Bahas ZNT, DPRD Panggil Pemko dan BPN


Ahad, 21 Juni 2015 - 18:17:59 WIB

“Besok (hari ini,red) kita undang Pemko dan BPN untuk menjelaskan penerapan ZNT, dan juga akan diundang notaris, ca­mat, dan masyarakat yang mengadukan permasalah ZNT dalam rapat kerja an­tara Komisi I dengan Pem­ko,” ujar Nur Idris.

M. Nur Idris me­nga­takan, sebelumnya pe­ne­rapan jual beli tanah atau bangunan selama ini hanya berdasarkan NJOP. Kini ada penerapan baru yang di­lakukan oleh Pemko dan BPN berupa ZNT untuk standar harga jual beli tanah.

“Dulu acuan harga jual tanah kan dengan NJOP sekarang berdasarkan ZNT.  Baik untuk jual beli maupun dalam pe­mu­ngu­tan pajak PBB dan PB­HTB,” ujar Idris.

M Nur Idris mengaku kaget mendengar pene­ra­pan ZNT sebagai acuan dalam jual beli dan pem­bayaran pajak PBB dan PB­HTB sekarang ini. Mes­kipun ia mengakui bahwa penerapan ZNT perlu un­tuk tatanan pertanahan di daerah. Namun ia berharap ZNT perlu dilakukan so­sia­lisasi lebih dahulu.

“Kebijakan ZNT ini perlu dilakukan sosialisasi lebih dahulu. Banyak ma­syarakat yang belum tahu, tahu-tahu ketika mereka me­ngurus ke BPN ada per­bedaan soal pajak. Padahal mereka sudah melewati validasi di DP­KAD” terang Idris.

Mantan pengacara ini, juga tidak buru-buru me­ngatakan bahwa ZNT salah, namun ia mengusulkan per­lu adanya sosialisasi dan berharap agar besaran harga di ZNT dilakukan revisi ulang.

“Agar fair kita lakukan revisi ulang nilai harga yang sudah ditetapkan dalan ZNT oleh BPN. Bila perlu kita sediakan dana untuk mengukur ulang zona harga tanah, kerjasama Pemko dengan BPN dan biaya oleh Pemda,” usulnya.

Dengan rapat kerja ini nanti akan didiskusikan bagai­mana penerapan ZNT, dan perlu adanya pe­ma­haman yang sama antara Pemko dan masyarakat ser­ta notaris yang bertugas tidak ragu-ragu.

“Rapat kerja nanti akan menyamakan pemahaman soal ZNT. Apakah sudah sesuai dengan harga di lapa­ngan untuk masing-masing zona tanah, kapan mulai diberlakukan. Itu ba­rang­kali point pertemuannya,” ujar Nur Idris.

Sebelumnya, BPN ber­dasarkan PP 13/2010 ten­tang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional dan Perpres 10/2006 tentang BPN telah menginisiasi terwujudnya informasi nilai tanah, nilai properti, nilai ekonomi ka­wasan, serta nilai total aset pertanahan sebagai rujukan nasional untuk me­wujudkan fungsi tanah bagi sebesar-besar kemak­mu­ran. Salah satu yang sudah diwujudkan adalah Zona nilai Tanah (ZNT). (h/rel/wan)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]