Wawako Payakumbuh Mengadu ke DPRD Sumbar


Jumat, 19 Juni 2015 - 18:52:50 WIB
Wawako Payakumbuh Mengadu ke DPRD Sumbar

Ia menyebutkan,  RPH tersebut dibangun pada tahun 2010 dan selesai tahun 2012 lalu. Namun hingga saat ini, semua pera­latan dan sarana prasana pada RPH  belum bisa dioperasikan.

Baca Juga : Menara Masjid Raya Sumbar jadi Daya Tarik Baru Wisatawan

Suwandel juga menye­butkan, RPH Modern Paya­kumbuh belum beroperasi dikarenakan belum adanya teknisi yang akan me­ma­sang alat pada RPH terse­but. Teknisinya, kata dia, di datangkan dari Spanyol. Namun, hingga saat ini pihak spanyol belum mem­berikan kepastian yang jelas.

“Kami  kecewa dengan ketidakprofesionalan pihak ketiga (Spanyol, red)  da­lam menjalankan pekerjaan yang jadi bagian tanggung jawab mereka. Kondisi ini tentu akan merugikan Sum­bar. Jadi kami berharap provinsi dapat memberikan pehatian khusus untuk ini, “ imbuhnya.

Baca Juga : Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Lebaran, Nagari Sinuruik Pasaman Barat Dirikan Posko dan PPKM Mikro

Ia menginformasikan, pemasangan alat pemo­tongan hewan itu pernah gagal dilakukan, karena struktur bangunan tidak sesuai secara teknis dengan kebutuhan alat yang akan dipasang, namun Dinas Pe­ter­nakan Provinsi Sumbar yang mengelola RPH terse­but telah melakukan per­baikan.

“RPH sekarang berada di bawah pengelolaan Dinas Peternakan Provinsi. Na­mun informasi yang kami terima di Payakumbuh, RPH itu segera bisa diman­faatkan setelah alat potong­nya dipasang,” kata dia.

Melihat kondisi terse­but ia mengharapkan, ada solusi yang jelas bagi RPH itu ke depannya se­hing­ga RPH tersebut bisa ber­operasi secepatnya. Karena diyakini akan mem­berikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan ma­syarakat di Payakumbuh.

Sementara itu, DPRD Sumbar menilai belum difungsikannya RPH mo­dern Payakumbuh akan membuat Sumbar merugi hingga miliaran rupiah.  Sebab,  anggaran untuk membangun RPH Paya­kumbuh yang berasal dari APBD provinsi dan APBD Kota  Payakumbuh RPH mencapai  sekitar Rp25 miliar.

“Sumbar merugi untuk ini. Bangunan sudah ada namun belum beroperasi, sementara gaji karyawan tentu terus dikeluarkan,” kata anggota DPRD Sumbar Ismunandi Sofian yang be­ra­sal  dari Fraksi Gerindra.

Tak hanya itu, kata dia, kondisi yang ada juga akan  menimbulkan suatu perta­nyaan besar bagi masya­rakat akan fungsi dari RPH modern tersebut.

“Terbengkalainya RPH modern Payakumbuh ini akan membuat citra peme­rintah jadi buruk di mata masyarakat.

Masyarakat pasti akan bertanya untuk apa gendung ini dibuat tapi tak digunakan,” katanya.

Sementara itu,  Anggota Komisi II (Komisi yang menangani  Bidang Eko­nomi), Sabrana menga­takan, dalam waktu dekat diharapkan ada kepastian dari pihak Spanyol sehingga persoalan ini bisa terse­lesaikan.

Ia mengatakan, DPRD tak mau lagi me­nung­gu lama guna penye­lesaian masalah ini.  Spa­nyol akan terus didesak  segara me­nunaikan kewa­jiban.

Untuk ini,  Spanyol akan diberi satu kesem­patan lagi untuk menye­lesaikan ke­wajiban selam­bat-lam­bat­nya hingga  Juli 2015 sekarang.

“Kalau sampai Juli me­re­ka tetap tak mampu me­lak­sanakan kewajiban, kon­trak yang diperpanjang   tadi akan kita putus,” pung­kasnya. (h/mg-len)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]