi kabupaten termaju di Sum­bar. (h/dib)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]