Urgensi Sekretaris KPU Kota Padang


Senin, 15 Juni 2015 - 19:26:15 WIB
Urgensi Sekretaris KPU Kota Padang

Padahal Undang Un­dang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pe­milu, Bagian Kesembilang Kesekretariatan Paragraf 1 susunan, pasal 55 me­nye­butkan “Untuk membantu kelancaran tugas dan wewe­nang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jen­dral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota”.

Baca Juga : Terima Laporan 134 ASN Nekat Mudik, Tjahjo Kumolo: Jatuhkan Hukuman Displin!

Sekretaris KPU adalah komponen penting yang harus dan wajib ada dalam menunjang dan membantu kelancaran tugas dan wewe­nang KPU. Hubungan antar sekretariat KPU adalah hirarkies dengan Sekretaris KPU Provinsi dan Sekre­taris KPU Kabupaten/Kota (Pasal 56 ayat 1). Kepe­gawaiannya berada dalam satuan kepegawaian (Pasal 56 ayat 2) yang berarti ber­jalan sendiri terkhusus me­ngab­di di KPU tanpa ada keterikatan dengan Pe­me­rin­tah Kota selaku induk kepegawaiannya.

Dilema KPU Padang

Baca Juga : Athari Gauthi Ardi: Hentikan Penjajahan Israel terhadap Palestina

Pemko Padang harus­nya memahami Pasal 59 UU No. 15/2011 yang me­nyebutkan bahwa; (1) Se­kre­tariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Se­orang sekretaris KPU Ka­bu­paten/Kota; (2) Sekre­­taris KPU Kabupaten/Ko­ta adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi per­syaratan se­suai ketentuan peraturan perundang un­dangan; (3) Calon Sekre­taris KPU Ka­bupaten/Ko­ta di­usul­kan oleh KPU Ka­bu­paten/Kota ke­pada Sekre­taris jendral KPU sebanyak 3 orang sete­lah berkon­sul­tasi dengan Pe­me­rintah da­erah; (4) Se­kre­taris Jendral KPU me­milih satu orang se­kre­taris KPU Kabu­paten/Kota dari tiga calon yang selan­jutnya ditetapkan de­­ngan ke­pu­tusan Sekretaris Jen­­dral KPU; dan (5) Sek­re­­ta­ris KPU Kabupaten/Kota ber­tanggung jawab ke­pa­da Ke­tua KPU Kabu­paten/Kota.

Pegawai yang ada di KPU­ Kota Padang harus di­pim­pin oleh seorang sekre­taris hasil dari ketetapan Sekjend KPU. Calon ber­jumlah 3 (tiga) kandidat telah direstui oleh Pemko Padang untuk diputuskan oleh Sekjend KPU. Artinya, dari ketiga nama tersebut telah melalui proses kon­sultasi dan pertimbangan bersama Pemko Padang. Mana mungkin tiga nama calon sekretaris diajukan secara personal oleh komi­sioner tanpa sepengatahuan Pemko Padang? Per­soalan­nya, jika ketetapan berupa Keputusan Sekjend KPU ditolak oleh Pemko Padang dengan jalan enggan untuk melanggangkan jalan me­mimpin kesekretariatan KPU Kota Padang.

Sekretaris yang harusnya dilantik dibisa hadir dalam prosesi pelantikan karna mendapat larangan hadir dari atasannya. Guncang hebat demokrasi Kota Pa­dang, Orang yang disetujui oleh Pemko Padang malah dihambat untuk mengabdi sebagai pelaksana kesekre­tariatan KPU. Penulis ber­asumsi ada persoalan pada tahapan sekretaris KPU Kota Padang.

Pertama, pegawai yang telah melalui tahapan dan telah diwawancarai di KPU selanjutnya ditetapkan da­lam keputusan Sekjend KPU bukanlah pilihan uta­ma yang disenangi oleh segelintir orang di Pemko Padang. Akan tetapi pene­tapannya tinggal menunggu pelantikan yang me­nga­kibatkan persoalan lan­jutan. Kedua, Pemko Pa­dang melakukan per­la­wa­nan terhadap putusan Sek­jend KPU terkait penetapan dan hal ini sangat berbau intervensi untuk pelak­sanaan Pilgub. Secara tidak langsung, ada anggapan bahwa selama ini Pemko maupun Pemkab ataupun Pemprov sangat memiliki peran pada persoalan ke­sekretariatan KPU Pro­vinsi/Kabupaten/Kota.

