Dana Aspirasi Dapil Masih Pro Kontra


Kamis, 18 Juni 2015 - 19:25:27 WIB
Dana Aspirasi Dapil Masih Pro Kontra

“Program itu sesuai de­ngan usulan atau program yang disampaikan oleh ma­syarakat di daerah pe­mi­lihan (Dapil) masing-ma­sing ang­gota DPR. Selain usulan ma­sya­rakat, juga bisa usulan camat, bupati dan gu­bernur,” Misbakhun dalam dialektika demokrasi ‘Pro-Kontra Da­na Aspirasi’ ber­sama angg­ota Fraksi PDIP Effendi Sim­bo­lon, pengamat politik Uni­­ver­sitas Al-Azhar Ja­kar­ta, Rakh­mat Bagdja, dan pe­ngamat politik dari Unhas Ma­kassar Adi Suryadi Cula, di Ge­dung DPR, Kamis (18/6).

Baca Juga : AHY Cs Absen di Sidang Mediasi Pertama, Kubu Moeldoko: Lecehkan Pengadilan

“Program ini untuk mem­­perkuat keterwakilan di Dapil masing-masing un­tuk membangun trans­pa­ransi dan akuntabilitas ang­gota DPR. Dana tersebut tidak dipegang anggota DPR dan seluruh penggunaan ang­garan tersebut akan di­audit oleh Badan Pemeriksa Ke­uangan (BPK),” ujarnya.

Effendi Simbolon mem­persoal­kan nomenklatur dana aspirasi yang bisa me­nim­bulkan berbagai inter­pretasi. Apalagi dalam ben­tuk uang Rp 20 miliar setiap anggota DPR. Padahal su­dah ada dana tunjangan reses Rp 150 juta setiap kali reses.

Baca Juga : Partai Golkar Satu Suara Usung Airlangga Hartarto Jadi Capres

“Jadi, sejak awal saya menolak program ini karena tak ada dalam Tupoksi (tu­gas pokok dan fungsi) ang­gota DPR mengingat DPR bukan eksekutor. Di mana sebanyak 560 anggota DPR X Rp 20 M X 5 tahun = Rp 12 triliun. Lalu, apa uang Rp12 triliun itu sudah me­n­jadi ke­we­na­ngan pemerintah dan juga dibahas dalam mu­sya­warah perencanaan pem­bangunan (Musrembang)?” katanya.

Kalau berurusan dengan rakyat di Dapil lanjut Effen­di Simbolon, DPR tinggal mengawasi pelaksanaan ang­garan pembangunan yang sudah dialokasikan ke­pada Musrembang.

Rakhmat Bagdja me­ne­gaskan jika program ang­garan dan pengawasan an­tara DPR dan pemerintah harus sama-sama kuat. Dia mencontohkan dalam kasus pembangunan Universitas Andalas yang rusak akibat gempa. Dimana anggaran pembangunannya masih ku­rang Rp 80 miliar dan sam­pai saat ini terbukti tidak ditindaklanjuti oleh pe­me­rintah setempat, sehingga macet. “Nah, dalam kasus seperti inilah DPR RI bisa mendesak pemerintah me­realisasikan pembangunan kampus itu dan itu bisa dialokasikan melalui prog­ram UP2DP ini,” tegas Rakhmat. Hanya saja ke­mudian menjadi masalah katanya adalah no­men­kla­turnya yang se­harusnya me­ngawasi dana aspirasi yang dija­lankan oleh pemerintah.  (h/sam)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]