Negara Rugi Rp 34 miliar pada Pemilu 2014


Kamis, 18 Juni 2015 - 19:12:26 WIB

Menurut Taufik, ang­garan pemilu sangat besar. Selain pemeriksaan ang­garan secara rutin atau se­tiap tahun, kata Taufik, tujuan BPK melakukan pemeriksaan yaitu melihat kinerja KPU.

“Menilai resiko penge­lolaan apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Yang dinilai dalam pengelolaan anggaran di tahun 2013 dari anggaran Rp 2,8 triliun dan realisasi Rp 4,9 triliun, serta di tahun 2014 dari anggaran Rp 6,6 triliun sedangkan realisasi sebesar Rp 9 triliun,” tuturnya.

Sedangkan total ang­garan yang digunakan untuk tahapan pemilu yang di­lak­sanakan KPU, lanjut Taufik, sebesar Rp 9,4 triliun dan realisasinya sebesar Rp 13,9 triliun.

“Dari audit yang di­la­kukan BPK RI untuk tahun 2013 dari nilai sebesar Rp 4,9 triliun tersebut sampel yang diperiksa lingkupnya Rp 41,49 persen yakni Rp 2 triliun. Pada tahun 2014 mengambil sampel sebesar 46,13 persen dari total Rp 9,4 triliun,” ungkapnya.

Lanjut Taufik, total yang diperiksa BPK sebesar Rp 6,2 triliun dari Rp 13 triliun atau dengan sampel pe­meriksa­an 44,50 persen.

“Dengan sampel sebesar itu kami memiliki ke­ya­kinan yang memadai untuk mengambil kesimpulan at­as objek yang sudah kami periksa,” pungkasnya.

Taufik mengatakan, ha­sil itu berdasarkan pe­me­ri­ks­aan terhadap 531 satuan kerja. Dengan sampel yang di­periksa 181 sampel dari pu­sat, provinsi dan kabu­paten atau kota di 33 provinsi.

Dari pemeriksaan di­temu­kan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan dengan jumlah yang cukup ‘material’ untuk mengganti istilah signi­fikan. Beberapa di antaranya yaitu indikasi kerugian negara Rp 34.349.212.517,69 . Ke­mudi­an potensi kerugian negara Rp 2.251.876.257.00. Se­dang­­kan kekurangan pen­e­rima­­an Rp 7.354.932.367.89. Di­temu­kan juga pem­boros­an senilai Rp 9.772.195.440.11.

“Yang tidak diyakini kewajarannya Rp 93.058.747.083.40, lebih pu­ngut pajak Rp 1.356.334.734, temuan administrasi Rp 185.984.604.211.62,” pungkas Taufik.

Sementara itu, Ketua komisi II DPR, Rambe Kamarulzaman berjanji akan melakukan evaluasi pela­ksanaan Pemilihan U­mum (Pemilu) 2014 atas temuan BPK ini.

“Kami akan me­nge­va­luasi tentang pelaksanaan pemilu,” janji Rambe di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

Rambe menyatakan, Ko­­misi II DPR juga akan me­minta klarifikasi kepada KPU atas temuan BPK itu. Temuan ini juga menjadikan Komisi II DPR makin ketat memantau pe­nye­lenggaraan Pilkada se­ren­tak 9 De­sember nanti. (h/mdk)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 02 Juli 2019 - 23:52:47 WIB

    Fahira Idris: Dalam Negara Demokrasi, Oposisi Kewajiban

    Fahira Idris: Dalam Negara Demokrasi, Oposisi  Kewajiban JAKARTA, HARIANHALUAN.COM-Wakil Ketua Komisi I DPD Fahira Idris meminta agar semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabo.
  • Senin, 22 April 2019 - 22:56:55 WIB

    Gatot Nurmantyo Temui Prabowo di Kertanegara

    Gatot Nurmantyo Temui Prabowo di Kertanegara JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyambangi kediaman calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 22 April. .
  • Ahad, 21 April 2019 - 16:17:31 WIB

    Karangan Bunga 'Prabowo Presiden' Bertebaran di Kertanegara

    Karangan Bunga 'Prabowo Presiden' Bertebaran di Kertanegara JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dinobatkan menjadi presiden untuk periode 2019-2024 oleh para pendukungnya lewat sejumlah karangan bunga..
  • Rabu, 01 Agustus 2018 - 22:30:22 WIB

    Nihil Bacaleg Napi, PSI Diyakini Lahirkan Negarawan

    Nihil Bacaleg Napi, PSI Diyakini Lahirkan Negarawan PADANG, HARIANHALUAN.COM—Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan satu-satunya partai politik yang tidak mengajukan bekas narapidana korupsi sebagai bakal calon anggota lembaga legislatif (bacaleg). Peneliti MAARIF Inst.
  • Senin, 18 Desember 2017 - 13:13:04 WIB

    Pakai Fasilitas Negara, Petahana Terancam

    Pakai Fasilitas Negara, Petahana Terancam PADANG, HARIANHALUAN.COM—Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Chandra Eka Putra mengatakan, jika petahana kedapatan menggunakan fasilitas negara saat masa kampanye maka KPU memiliki kewenangan untuk membatalka.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]