Utopia Jokowinomic?


Ahad, 14 Juni 2015 - 19:48:15 WIB
Utopia Jokowinomic?

Risiko lanjutannya ada­lah mengecilnya porsi pe­nyerapan lapangan kerja ditengah-tengah semakin membludaknya pasar tenaga kerja baru yang butuh ako­modasi profesi.  Tak bisa tidak, penambahan pengang­guran menjadi ancaman baru ekonomi nasional. Mele­mahkan tingkat permintaan dalam negeri  membuat dunia usaha berpikir ulang untuk berekspansi. Imbas­nya adalah semakin meni­pisnya prospek lapangan kerja dan secara serta merta akan menambah jumlah ma­syarakat yang rentan ter­jerumus ke bawah garis ke­mis­kinan (poverty line).

Baca Juga : Pangdam Mayjen TNI Hassanudin Berikan Bingkisan Idul Fitri 1442 H kepada Prajurit dan PNS Kodam I/BB

Menurunnya permintaan dalam negeri dari sisi belanja pemerintah juga bersanding dengan memburuknya per­mintaan rumah tangga. Pe­mangkasan subsidi beberapa barang publik menyedot pendapatan rumah tangga  dan menurunkan tingkat konsumsi rumah tangga yang sudah sejak lama menjadi penopang  pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Selain terlambatnya re­alisasi belanja infrastruktur, surplus perdagangan bulan lalu nyatanya hanya ke­me­nangan semu semata. Po­sitifnya angka ekspor ter­nyata disebabkan oleh me­ngempesnya angka impor. Sehingga memunculkan ke­kha­watiran bahwa kondisi ekonomi riil dalam negeri sedang berada dalam jalur kontraksi, bukan ekspansi, karena dunia usaha dalam negeri mengerem kran im­port yang berarti melam­batkan accelerasi bisnis.

Baca Juga : Kolaborasi dengan HR Academy dan Kemenkop UKM, YES Preneur Gelora Resmikan Program 'GEBER UMKM' 

Menurunnya kuantitas import salah satunya dise­bab­kan oleh pelemahan Ru­piah.  Importir memilih untuk menunggu, bahkan menghentikan aktifitas im­port beberapa bahan mentah dan barang modal, sampai rupiah kembali ke level moderat alias ramah impor­tir.  Jika importir memak­sakan diri,  maka akan se­makin besar biaya selisih mata uang yang harus ditang­gung dan serta merta akan berakibat pada kenaikan harga  jual dalam negeri.

Jika harga-harga barang import yang dijual dalam negeri mengalami kenaikan, maka  dipastikan akan men­jadi bencana bagi bisnis para importir ke depan karena disisi yang lain ternyata daya beli masyarakat juga kian terpangkas akibat penca­butan subsidi beberapa ba­rang publik.  Artinya, pele­mahan rupiah dan mengen­dornya daya beli dalam ne­geri benar-benar menjadi momok yang mematikan bagi dunia usaha, terutama dunia usaha yang ber­basis­kan import.

Niat pemerintah yang ingin menggenjot ekspor dengan membiarkan rupiah terjerumus tajam nyatanya tidak semudah membalik telapak tangan.  Exposure import Indonesia yang cu­kup besar akan menjadi penghalang utama. Karena jika rupiah dibiarkan ter­prosok tajam, maka rantai import akan terganggu dan akan membuat pasokan be­be­rapa barang  import men­jadi terganggu. Ini kemudian akan berpengaruh terhadap kenaikan harga jual dalam negeri dan akan mem­per­tinggi tingkat inflasi. Inflasi yang memburuk juga akan membuat pertumbuhan eko­nomi ikut memburuk dan semakin memangkas daya beli masyarakat yang sudah buruk pula.

Selain exposure import, rendahnya harga komoditas global akibat ketidakpastian harga minyak dunia juga telah memangkas pen­da­patan  dari sisi ekspor ko­mo­ditas. Bahkan bukan ha­nya itu, kontraksi ekonomi  Tiongkok dan gonjang-gan­jing negosiasi utang Yunani yang merepotkan kawasan Eropa juga mengirim anca­mana pelemahan per­min­taan atas beberapa komo­ditas eksport Indonesia.

Dengan kondisi ini, pe­me­rintah akhirnya dipaksa untuk terus-menerus men­cari celah penambahan ang­garan demi peningkatan belanja pemerintah, ter­uta­ma belanja infrastruktur, agar permintaan dalam nege­ri kembali naik dan import barang-barang modal me­ningkat dan bisa membantu rupiah sedikit bertahan di level yang agak moderat.

Aksi sepihak pemerintah yang terus-menerus meng­ga­li berbagai sumber pen­dapa­tan tersebut akhirnya juga kem­bali ke jalur lama, yakni penambahan utang melalui penerbitan surat-surat ber­har­ga negara. Mau tidak mau, dalam kondisi rupiah yang terseok-seok, surat-surat berharga “made in” pemerintah akan seksi di­mata investor-investor asing, begitu juga dengan instru­ment-instrument fi­nan­­­sial lainya yang diper­jualbelikan secara masif dan terbuka di bursa karena menajamnya selisih mata uang.

Tak bisa tidak,  hot mo­ney kian bertambah, suku bu­nga tinggi juga harus di­per­­tahankan layaknya ne­ga­ra-negara emerging mar­ket lainya agar modal-mo­dal tidak berhampburan ke­luar negeri. Imbas lan­jutan­nya adalah langkanya liqui­ditas kredit bagi dunia usaha da­lam negeri  untuk eks­pan­si atau untuk pem­bukaan usa­ha baru karena beban bu­nga yang jauh dari hara­pan.

Sehingga mau tidak mau, du­nia usaha pun lebih me­mi­lih menambah utang dari pem­biayaan-pem­bia­yaan yang berbasiskan mata uang asing karena bunga yang di­tawarkan sangat sek­si. Rata-rata bunga kredit ber­deno­minasi dolar hanya berkisar antara 3-4% per tahun, di­ban­ding bunga kre­dit dalam negeri yang ber­kisar antara 13-14% per tahun.

Akhirnya utang publik dan utang swasta  saling berpacu, rasio utang ter­hadap PDB makin ber­tam­bah. Jika rupiah terus-mene­rus dalam keadaan labil, maka utang-utang inipun terancam default, terutama utang-utang swasta. Buruk­nya prospek ekonomi dalam negeri membuat prospek bisnis merekapun menjadi buram. Alhasil, ancaman gagal bayar pun tak bisa ditangkis jika rupiah masih bertengger dilevel yang kri­tis. Jadi gambaran yang tepat untuk Jokowinomic adalah komplikasi ekonomi. Situasi nampaknya  semakin sulit, bahkan Jokowinomic pun nyaris tinggal nama karena cuma tenar untuk pelaku-pelaku usaha asing yang benar-benar diuntungkan oleh pelemahan Rupiah. Pelan-pelan  istilah ini hi­lang di ruang publik alias semakin jarang digunakan, minimal sudah tidak se­sering waktu-waktu yang lalu dimana hampir setiap pakar ekonomi yang ber­lindung dibalik popularitas Jokowi menggunakan istilah ini. Sampai hari ini,  dengan berat hati harus dikatakan bahwa  Jokowinomic  ter­nyata memang bukan untuk kalangan “wong cilik” dan kalangan “marhaen”,  tapi untuk negara-negara yang sedari dulu berharap bisa menginvasi Indonesia dari sisi ekonomi dan politik. Entahlah. **

 

RONNY P. SASMITA
(Pemerhati Ekonomi Politik)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]