KPU Pessel Monitoring Kesiapan PPS


Ahad, 14 Juni 2015 - 19:36:05 WIB

Pada Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015, wali nagari (kepala desa adat) memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pembentukan sekretariat PPS di masing-masing nagari yang bersangkutan.

Masing-masing nagari juga mempunyai tanggung jawab memfasilitasi semua kebutuhan di tingkat PPS seperti ruangan atau tempat yang akan digunakan PPS sebagai sekretariat, prasarana, struktur orga­nisasi dan papan nama PPS yang dipasang di halaman sekretariat PPS.

Semua tanggung jawab tersebut diberikan kepada nagari karena pemerintahan nagari merupakan bagian dari pemerintah daerah yang memiliki kewajiban untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah.

Katanya, suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2015 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab nagari. KPU dan badan ad hoc di tingkat bawah seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hanya sebagai penyelenggara pemilihan.

"Maka itu kesuksesan dan kelancaran semua proses tahapan pemilihan tidak lepas dari partisipasi semua unsur dan masyarakat yang ada di nagari itu sendiri, baik menjaga ketertiban maupun keamanan dalam men­yelenggaran pemilihan," katanya.

Ketua KPU Pesisir Selatan Epaldi Bahar mengatakan, sesuai Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, PPS merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan umum di tingkat desa atau nagari.

Pada pasal 43 UU tersebut disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah di nagari maka KPU harus membentuk PPS. KPU Kabupaten/Kota membentuk PPS paling lambat enam bulan sebelum penyelenggaraan pemilihan umum.

Sedangkan pembubarannya dilakukan paling lambat dua bulan setelah hari pemungutan suara. Jika terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan umum susulan, dan pemilihan umum lanjutan, maka masa kerja PPS diperpanjang dan pembubarannya dilakukan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara tersebut.

Ia mengatakan, anggota PPS untuk masing-masing nagari berjumlah sebanyak tiga orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. (h/ant)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]