Negara Rugi Rp 34 miliar pada Pemilu 2014


Kamis, 18 Juni 2015 - 19:12:26 WIB
Negara Rugi Rp 34 miliar pada Pemilu 2014

Menurut Taufik, ang­garan pemilu sangat besar. Selain pemeriksaan ang­garan secara rutin atau se­tiap tahun, kata Taufik, tujuan BPK melakukan pemeriksaan yaitu melihat kinerja KPU.

Baca Juga : AHY Cs Absen di Sidang Mediasi Pertama, Kubu Moeldoko: Lecehkan Pengadilan

“Menilai resiko penge­lolaan apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Yang dinilai dalam pengelolaan anggaran di tahun 2013 dari anggaran Rp 2,8 triliun dan realisasi Rp 4,9 triliun, serta di tahun 2014 dari anggaran Rp 6,6 triliun sedangkan realisasi sebesar Rp 9 triliun,” tuturnya.

Sedangkan total ang­garan yang digunakan untuk tahapan pemilu yang di­lak­sanakan KPU, lanjut Taufik, sebesar Rp 9,4 triliun dan realisasinya sebesar Rp 13,9 triliun.

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

“Dari audit yang di­la­kukan BPK RI untuk tahun 2013 dari nilai sebesar Rp 4,9 triliun tersebut sampel yang diperiksa lingkupnya Rp 41,49 persen yakni Rp 2 triliun. Pada tahun 2014 mengambil sampel sebesar 46,13 persen dari total Rp 9,4 triliun,” ungkapnya.

Lanjut Taufik, total yang diperiksa BPK sebesar Rp 6,2 triliun dari Rp 13 triliun atau dengan sampel pe­meriksa­an 44,50 persen.

“Dengan sampel sebesar itu kami memiliki ke­ya­kinan yang memadai untuk mengambil kesimpulan at­as objek yang sudah kami periksa,” pungkasnya.

Taufik mengatakan, ha­sil itu berdasarkan pe­me­ri­ks­aan terhadap 531 satuan kerja. Dengan sampel yang di­periksa 181 sampel dari pu­sat, provinsi dan kabu­paten atau kota di 33 provinsi.

Dari pemeriksaan di­temu­kan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan dengan jumlah yang cukup ‘material’ untuk mengganti istilah signi­fikan. Beberapa di antaranya yaitu indikasi kerugian negara Rp 34.349.212.517,69 . Ke­mudi­an potensi kerugian negara Rp 2.251.876.257.00. Se­dang­­kan kekurangan pen­e­rima­­an Rp 7.354.932.367.89. Di­temu­kan juga pem­boros­an senilai Rp 9.772.195.440.11.

“Yang tidak diyakini kewajarannya Rp 93.058.747.083.40, lebih pu­ngut pajak Rp 1.356.334.734, temuan administrasi Rp 185.984.604.211.62,” pungkas Taufik.

Sementara itu, Ketua komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman berjanji akan melakukan evaluasi pela­ksanaan Pemilihan U­mum (Pemilu) 2014 atas temuan BPK ini.

“Kami akan me­nge­va­luasi tentang pelaksanaan pemilu,” janji Rambe di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

Rambe menyatakan, Ko­­misi II DPR juga akan me­minta klarifikasi kepada KPU atas temuan BPK itu. Temuan ini juga menjadikan Komisi II DPR makin ketat memantau pe­nye­lenggaraan Pilkada se­ren­tak 9 De­sember nanti. (h/mdk)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]