Pengamat: Kemungkinan Krisis Saat Ini Masih Kecil


Jumat, 19 Juni 2015 - 19:25:58 WIB

“Produk nasional atau in­dustri dalam negeri kita sejauh ini masih berjalan, meskipun me­mang sedikit tersendat. Na­mun itu saja tidak cukup menjadi alasan Indonesia akan me­nga­lami krisis ekonomi lagi. Ber­kaca pada masa lalu, seperti krisis pada 1998, situasi politik adalah yang paling memberi andil dalam penciptaan krisis.” jelas Yulhendri.

Artinya, lanjut Yulhendri, situasi perekonomian saat ini tidak serta-merta bisa disamakan dengan situasi yang terjadi ketika gejolak penurunan Soeharto sebagai presiden terjadi di pe­riode 1997/98. Karena pada masa itu, situasi perpolitikan yang memanaslah yang mem­buat perekonomian yang sudah amburadul menjadi makin pa­rah. Sehingga berujung kepada krisis moneter.

Ia mengakui, kelambanan pertumbuhan ekonomi nasional memang terjadi saat ini, dise­babkan oleh berbagai hal seperti kelabilan harga pasca penarikan susidi bahan bakar minyak (BBM), kian melemahnya ru­piah terhadap dollar dan bebe­rapa pengaruh lainnya. Namun, sependapat dengan Ical bahwa sektor UMKM adalah satu-satunya harapan yang paling mungkin saat ini untuk mengan­tisipasi krisis tersebut.

“Kemungkinan krisis terjadi saat ini tetap ada dan akan selalu ada. Namun, penting untuk kita mengerti bagaimana menyi­kapinya dengan baik. Mening­katkan produksi untuk diekspor dan menekan impor adalah hal pokok yang harus dilakukan. Kemudian industri kreatif harus terus digali dan difasilitasi. Dan hal penting lainnya adalah me­minimalisir praktek korupsi hingga terkikis habis,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali, Abu­rizal Bakrie (Ical) merasa prihatin dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang terjadi saat ini sebagai imbas dari sentimen ekonomi global dan juga faktor dalam negeri sendiri.

Dia mengutip data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan pertumbuhan eko­nomi kuartal I tahun 2015 sebesar 4,71 persen, melambat dibanding pertumbuhan ekonomi pada pe­riode sama tahun lalu yang mencapai 5,14 persen.

“Kondisi ini di perparah de­ngan melambungnya harga-harga bahan pokok yang tidak terken­dali pasca dicabutnya subsidi BBM serta terus melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika. Hal ini semakin meng­gerus daya beli masyarakat dan menyebabkan para pelaku usaha mengalami kesulitan menen­tukan arah usahanya secara pasti. Situasi menjadi sinyalemen bah­wasannya krisis ekonomi sudah berada di depan mata kita,” kata Ical dalam Forum Group Dis­cussion RUU Penjaminan yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar DPR, di Gedung DPR, Rabu (17/6).(h/mg-isq)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 19 Desember 2017 - 13:27:39 WIB

    22 Mobnas DPRD Padang Belum Dikembalikan, Pengamat: Itu Penyimpangan

    22 Mobnas DPRD Padang Belum Dikembalikan, Pengamat: Itu Penyimpangan PADANG, HARIANHALUAN.COM---Pengamat Hukum Tata Negara Unand Feri Amsari Senin (18/12) menilai, malasnya Anggota DPRD Kota Padang dalam mengembalikan mobil dinas (mobnas) berarti sebagai penyimpangan..
  • Kamis, 23 Juni 2016 - 05:00:48 WIB

    Pengamat: Ada Upaya Politis Singkirkan Erisman

    Pengamat: Ada Upaya Politis Singkirkan Erisman PADANG, HALUAN—Ke­putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Padang, terkait pemberhentian Eris­man selaku Ketua DPRD masih menjadi polemik. Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Asrinaldi mengindikasikan, ada upaya politis.
  • Rabu, 22 Juni 2016 - 04:17:19 WIB

    Pengamat: Kunker Dewan Mubazir

    PADANG HALUAN—Asyik rupanya, jadi anggota dewan. Kerjanya hanya jalan jalan, walaupun out­putnya tidak jelas, bahkan man­faatnya juga tidak ada buat rakyat atau konstituen me­reka..
  • Sabtu, 30 April 2016 - 03:39:16 WIB
    Soal Pengalihan Kewenangan SMA/SMK

    Pengamat: Perlu Kajian Untuk Pembiayaan

    PADANG, HALUAN — Pe­ngamat Pendidikan Univer­sitas Negeri Padang (UNP), Syahril mengatakan, dengan penarikan kewenangan SMA/SMK ke provinsi nantinya harus ada kesetaraan, terutama dalam segi pembiyaan. Karena kalau tidak .
  • Sabtu, 09 Januari 2016 - 03:11:53 WIB

    Pengamat: Tak Mudah Kembalikan Andi Taswin ke Jabatan Semula

    PADANG, HALUAN — Ketegangan yang terjadi antara Pemerintah Kota (Pemko) Padang dengan mantan Direktur Umum (Dirum) PDAM Padang Andi Taswin dinilai sebagai suatu hal yang tidak seharusnya terjadi..

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]