Sutiyoso Layak Jadi Kepala BIN


Rabu, 17 Juni 2015 - 18:44:58 WIB

Menurut putra Amien Rais itu, BIN selalu terjadi paradoks dalam demokrasi, karena di satu sisi harus ada transparansi dan akuntabilitas, namun di sisi lain kinerja BIN harus menjaga kera­hasiaan negara dengan mem­­per­timbangkan kepen­tingan negara yang lebih besar. “Jadi, ada kerahasiaan negara yang harus dilindungi, maka BIN diberi payung hukum untuk menjaga kerahasiaan negara dan DPR melakukan pengawasan,” ujarnya.

Hanya saja kata Hanafi Rais, tantangan BIN ke depan akan makin berat khususnya di dunia cyber karena sudah terjadi pe­rang cyber, maka BIN dalam membuat laporan tidak cukup asal Presiden RI senang. Apalagi, dalam satu semester ini peme­rintah kedodoran terhadap isu-isu luar negeri khususnya Aus­tralia dan imigran Rohingya di mana pejabat kita disadap. Untuk itu, DPR ingin BIN mempunyai strategi untuk menghadapi nega­ra-negara yang sering meng­ganggu kepentingan Indonesia dengan melakukan kontra intelejen.

Selain itu lanjut Hanafi, BIN harus mampu menghadapi isu-isu terorisme dan sparatisme Papua terlepas pers asing sudah mendapat kebebesan untuk memberitakan apa saja di pulau burung cenderawasih tersebut. Maka BIN dengan segala keter­bukaan informasi tersebut harus mampu mengawasi. Sebab, bagi pers asing tersebut justru berita buruk yang menjadi berita yang baik atau bad news is good news. “Juga untuk menghadapi krisis ekonomi global, BIN harus mem­punyai kecakapan terhadap dampaknya bagi Indonesia,” tambahnya.

Priyo Budi Santoso berpe­dapat sama.  Sosok Sutiyoso akan didukung oleh DPR RI karena kinerja dan pengala­mannya cukup memadai, baik sebagai militer dan sipil. Yang penting Kepala BIN itu mampu menghadapi 5 tantangan ke depan; yaitu ancaman terhadap alat-alat intelejen negara ter­masuk digital yang makin cang­gih sekarang ini, ancaman global-transaksional-mafia dunia, anca­man nasional dengan terjadinya gesekan sosial sampai sparatis­me, ancaman koordinasi alat-alat intelejen agar tidak terjadi benturan, dan BIN perlu kola­borasi dengan alat negara lainnya untuk pertahanan dan kedau­latan negara. “Soal Ketua Umum PKPI, saya yakin beliau akan mundur,” kata politisi Golkar itu.

Sementara itu Agus Siswan­toro menyatakan pihaknya akan mengikuti langkah politik Mega­wati. “Kalau ibu Mega men­dukung, ya kami korban 27 Juli mendukung. Mengapa? Karena dalam putusan Pengadilan Ne­geri Jakarta Pusat pada Desember 2003, yang disebut terlibat kasus 27 Juli tersebut adalah Presiden Soeharto, Faisal Tandjung (Pangab), Syarwan Hamid  (Kasospol) dan Yogie SM (Mendagri), yang berperan untuk mengambil-alih kantor DPP PDI. “Untuk itu, Ibu Mega mendukung Sutiyoso maju sebagai gubernur DKI selama dua periode itu,” tambahnya.

Hal yang sama diungkapkan Wawan Purwanto. Pengalaman Sutiyoso sudah memadai untuk menjadi Kepala BIN dan tidak diragukan lagi. Kasus 27 Juli juga sudah clear, jika Sutiyoso tidak terlibat. Soal usia sudah 70 tahun tidak masalah selama mampu menjaga kesehatan.

“Sebagai Pangdam Jaya dan Gubernur DKI Jaya, dia pasti sudah memiliki strategi untuk mengantisipasi serangan intele­jen dari luar negeri. Baik melalui satelit, media asing, terorisme maupun di perbatasan-perba­tasan negara,” tutur pengajar UI itu.

Yang penting kata Wawan, KaBIN itu kompetensi, maka untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, Sutiyoso tidak ada masalah dan itu hak prerogatif presiden. “Toh, yang disadap selama ini hanya yang bersifat biasa dan terbatas. Sedangkan yang bersifat rahasia dan apalagi sangat rahasia, belum tersadap oleh asing,” pungkasnya. (h/sam)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 10 Juni 2015 - 18:54:46 WIB

    Sutiyoso Kepala BIN

    KEJUTAN POLITIK JOKOWI

    JAKARTA, HALUAN - Presiden Joko Widodo kembali membuat kejutan politik. Setelah memilih Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Gatot Nurmantyo sebagai .


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]