Konsep Ranperda Nagari Tak Duduk


Ahad, 21 Juni 2015 - 18:48:18 WIB

Sastrawan Sumbar, Ye­yen Kiram  mengatakan, Ranperda Nagari yang se­dang dibahas DPRD Sum­bar akan  dipakai untuk payung hukum atas Ran­perda yang sama di ka­bu­paten/kota . Namun di­sayang­kan,   konsep atau draf pada Ranperda ber­sang­kutan,  masih belum duduk hal-hal detail yang diatur dalam Ranperda.

Ia menilai draf  Ran­perda Nagari masih mem­bahas hal-hal umum, di antaranya seperti  siapa yang akan jadi pemimpin nagari, atau bagaimana cara memilih walinagari, namun tentang bagaimana status aset nagari, kedudukan, atau siapa saja yang mengisi pemerintahan nagari itu ke depan belum diakomodir dalam Ranperda.

Pembahasan Ranperda itu juga terkesan tertutup atau belum melibatkan banyak pihak.  Yeyen me­ngaku pernah diundang secara langsung guna mem­beri masukan terhadap Ra­n­perda Nagari. Namun disayangkan, pada  saat bersamaan yang turut diun­dang hanya sekitar 12 orang.

“Masih minimnya pi­hak yang dilibatkan untuk memberi masukan, me­nandakan DPRD tidak ter­buka dalam melakukan pembahasan atas Ranperda Nagari ini,” ucapnya.

Sementara itu, Aka­demisi Unand, Charles Simabura sebagai salah satu narasumber pada di­alog itu mengatakan, sejauh ini memang tak tergambar tentang apa-apa saja yang diatur oleh Perda Nagari nanti.

“Apakah akan memakai we­wenang adat, atau we­wenang pemerintahan, itu belum terlihat dalam Ranperda Nagari,” ujarnya.

Selain itu, jika akan men­jadikan nagari sebagai pe­me­rin­ta­han terendah, seperti struktur pemerintahan nagari, siapa yang berkuasa, dan seperti pengisian kedudukan di dalamnya, me­nurut Charles semua juga belum terjawab dalam Ranperda.

Tak hanya itu, ia juga me­nya­yang­kan kegamangan pe­merin­tah daerah dan DPRD mengenai bentuk pemerintahan terendah yang akan dipakai ke depan. Pada satu sisi pemerintah daerah dan DPRD terlihat ingin mem­perta­hankan pemakaian desa adat dengan menjadikan nagari se­bagai pemerintahan terendah.

Namun di lain hal, dengan adanya revisi PP 60 Tahun 2014 tentang Pembagian Dana Desa, dua lembaga tertinggi di Sumbar  ini juga terlihat tak rela ke­hilangan miliaran rupiah uang yang dikucurkan  dari dana desa. Hal itu karena, jika memakai nagari sebagai pemerintahan terendah, jumlah nagari di Sum­bar yang hanya berjumlah 880 dan membuat Sumbar rugi. Se­men­tara jika akan menggunakan desa administratif muncul ke­takutan nilai-nilai adat akan tergerus dan tak bisa di­per­tahankan.

“Sementara dalam UU No­mor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah terendah yang akan dipakai harus dipilih satu, apa­kah akan memakai desa adat atau desa administratif. Hal itu jugalah yang saya lihat sekarang ini memunculkan kegamangan dari pemerintah daerah dan DPRD,” katanya.

Karena adanya rasa takut akan kehilangan anggaran besar dari dana desa, lanjutnya,  dari infor­masi di media kalangan di DPRD bahkan ada yang me­ngu­sulkan jorong sebagai penerima dana. “Saya melihat usulan ter­sebut bukanlah suatu hal yang bijak,” katanya. Harusnya, lanjut Char­les, Revisi PP 60 tahun 2014 yang membuat pembagian dana desa tidak berkeadilan untuk Sumbar mesti disikapi dengan cara yang tepat. Bukan malah  mengusulkan jorong sebagai pemerintahan terendah yang akan menerima dana desa, dan ke­mudian men­jalankan uru­san adminitrasi pe­merintahan di sana.