Ketiga, persoalan ini merambah pada konflik kepentingan dalam politik yang harus dijawab oleh semua pihak. KPU Kota Padang harus menjelaskan alasan mengajukan 3 (tiga) calon sekretarisnya. Pemko Kota Padang juga diwa­jibkan membuka kembali memori “restu” terhadap ketiga ca­lon sekretaris KPU kota Padang beserta alasan me­nolak mem­be­rikan izin sang calon sekre­taris pada proses pelantikan. Selama KPU Kota Padang dan Pemko Padang sama-sama menolak membuka infor­masi terkait 3 (tiga) orang calon sekre­taris KPU Kota Padang. Maka, Publik akan menabur opini tanpa mem­perhatikan akibat ter­hadap nama-nama pegawai calon sekretaris Kota Pa­dang.

Menyamakan Pemahaman

Penulis menilai Pemko Padang melupakan be­sar­nya tugas dan wewenang Sekretaris KPU Kota Pa­dang terlebih menghadapi tahapan Pilgub 2015. Tugas Sekretaris KPU Kota Pa­dang (Pasal 68 UU No 15/2011) antara lain ; (a) mem­bantu menyusun program dan anggaran pemilu. Pro­gram-program dan pe­ngang­­­­gran dana penye­leng­ga­raan pilgub mem­butuh­kan (minimal) tanta tangan sekretaris KPU Kota Pa­dang; (b) memberikan du­kungan teknis administrasi; administrasi kesekre­ta­ria­tan harus diatur dan dike­lola dibawah kepe­mim­pinan sekretaris (sah) KPU Kota Padang; (c) mem­bantu pelaksanaan tugas KPU Kota Padang dalam suksesi Pilgub 2015; (d) membantu proses penye­langgaran perlengkapan pemilu/Pilgub; (e) mem­bantu perumusan dan pe­nyusunan rancangan ke­putusan KPU Kota Padang; setiap keputusan KPU Kota Padang dikerjakan bersama-sama dengan sekretaris se­bagai pelaksana teknis pe­ru­musan dan penyusunan ke­putusan tersebut; (f) mem­­­­bantu penyelesaian masalah dan sengketa da­lam pilkada; (g) membantu penyusunan laporan ke­giatan dan per­tang­gung­jawaban KPU Kota Padang; (h) melakukan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang undangan.

Sekretaris Kota Padang dalam menjalankan tu­gas­nya memiliki wewenang (pasal 68 ayat 2) antara lain; (1) me­ngadakan dan men­distri­busikan perlengkapan pe­nye­lenggaraan pemilihan ber­dasarkan norma, stan­dar, prosedur, dan ke­bu­tuhan yang ditetapkan oleh KPU; masalahnya semua ke­bu­tuhan KPU Kota Pa­dang sudah sangat mendesak sa­lah satunya persoalan uang ke­hor­matan (gaji) ko­mi­sioner KPU Kota Padang yang juga mengharuskan ada­nya peran sekretaris; (2) mem­berikan layanan admi­nis­trasi, keta­tausahaan, dan ke­pegawaian sesuai dengan pera­turan perundang un­da­ngan.

Bermufakatlah

Fikon (komisioner KPU Sumbar) dalam salah satu media menyatakan bahwa; “setelah dike­luar­kan SK Sekretaris KPU Kota Pa­dang oleh Sekjend KPU RI, otomatis sekre­taris KPU Padang yang lama tidak sah lagi, artinya, saat ini sekre­taris yang sah adalah nama yang ada da­lam SK Sekjend tersebut”. Kesan pembiaran oleh Pem­ko Padang bisa mem­­buat persoalan panjang ba­gi Komisoner KPU kota Pa­­­dang. Jelasnya, mengikut pan­dangan Fikon, bahwa se­ti­ap tahapan yang dilak­sa­­na­kan oleh KPU Kota Pa­dang dalam suksesi pil­ka­da dengan sekretaris yang lama bisa dikatakan tidak diakui.

