Dana Aspirasi dan Korupsi


Jumat, 19 Juni 2015 - 19:22:40 WIB
Dana Aspirasi dan Korupsi

Munculnya Dana Aspirasi

Baca Juga : Elektabilitas Capres Oposisi, Gatot & Rocky Gerung Tertinggi

Pembahasan  dana aspi­rasi bukan lagi hal yang baru pada DPR periode ini, ma­sa­lahnya ini sudah menjadi pembahasan pada DPR dua periode sebelumnya, tetapi ide ini selalu mendapatkan penolakan. Perkembangan dana aspirasi ini muncul kembali, saat UU MD3 dikeluarkan dengan halus ayat tentang dana as­­pi­rasi ini telah di­se­lipkan oleh ang­go­­ta­ dewan. De­ngan merujuk pen­dapat Se­bastian Sa­lang( Fo­­­rum Ma­sya­rakat Peduli Par­le­men In­­do­nesia), dana as­pirasi ini ada atas peran DPR,­ yakni, UU Nomor 17/2014 tentang MD3 pasal 80 hu­ruf J dinyatakan bahwa hak dan kewajiban anggota de­wan adalah mengusulkan dan memperjuangkan pro­gram pembangunan daerah pe­­milihan, (13/6). Apabila per­­debatan saat ini, dana  as­­pra­si tidak memiliki da­sar hu­­kum,  tetapi kecer­dikan ang­­gota dewan yang usulan­nya selalu ditolak beberapa pe­­riode lalu, UU itu bisa men­­jadi dalih bagi anggota de­wan akan kebe­radaan da­na aspirasi sebagai ban­tu­an untuk daerah pemi­li­han­nya.

Maksud Terselubung

Baca Juga : THR Pekerja Wajib Dibayar H-7 Lebaran

Berkaca pada realita di atas, persoalan dana aspirasi bisa dikatakan maksud ter­selubung anggota dewan. Kasus ini, akan saya analisis dalam pendekatan keku­a­tan politik, tentang kepen­tingan anggota dewan terha­dap dana aspriasi ini. Perta­ma, keberadaan dana aspi­rasi bagi anggota dewan adalah modal politik untuk men­dapatkan simpati da­erah pemilihannya. Sebab, per­tarungan di daerah pemi­lihan di Indonesia bagi ang­gota dewan adalah per­ta­rungan yang sengit. Tipi­kal pemilh Indonesia yang cen­drung “rasional”, akan sulit bagi anggota dewan petahana untuk bisa ber­tahan pada setiap pemilu ke pemilu untuk terpilih kem­bali.­ Da­na­ aspirasi diguna­kan ang­gota dewan untuk menarik simpati daerah pe­milihan, bahwa inilah yang mereka perbuat untuk ma­sya­rakat yang ada pada da­erah pemi­lihannya. Da­lam analisis struktur-agensi Piere Bour­dieu—inilah yang di­nama­kan dengan habitus, yang berguna seba­gai modal poli­tik saat meng­hadapi arena politik pemilu 2019.

Kedua, gesekan anggota dewan dengan pemerintah daerah cenderung kurang bersinergis dalam men­jalan­kan program bersama. Se­hingga, antara anggota de­wan dengan kepala daerah berebut panggung sebagai pihak yang berjasa dalam pembangunan da­erah. Arti­nya, ke­beradaan dana aspi­rasi adalah bentuk gaya anggota dewan agar bisa dikira sebagai “sinterklas pembangunan”. Ketiga, se­lain dana aspirasi tak jelas relokasinya, apabila pe­mak­naan dana aspirasi digu­nakan pemuas napsu ang­gota dewan di daerah pemi­lihannya, ma­ka alasan itu terkesan tidak masuk akal­—karena “lahan basah” yang akan bergerak ke­daerah dan diserahkan ke­pa­da anggota legis­ltaif, sama halnya disini kita telah mem­­berikan hak mem­buat kebijakan ke­pada anggota de­­wan. Artinya, ang­g­o­ta de­wan berusaha akan me­ngalahkan fungsi ekse­­kutif di daerah, serta dana ini cen­drung di­su­nat, ka­rena prosedur yang digunakan hanya be­rupa pemaknaan bentuk ke­pe­dulian anggota dewan pada daerah pemi­lihannya de­ngan menjadi “pahlawan kesiangan” mem­­­bawa dana dari pusat, dan menyatakan itu adalah bukti per­jua­ngan­nya sebagai anggota DPR.

Baca Juga : Tertarik Beasiswa LPDP, Ini Syarat dan Cara Pendaftarannya

Polemik yang dimun­culkan oleh anggota DPR jelas tidak memberikan solusi akan pembangunan. Mengapa begitu, saya meli­hat prinsip otonomi daerah yang ada pasca-reformasi harus terus kita perbaiki agar daerah-daerah yang tidak mendapatkan pemba­ngunan maksimal terus un­tuk diperjuangkan. Degan munculnya dana aspirasi, terkesan anggota dewan membentuk perlawanan bahwa sebagai anggota de­wan, merasa kalah saing menjadi “sinterklas” untuk daerahnya. Makanya, dana aspirasi ini menjadi kedok bagi anggota dewan untuk memberikan aspirasi bagi daerah pemilihan dengan menyuntikan dana negera, dan ia nyatakan itu sebagai dana miliknya secara pri­badi atau hasil jerih payah perjuanganya.

Maka dari itu, dalam cara pengelolaan anggaran negara dan prinsip efektif dan efesien—hal ini hanya sebatas eksistensi yang di­ba­­ngun oleh anggota de­wan—karena per­tarungan untuk meng­hadapi pemilu tahun 2019 yang akan se­ma­kin “ketat”­—jika pada tahun 2014, mantan ketua DPR, Mar­zuki Ali dan Nurul Ari­fin—mantan ar­tis papan atas Indonesia ini tak lolos ke parlemen. Ke­kha­­wa­tiran inipun pas­ti akan lebih ber­kecamuk, bagi anggota de­wan yang tak memiliki na­ma baik di ranah publik serta modal sosial yang kurang besar selama perio­de takut tak terpilih lagi pada Pileg tahun 2019, ini menjadi semacam persia­pan yang sedang dirancang oleh ang­gota parlemen saat ini. Agar, sengitnya persai­ngan pada pileg nanti, bisa me­reka menghitung jasa kepa­da rakyat, sebagai wu­jud investasi individu se­ba­gai anggota dewan, meski­pun dana yang digunakan itu adalah anggaran negara.

Baca Juga : Aa Umbara Tersangka, Hengky Kurniawan Ditunjuk Jadi Plt Bupati

Penutup

Munculnya ide tentang dana aspirasi yang dimun­culkan oleh anggota dewan, secara tidak langsung itu bukanlah bermaksud seba­gai langkah untuk menye­jahterakan masyarakat atau daerah pemilihannya, tetapi investasi sosialnya untuk tahun 2019. Alhasil, penulis dalam menutup tulisan ini, meskipun DPR telah ber­hasil menyusupkan payung hukum tentang dana aspi­rasi, sekali lagi saya menilai pemberian dana aspirasi perindividu anggota DPR itu bukanlah keputusan yang tepat dan bisa diterima begitu saja. ***

 

ARIFKI
(Analis/Peneliti Kekuatan Politik FISIP
Universitas Andalas, Padang)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]