Kemelut Praperadilan


Rabu, 17 Juni 2015 - 18:39:39 WIB
Kemelut Praperadilan

Meskipun konsti­tu-­sio­­nal dalam memutus sta­tus tersangka, praperadilan masih tak luput dari am­bi­gu­itasnya. Pada satu kondisi dibuka kesempatan guna menguji tafsir subyektif dari tindakan penyidik–sebab hak dan martabat seseorang yang telah ditetapkan se­bagai tersangka memang berpotensi dirampas me­lalui tindakan subyektif penyidik yang melampaui batas kewenangan. Namun, pada kondisi lain, ke­objek­tivitasan hakim tunggal pra­peradilan dalam me­la­ku­kan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka–juga layak untuk disangsikan.

Baca Juga : Aa Umbara Tersangka, Hengky Kurniawan Ditunjuk Jadi Plt Bupati

Sejauh ini, sudah tiga tersangka yang ditetapkan oleh KPK yang permoho­nan praperadilannya dika­bul­kan, yakni Komjen Budi Gunawan; mantan Wali Ko­ta Makassar, Sulawesi Sela­tan, Ilham Arief Sira­juddin; dan mantan Direk­tur Jen­deral Pajak yang juga mantan Ketua Badan Pe­me­rik­sa Keuangan Hadi Poer­nomo.

Menyoal Status Penyidik

Baca Juga : Cegah Warga Nekat Mudik, Polri Gelar Operasi Sebelum 6 Mei

Dari ketiga putusan yang mengabulkan permohonan praperadilan tersebut, da­patlah kita ketengahkan beberapa kesilapan basis putusan. Pertama, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan Komjen Budi Gunawan yang melandasi ketukan palu dengan mempersempit makna penegak hukum–yang mana dimaksud yang hanya bertugas sebagai pe­nyi­dik. Jadilah Budi Guna­wan sebagai polisi tapi bu­kan penegak hukum.

Kedua, kesilapan pa­radigma hakim dalam per­mo­honan praperadilan Ha­di Poernomo–  yang menilai penyelidik dan penyidik KPK secara administrasi tidak memiliki status seba­gai penyelidik dan penyi­dik. Hakim Haswandi yang menjadi hakim tunggal men­justifikasi wewenang KPK untuk mengangkat pe­nyi­dik sendiri yang harus tetap didasarkan pada ke­ten­tuan bahwa penyidik harus berasal dari pejabat kepolisian, sesuai Pasal 6 Ayat (1) KUHAP.

Baca Juga : Inilah Jam Kerja ASN pada Bulan Ramadan 1442 Hijriah

Perlu dirujuk kembali, berdasarkan ketentuan Pa­sal 43 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pembe­ran­tasan Tindak Pidana Ko­rup­si sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, diterangkan bahwa badan khusus yang disebut dengan Komisi Pem­­berantasan Korupsi, memiliki kewenangan me­la­kukan koordinasi dan supervisi, termasuk me­lakukan penyelidikan, pe­nyi­dikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pem­bentukan, susunan orga­nisasi, tata kerja dan per­tanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggo­taannya diatur dengan Un­dang-undang.

Seharusnya, ber­dasar­kan hal di atas, Hakim Has­wandi merujuk pada Pasal 45 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang mana berstatus sebagai hukum khusus (lex specialis) dalam tindak pidana korupsi, yang jelas-jelas menyebutkan pe­nyidik adalah Penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.­ Perlu diketahui juga, bah­kan UU KPK juga meng­hendaki Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum.

Baca Juga : Gawat! Ada 22.000 Senjata Api Dimiliki Warga Sipil di Daerah Ini

Berdasarkan ketentuan ini, Pimpinan KPK kemu­di­an dalam melakukan pe­nye­lidikan, penyidikan, dan pe­nuntutan terhadap tindak pidana korupsi dapat men­distribusikan tugas kepada Pegawai KPK. Pimpinan men­distribusikan tugas dan wewenang tersebut kepada penyidik dan penuntut umum yang diangkat oleh KPK–sebagaimana di­mak­sud da­lam Pasal 45 UU KPK.

Maka dari itu, me­mak­nai ihwal Pasal 39 ayat (3) UU KPK adalah dalam artian teruntuk penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pe­gawai pada KPK, di­ber­hentikan sementara dari instansi kepolisian dan ke­jaksaan selama menjadi pegawai pada KPK. Hal ini mengindikasikan guna ti­dak terjadinya tumpang tindih kewenangan. Sedang untuk Pegawai KPK di luar unsur kepolisian dan ke­jaksaan, ketentuan me­nge­nai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai di­atur lebih lanjut dengan Keputusan KPK (Lihat Pa­sal 24 ayat (3) UU KPK).

Putusan Hakim Has­wandi yang menyatakan KPK tak berwenang me­ngang­kat penyelidik dan penyidik independen benar-benar akan berbuntut pan­jang. 371 perkara yang su­dah inkracht terancam akan kembali dipermasalahkan oleh para koruptor dengan melihat peluang ini (Detik­news, 26/5/2015). Di kon­disi semacam inilah pranata pra­peradilan menjelma ke­me­­lut penuh ambigu.

Menurut penulis perlu resolusi dalam mengurai ambiguitas atau kekurangan dalam sistem (loopholes) pranata peradilan kita ini, sebab KUHAP tidak me­ngatur bagaimana syarat pengangkatan hakim pra­peradilan dan dalam jangka waktu untuk beberapa ta­hun hakim praperadilan yang diangkat itu men­ja­lan­kan tugasnya.

Dengan jum­lah hakim yang ada di suatu Pe­nga­dilan Negeri sangat ter­batas, sedangkan perkara yang masuk cukup banyak, maka pada umumnya Ke­tua Pengadilan Negeri me­­nun­juk seorang hakim untuk memeriksa dan me­mutus permintaan pra­peradilan secara insidentil, tanpa mem­­bebaskan tu­gasnya dan mengadili per­kara pidana atau perdata. Hal ini dapat mem­pengaruhi keobjek­ti­vi­­­­ta­­san hakim dalam pe­me­­­rik­­­saan di persidangan dan mem­buat suatu putu­san. ***

 

ALEK KARCI KURNIAWAN
(Peneliti Muda Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO)–FH Unand
Pengamat Hukum UKM Pengenalan Hukum dan Politik)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]