Sedangkan M. Sawati (Ketua KPU Kota Padang) te­tap mempertahankan se­kre­­taris yang ada sebelum di­ganti dengan sekretaris ba­ru. Apabila belum bisa di­lantik juga, KPU Kota Pa­dang berinisiatif untuk me­nga­jukan pelaksana tu­gas (plt) Sekretaris KPU Kota Pa­dang. Hal ini akan terjadi ke­janggalan, siapa dan dari­ma­na plt sekretaris KPU ini ? mari tanyakan siapa yang ber­main-main dengan ke­sekre­triatan KPU Kota Pa­dang.

Penulis mengajak KPU dan Pemko Padang berem­buk untuk mufakat sebelum semuanya terlambat. Islah antara KPU dan Pemko Padang menjadi jalan untuk mengejar ketertinggalan da­lam menyelenggarakan ama­­­nah Undang Undang Pemilihan Gubernur, Wali­kota dan Bupati. Miss Comu­nication antar penye­leng­gara pemilu dengan ekse­kutif wajib dihindari agar tidak menganggu tahapan pilkada. Saling membuka diri dan intropeksi serta memuat proyeksi kerjasama yang apik dalam men­jalan­kan perannya masing-ma­sing.

Selanjutnya, KPU Kota Padang bisa memulai niat baik dengan cara menyam­paikan kepada publik ala­san penetapan 3 (tiga) calon sekretarisnya. Alasan ini menjadi bahan untuk sila­turahmi agar ada kese­pa­haman dan mengulang pe­lan­tikan sekretaris KPU Kota Padang. Jika Pemko Padang tidak berkenan, KPU Provinsi Sumatera Barat bersama Gubernur dapat memediasi per­te­mu­an antara KPU dengan Pem­­ko Padang. Gubernur dan Walikota Padang yang berasal dari Parpol yang sama diharapkan dapat men­­jadi pertimbangan un­tuk menyamakan persepsi terkait urgensi sekretaris bagi KPU Kota Padang.

Di lain sisi, Komisi In­for­masi (KI) Sumatera Ba­rat dapat menjadi pioner untuk meminta penjelasan antar dua kepentingan ter­hadap keberadaan sekre­taris KPU Kota Padang. Hasil dari mediasi oleh KI Sumbar dapat diper­gu­na­kan untuk mengurai benang kusut yang menjadi dilema oleh kesekretariatan KPU Kota Padang. Jurus lainnya, Pemko sendiri yang men­datangi KPU Kota Padang dengan penjelasan atas se­tiap tindakan yang dengan sadar dilakukan dapat ber­pengaruh pada tahapan yang harus dilalui oleh KPU Kota Padang. Jika, per­masalahan ini ternyata ber­awal dari personal calon sekretaris dengan atasan di instansinya, Pemko Padang harus menegur sang atasan yang telah lalai dan tidak profesional dalam bekerja.

Ingatlah, setiap orang – termasuk berstatus sebagai pegawai berhak untuk ber­partisipasi dalam men­jalan­kan amanah undang undang pilkada selama per­sya­ratan­nya dinilai lengkap dan lu­lus dari semua tahapan se­leksi demi menempati suatu posisi tertentu. Pe­gawai memiliki hak dalam me­nen­tukan pilihan dan ranah pengabdiannya sela­ma itu se­suai dengan pe­raturan perundang un­da­ngan. Ja­ngan sampai publik berang­gapan bahwa Pemko Padang tidak berniat se­bagai suk­sesor pilkada 2015. Kalau sudah begini, manakah yang lebih pen­ting, ego personal atau de­mokrasi? (*)

 

ANDRIAN HABIBI
(Kabid PA Badko HMI Sumbar Beraktifitas di PBHI dan KIPP Sumatera Barat)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]