Waspadai Kampanye Calon Kada di Masjid


Kamis, 18 Juni 2015 - 19:07:48 WIB
Waspadai Kampanye Calon Kada di Masjid

“Misalnya saja partai-partai Islam seperti PPP, PKS, PKB dan sebagainya. Jadi tidak bisa juga di­kata­kan mereka curi star kam­panye karena memang jadi agenda mereka,” jelasnya, Kamis (18/6).

Baca Juga : Bekas Atom Center Padang Disulap jadi Penampungan Anak Yatim

Namun demikian, ting­kah-tingkah aneh para ca­lon dan tim tetap perlu di­pa­hami oleh panitia masjid dan masyarakat supaya da­pat membedakan mana itu yang imbauan mengajak dan mana yang benar-benar mu­r­ni untuk beribadah. Se­perti, pergerakan yang di­la­kukan di belakang calon oleh tim sukses. Seperti pemberian bantuan yang disertakan dengan ajakan. Nora sendiri saat ini  me­lihat, kesadaran masyarakat untuk melek politik sudah mulai tampak, meskipun belum begitu maksimal.

“Kalau calon tersebut tidak pernah bergaul de­ngan masyarakat dan tidak ada perhatian untuk masya­rakat sebelumnya, tentunya masyarakat akan berpikir dua kali dan mereka akan paham sendiri,” ulasnya.

Baca Juga : Curah Hujan Tinggi, Perumda AM Kota Padang Imbau Warga Gunakan Air Seperlunya

Untuk itu masyarakat perlu mengkritisi, jika ada calon yang sudah mengarah pada hal yang di luar konten beribadah. Karena untuk saat ini pihak KPU, dan Bawaslu belum ada ke­we­nangan untuk menegur si calon karena belum ter­daftar di KPU.

Hal yang senada juga dikatakan oleh pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Asri­nal­di. Ia menegaskan pada masyarakat ataupun panitia Ramadan bahwa jika ada indikasi mobilisasi atau ajakan terhadap si calon langsung saja dialihkan.

“Jadi kalau kita ikut berpartisipasi dalam me­ngawasi hal yang berkaitan dengan pemilihan calon pemimpin kita, akan lebih baik. Nanti yang akan ber­gerak mempromosikan ca­lon bukan yang ber­sang­kutan melainkan tim suk­ses­nya,” jelasnya.

Berdasarkan pe­nga­ma­tan Asrinaldi, calon tidak akan berani mengajak atau mengeluarkan kata-kata semacam itu karena mereka mengetahui hal tersebut dilarang. Namun di­be­la­kang layar para tim sukses akan bergerak apakah itu dalam bentuk bantuan dana atau pembangunan masjid.

“Misalnya diberikan ba­n­tuan rehap WC atau yang lainnya, nanti mereka bi­lang kalau apak piliah calon ko bisuak, labiah dari ban­tuan ko dapek mah. Lebih kurang begitulah bahasa tim sukses mereka padahal anggaran yang dipakai ka­dang dari hibah atau bansos milik APBD,” ujarnya.

Untuk itu, ia sangat berharap masyarakat ikut serta dan menumbuhkan kesadaran dalam diri agar ikut berpartisipasi me­nga­wal jalannya pemilihan ke­pala daerah di Sumbar ini.

MUI Keluarkan Fatwa

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan ijtima ulama komis fatwa tentang kedudukan pe­mim­pin yang tidak menepati jajinya. Dalam fatwa ter­sebut dijelaskan beberapa hal. Diantaranya,  jabatan merupakan amanah yang pasti dimintai per­tanggung­jawabannya oleh Allah. Dalam mencapai tujuannya calon pemimpin publik tidak boleh mengumbar janji untuk melakukan per­buatan di luar ke­we­nanga­nya. Selain itu, pemimpin publik yang tidak melak­sanakan janji kampanye adalah berdosa dan tidak boleh dipilih kembali.

Dengan keluarnya fatwa ini, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis me­ngi­ngat­kan umat untuk me­man­faatkan Ramadan se­ba­gai wahana muhasabah atau koreksi diri. Muhasabah, kata Cholil, terutama untuk mengingat bahwa janji ada­lah bagian dari hutang yang wajib ditepati.

“Ramadan ini harus jadi muhasabah untuk me­ngi­ngat bahwa janji merupakan bagian dari hutang,” ujar Cholil. Cholil menjelaskan, ja­nji merupakan hal yang penting dalam Islam. Bah­kan, rukun yang pertama kali dilakukan seorang mus­lim adalah janji berupa syahadat. Ia pun me­ngi­m­bau kepada para pemimpin terutama yang akan mela­kukan kampanye dalam pertarungan pemilihan ke­pala daerah (Pilkada) akhir tahun ini agar berhati-hati dalam berjanji.

“Kalau memang nyata ingkar janji maka masya­rakat harus menagihnya,” kata Cholil.  Menurut Cho­lil, terdapat dua tipe pe­mim­pin terkait hal ini yaitu pemimpin yang tidak bisa melaksanakan janji dan yang tidak mau melak­sana­kan janji.

Ia mengatakan, kalau orang yang tidak mau me­lak­­sanakan janji jelas ber­dosa. Sedangkan bagi orang yang bisa melaksanakan janji maka ia wajib berupaya menepati janjinya.

“Kalau sang pemimpin sedang berupaya namun belum bisa me­lak­sa­na­kan­nya tentu masyarakat harus terus mendorong agar bisa memenuhi janjinya,” kata Cholil. (h/mg-rin/rol)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]