Pengamat: Demokrasi di Indonesia Mahal


Kamis, 18 Juni 2015 - 19:08:55 WIB
Pengamat: Demokrasi di Indonesia Mahal

Pengajuan dana aspirasi ini, menurutnya, juga me­nunju­kan bahwa demokrasi di Indonesia identik dengan kata mahal. Partai politik (Parpol), yang selama ini menjadi pilar demokrasi, kata dia, tidak lagi mewakili aspirasi masyarakat.

Baca Juga : AHY Cs Absen di Sidang Mediasi Pertama, Kubu Moeldoko: Lecehkan Pengadilan

“Mereka justru mereka-reka dana aspirasi. Seperti tidak punya simpati dan empati pada masyarakat,” tutur Siti.

Terlebih, lanjutnya, ko­n­disi kemiskinan di Indo­nesia masih menyentuh an­g­ka puluhan juta orang. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan Program Pem­bangu­nan Daerah Pe­mi­lihan (UP2DP) atau lebih dikenal dengan dana as­pi­rasi adalah wujud dari pelak­sanaan tugas konstitusi DPR yang sudah diatur dalam undang-undang mau­pun sumpah jabatan le­gislator. Penolakan ter­ha­dap dana aspirasi, me­nurut­nya, berarti menolak kon­stitusi dan melanggar sum­pah jabatan DPR. (h/rol)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]