Kekuatan Pusat Lemahkan Otoritas Daerah


Ahad, 21 Juni 2015 - 18:28:25 WIB

“Sekarang kan masing-masing masih dalam tahap pen­jajakan, dan deal-deal­nya nanti tetap saja dari pusat,” ungkapnya, Minggu (20/6).

Sementara itu, pen­ga­mat politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Nora Eka Fitri menilai, koalisi partai di Indonesia cen­derung bersifat pragmatis, dan koalisi yang muncul dan menilai siapa yang akan kalah atau menang nantinya. Selain itu koalisi masih bersifat pragmatis yang ber­bi­cara soal hitung-hitu­ngan material dan kuan­titatif.

“Misalnya, kalau saya bergabung dengan si anu saya dapat apa, dan kalau ber­gabung dengan si itu apa yang akan saya terima dan bagai­mana nantinya,” ujar­nya.

Menurutnya berbagai kemungkinan bisa saja ter­jadi, bisa jadi koalisi bukan berdasar idiologis, dan ter­jadi transaksi pada saat itu. Selain itu, belum jelasnya persoalan yang terjadi an­tara partai PPP dan Golkar juga salah satu yang mem­pengaruhi belum ter­ben­tuknya koalisi karena kedua partai ini dinilai cukup stabil dan mempunyai mas­sa di Sumbar.

“Belum adanya keje­lasan dari kedua partai besar tersebut juga salah satu faktor, karena mereka kan harus koalisi dan kedua partai ini di Sumbar cukup mendapatkan tempat dihati masyarakat,” ujarnya.

Hal yang senada juga dikatakan oleh Pengamat politik dari Unand Aidinil Zetra. Dikatakan, saat ini masing-masing partai dan calon sedang melakukan manufer politik, dan para calon yang akan maju juga sudah mendaftarkan diri ke beberapa partai yang me­reka anggap akan mengu­sung dirinya pada pilkada mendatang.

“Semua masih dalam tahap sosialisasi, namun penjajakan politik yang dilakukan banyak tidak didukung oleh survei. Mi­sal­nya calon yang akan diusung hasil surveinya me­nun­jukkan kurangnya po­pu­laritas calon, elek­tabilitas dan sebagainya makanya ma­sih belum jelas arah koa­lisi saat ini,” jelasnya.

Ditambah lagi peta po­litik yang terbentuk di pusat berbeda dengan peta politik di Sumbar, jadi meskipun daerah sudah lakukan pen­dekatan untuk koalisi na­mun tetap saja hasil akhir­nya terletak ditangan pu­sat.

“Bisa jadi koalisi yang sudah dibentuk di daerah tidak disetujui oleh pusat, karena pertimbangan fak­tor-faktor yang dianggap pen­ting. Dan saya melihat pusat belum memberikan otoritas yang penuh untuk da­e­rah mengambil kepu­tusan,” pung­kasnya. (h/mg-rin)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 15 Februari 2018 - 13:43:28 WIB

    Amankan Pilkada Padang, TNI Gelar Kekuatan Pasukan

    Amankan Pilkada Padang, TNI Gelar Kekuatan Pasukan PADANG, HARIANHALUAN.COM—Kodim 0312 Padang sebagai satuan Komando Kewilayahan yang bertanggung jawab menjaga kondisi wilayah agar tetap aman dan kondusif dalam rangka Pilkada Tahun 2018, menggelar kekuatan pasukan pengamana.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]