Pemprov Belum Terima Surat Mundur PNS


Senin, 22 Juni 2015 - 18:37:04 WIB

Sebelumnya Mardi juga menuturkan, tidak ada atu­ran yang mengharuskan petahana untuk mengun­durkan diri dari jabatannya, mengingat masa jabatan Gubernur/Waklil Gu­ber­nur Sumbar akan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2015 mendatang, hanya berselisih hitungan minggu dengan taha­pan pen­daf­taran bakal calon ke KPU Sumbar mulai dibuka pada 28 Juli 2015.

“Sebenaranya tidak ada payung hukum tentang hal itu, yang jelas ketika masa jabatan habis, maka dari Kemendagri akan langsung menunjuk Penjabat (Pj) Gubernur/Walkil Gu­ber­nur, bukan berarti karena akan maju pada pilgub,” kata Mardi, Senin (21/6).

Mardi menjelaskan, gu­ber­nur, bupati, walikota beserta wakilnya masing-masing, harus berhenti dari jabatannya jika mereka me­n­calonkan kembali di da­erah lain. Hal tersebut sesuai dengan amanat pasal 7 huruf P Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 ten­tang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Siap Mundur

Dari empat orang PNS yang mengapung sebagai calon Bupati di Padang pa­riaman, hanya men­yisa­kan satu orang yang masih bert­a­han. Calon ter­sebut yakni Usman La­bay, mantan Ke­pala Dinas Ke­lautan dan Perikanan Padang Pariaman. Usman Labay, telah diu­sulkan se­jum­lah DPC parpol untuk di­te­tapkan sebagai calon Bupati.

Seperti di­sampai­kan Plt. Ketua DPC De­mo­krat Padang Pariaman, Wir­ya Fanzuri, bahwa demokrat telah mengusulkan 4 bakal calon ke DPP De­mokrat, calon tersebut yak­ni, Ali Mukhni, Damsuar, Yobana Samial dan Usman Labay.

Sementara itu Ketua DPC Partai Nasdem, Al­fik­ri Mukhklis juga mem­be­nar­kan dari empat nama yang direkomendasikan DPC ke DPP Nasdem, juga ada nama Usman Labay.

Usman Labay yang di­hu­bungi menyatakan siap untuk mundur dari PNS kalau telah mendapat ken­daraan untuk maju sebagai calon bupati. “Kalau telah ditetapkan sebagai calon oleh parpol, apapun per­sya­ratannya akan kita penuhi,” imbuhnya.

Enggan Berkomentar

Sementara di Kabu­pa­ten Agam, bakal calon ke­pala daerah yang berlatar PNS, seperti tidak mau berkomentar banyak terkait persyaratan yang meng­haruskan mundurnya PNS jika ikut Pilkada. Adapun sejumlah nama yang ter­catat sebagai PNS antara lain, Indra Catri (Bupati Agam), Isman Imran (Asis­ten II Sekdakab Agam) dan Let­kol. Rusman.

Indra Catri saat di temui di gedung DPRD Agam, Senin (22/6),  tidak mau bekomentar banyak terkait hal tersebut. Ia sendiri saat ini mengaku masih kesu­litan partai.

Sementara itu, Isman Imran, juga belum mau berkomentar banyak. Me­nu­rutnya semua ada taha­pan, jadi kalau dijawab seka­rang, justru membuatnya tidak menarik lagi. Biarkan waktu saja yang menjawab. “Kita tunggu saja. Apakah saya jadi maju atau tidak, yang pasti saya kan sudah mendaftar pada salah satu partai politik. Segala se­suatu bisa saja terjadi be­berapa waktu kemu­dian,” jelasnya. (h/mg-isr/ded/yat)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 22 Maret 2020 - 06:05:41 WIB

    Wali Kota Padang Dorong Pemprov Sumbar Tutup Sementara BIM

    Wali Kota Padang Dorong Pemprov Sumbar Tutup Sementara BIM PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menutup sementara jalur penerbangan Internasional sebagai upaya pencegahan Covid-19..
  • Kamis, 09 Januari 2020 - 18:14:04 WIB

    Wow, Pemprov Sumbar akan Sulap Muaro Batang Arau Jadi Magnet Kapal-kapal Pesiar

    Wow, Pemprov Sumbar akan Sulap Muaro Batang Arau Jadi Magnet Kapal-kapal Pesiar Pemprov Sumbar bakal mengembangkan pelabuhan Muaro Batang Arau menjadi ikon baru untuk menarik wisatawan dan menggairahkan roda perekonomian masyarakat. Pelabuhan yang merupakan jalur transit dari Eropa ke Jawa itu bakal disu.
  • Kamis, 06 Desember 2018 - 10:31:48 WIB

    Pelajari Penertiban Hiburan Malam, Pemko Kunker ke Pemprov Jakarta 

    Pelajari Penertiban Hiburan Malam, Pemko Kunker ke Pemprov Jakarta  PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Keberhasilan Pemprov DKI Jakarta menutup tempat hiburan malam bermasalah tanpa menimbulkan polemik dan kegaduhan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Pemko Padang..
  • Kamis, 06 Desember 2018 - 10:31:48 WIB

    Pelajari Penertiban Hiburan Malam, Pemko Kunker ke Pemprov Jakarta 

    Pelajari Penertiban Hiburan Malam, Pemko Kunker ke Pemprov Jakarta  PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Keberhasilan Pemprov DKI Jakarta menutup tempat hiburan malam bermasalah tanpa menimbulkan polemik dan kegaduhan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Pemko Padang..
  • Kamis, 22 Maret 2018 - 02:30:51 WIB
    SOAL MEGATHRUST

    BMKG Ingatkan Pemprov

    BMKG Ingatkan Pemprov PADANG, HALUAN — Ancaman gempa dahsyat belum surut di Sumbar mengingat potensi Megathrust Mentawai masih harus disikapi oleh Pemprov Sumbar.  Melihat kondisi itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)  meng.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]