Kepala Daerah Dilarang Mundur


Ahad, 21 Juni 2015 - 18:46:00 WIB
Kepala Daerah Dilarang Mundur

“Sikap Pak Menteri terhadap hal itu, tidak akan menandatangani yang mun­dur-mundur itu,” tegasnya, Minggu (21/6).

Hal itu dilontarkannya terkait sikap sejumlah ke­pala daerah di Tanah Air, yang berencana me­nga­ju­kan p­e­n­gun­duran diri men­je­lang dibukanya pen­daf­ta­r­­an c­a­lon kepala daerah, 26 Juli mendatang. Beberapa di antaranya dengan terang-terangan menyatakan niat mundur dengan alasan ka­rena ada keluarga dekat yang ingin mencalonlan diri da­lam Pilkada. Pengun­duran diri itu dinilai sebagai cara menyiasati UU Pil­kada, karena keluarga in­cu­m­­bent dilarang men­calon­kan diri.

Baca Juga : Diunggulkan Survei Litbang Kompas, Mahfuz: Partai Gelora Wajib Lolos Ambang Batas Parlemen

Dikatakan Dodi, se­ora­ng kepala daerah tidak bisa mundur sembarangan. Ap­a­lagi, mekanisme pe­ngun­duran diri seorang kepala daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe­me­rintah Daerah. Undang-undang ini telah dua kali mengalami perubahan yak­ni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.

Tentang pengunduran diri kepala daerah diatur dalam pasal 78 dan 79 UU tentang Pe­merint­ah Daerah. Dalam hal ini, se­orang kepala daerah bisa mundur dengan tiga alasan yakni; m­e­ning­gal dunia, permintaan sen­diri atau diberhentikan.

Kata ‘permintaan sendiri’ yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, kata Dodi, adalah dengan alasan untuk kepentingan yang lebih besar. “Misal, kalau gubernur tiba-tiba suatu saat terpilih menjadi Pre­siden, maka dalam UU pe­merin­tah daerah itu dibuka peluang untuk berhenti karena pejabat politik untuk kepentingan lebih besar maka dia bisa berhenti,” terangnya.

“Kalau (mengundurkan diri) untuk memudahkan anak, istri, keponakan, maju, maka sikap Pak Mendagri tidak akan me­respon terhadap pengunduran diri tersebut,” tambahnya.

Ketika ditanya, bagaimana jika pengunduran diri seorang kepala daerah itu diterima DPRD se­tem­pat, Dodi menjawab di­plomatis.  “Pak Menteri bilangnya sam­pai dengan pendaftaran Pilkada tidak akan ada proses peng-SK-an ber­hentinya seorang kepala da­erah,” ujarnya.

Dikecam

Tak hanya Kemendagri, lang­kah kepala daerah yang seperti itu juga dikecam Ketua Umum Par­tai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar. “Rakyat sudah tidak memberikan tempat bagi politik dinasti yang berjuan demi melanggengkan kekuasaan di era reformasi dewasa ini. Rakyat sudah sangat cerdas dan akan menolak politik dinasti,” ujarnya.

“Kepala daerah yang mundur telah melanggar komitmen de­ngan rakyat dan nyata-nyata telah mengkhianati amanah rakyat. Mereka akan kehilangan ke­percayaan rakyat,” tambahnya.

Penilaian senada juga datang dari Partai Golkar kubu Agung Laksono. Seperti dituturkan Wakil Ketua Umum Partai Gol­kar Agung Laksono, Yorrys Raweyai, pihaknya meminta semua politisi partai berlambang pohon beringin itu berpegang teguh pada aturan.

“Kami (Golkar) akan men­coba membangun demokrasi sebaik mungkin sehingga politik ini beretika,” ungkapnya.

Partai Golkar, kata Yorrys ingin menegakkan etika dan moral hukum dalam satu tataran demokrasi yang lebih baik. “Kita lihat dari aturan, apalagi untuk mundur dari jabatan itu kan harus ada alasan yang jelas,” kata dia. (bbs/ dtc/kom/ ral/ sis)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]