“Jika revisi PP 60 tahun 2014 tersebut dirasa tidak adil, yang harus dilakukan, ya, kita harus bersuara. DPRD dan Peme­rintah daerah mesti mem­per­juang­kan­nya ke pusat. Mintalah agar Sumbar diberi kekhususan. Bu­kan  sebaliknya kita pula yang menyesuaikan, dan kemudian sibuk mengusulkan jorong se­bagai penerima dana desa,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Charles, jika diatur dalam Perda Nagari ke depan Sumbar  akan memakai desa adat, konsep tentang nagari yang ada di Minangkabau di­minta agar diatur jelas dalam Perda.  Alasannya, ini karena adat Minangkabau  yang juga memiliki keragaman. Bisa di­lihat dari ungkapan “Lain Lu­buak Lain Ikan” yang ter­dapat dalam masyarakat Minang­ka­bau. Ungkapan ini membawa makna jika setiap daerah, baik nagari atau luhak di Mi­nang­kabau punya adat yang berbeda-beda pula.

“Perbedaan atau keragaman di setiap nagari harus diatur dengan jelas dalam Ranperda Nagari. Jika aturan yang dibuat tak mampu mengakomodir ban­yak model atau keragaman yang ada di tengah masyarakat, se­baiknya berhentilah bicara ten­tang nagari,” tegas Charles.

Sementara itu Anggota DPD RI, Emma Yohana yang juga bertindak sebagai narasumber serta penggagas dialog hari itu mengatakan, Sumbar harus me­lu­ruskan apa yang saat ini men­jadi keinginan. Sekaitan dengan ini berbagai pihak terkait di­minta  duduk bersama guna mencari kata sepakat tentang bentuk pemerintahan   te­ren­dah yang akan dipakai ke depan.

“Terkait pembagian dana desa yang diperoleh  Sumbar dengan sangat minim, DPD me­ngim­bau DPRD bersama pemerintah daerah agar kembali mem­per­juang­kannya ke pusat.  Mintalah agar pembagian dana tersebut bisa adil untuk Sumbar. DPD Juga siap untuk ikut men­dukung dan men­fasilitasi per­juangan tersebut,” pungkas Ema. (h/mg-len)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu, 26 April 2017 - 09:04:21 WIB

    Pemko Padang Canangkan Konsep Sekolah Shelter

    Pemko Padang Canangkan Konsep Sekolah Shelter PADANG, HALUAN -- Pemerintah Kota Padang saat ini sedang merancang konsep tentang pembangunan sekolah shelter. Konsep sekolah shelter tersebut nantinya akan dibangun pada daerah-daerah zona merah terutama disepanjang pesisi.
  • Senin, 24 April 2017 - 14:32:30 WIB

    Sekolah di Padang Bakal Pakai Konsep Shelter

    Sekolah di Padang Bakal Pakai Konsep Shelter PADANG, HARIANHALUAN.COM-- Kondisi Kota Padang yang rawan bencana, membuat pemerimtah harus memikirkan keselamatan warganya ketika terjadi gempa yang berpotensi tsunami..
  • Jumat, 11 November 2016 - 00:35:13 WIB

    Wisata Halal Sejalan dengan Konsep ABS-SBK

    PADANG, HALUAN — Adat dan budaya Minangkabau yang memegang erat falsafah adat basandi syarak, sarak basandi kitabullah (ABS-SBK), sudah mengenal lama tentang halal terkait dengan semua aktivitas sosial dan budayanya. Agama .
  • Kamis, 16 Juni 2016 - 03:32:16 WIB

    Konsep Minang Mart tak Jelas

    Konsep Minang Mart tak Jelas PADANG, HALUAN – Pengusaha ritel Sumbar tidak melihat kalau Minang Mart (MM) sebuah ancaman bagi usaha ritel di Sumbar. Namun, mereka melihat tak ada kejelasan konsep dalam program MM ini..
  • Senin, 18 April 2016 - 04:16:03 WIB

    Revitalisasi Pasar Raya Berkonsep Religi

    Revitalisasi Pasar Raya Berkonsep Religi PADANG, HALUAN—Di sela-sela membenahi Pantai Padang, Pemerintah Kota Padang juga terus membenahi Pasar Raya Padang. Dengan revitalisasi Pasar Raya, diharapkan nantinya pengunjung akan merasa aman, nyaman, tertib dan bersih .

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]