Mendagri Sayangkan Kepala Daerah Mundur Demi Politik


Kamis, 18 Juni 2015 - 19:10:48 WIB

“Mereka tidak pernah menyebutkan alasan apa mereka mundur. Ini tidak berhalangan tetap, tetapi mereka punya maksud tertentu untuk mengundurkan diri itu. Ini kan tidak baik karena mereka mengorbankan tata kelola pemerintahan setempat,” kata Tjahjo di Kantor Wakil Presiden Jakarta.

Hingga saat ini, Mendagri mengetahui gelagat empat kepala daerah yang mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan pribadi.

“Sampai sekarang ada empat kepala daerah yang mengajukan mundur, dari sumber yang saya dapat, diminta alasannya apa walaupun tidak tersurat,” ungkapnya.

Keempat kepala daerah tersebut adalah Bupati Kutai Timur Isran Noor, Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad, Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya serta Wakil Wali Kota Sibolga Marudut Situmorang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota pasal 1 angka 6, calon kepala daerah dilarang mem­punyai konflik kepentingan dengan petahana atau incumbent.

Calon gubernur, bupati dan wali kota tidak boleh memiliki ikatan perkawinan, hubungan darah dan garis keturunan dengan petahana baik ayah, ibu, anak, kakak, adik, mertua, paman, ipar atau pun menantu dari para petahana.

Kalau pun memiliki hubungan tersebut, setidaknya petahana tersebut sudah tidak menjabat sebagai kepala daerah melewati satu periode.

Hal itu menyebabkan para petahana tersebut rela mengundurkan diri demi mendorong kerabatnya untuk maju dalam pencalonan pilkada yang akan digelar 9 Desember mendatang. (h/ans)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 01 Juni 2020 - 23:56:55 WIB

    Kampanye Pilkada Serentak Diubah, Mendagri Ungkap Teknisnya

    Kampanye Pilkada Serentak Diubah, Mendagri Ungkap Teknisnya HARIANHALUAN.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan, pilkada serentak akan dilaksanakan pada Desember 2020. Dengan tahapan kampanye akan dimulai pada 26 September hingga 5 Desember, dan pencoblosan .
  • Kamis, 27 September 2018 - 13:08:04 WIB

    Mendagri Dalami Video Bupati Pessel

    Mendagri Dalami Video Bupati Pessel PADANG, HARIANHALUAN.COM - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sudah mengetahui video Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni yang viral di media sosial. Dalam video berdurasi 41 detik ini, Hendrajoni tampak sedang memberik.
  • Senin, 21 Agustus 2017 - 02:03:02 WIB

    Soal Mutasi Jabatan, Mendagri Sebut Wabup Limapuluh Kota Tak Paham Aturan

    Soal Mutasi Jabatan, Mendagri Sebut Wabup Limapuluh Kota Tak Paham Aturan PADANG, HALUAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan, pelantikan tiga pejabat yang dilakukan Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, cacat secara prosedur. Surat izin yang dikeluarkan Kemendagri ti.
  • Rabu, 19 April 2017 - 01:41:17 WIB

    DRPD Sambut Baik Pembatalan Kewenangan Mendagri Cabut Perda

    PADANG, HALUAN-Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mencabut peraturan daerah (Perda) yang ada di daerah..
  • Ahad, 04 Oktober 2015 - 19:32:49 WIB

    Mendagri: Jangan Sunat Dana Desa

    SERANG, HALUAN — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta daerah tidak mempersulit dengan birokrasi yang rumit, terlebih lagi ada potongan dalam penyaluran dana untuk desa.

    “Salurkan dana desa ter­masuk yang.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]