Indonesia Butuh Tol Transportasi Terpadu

Sesuai road map pem­ba­ngunan “tol laut” di­mak­sud, akan dibangun jalur besar yang menghubungkan pela­buhan Belawan dan Ku­a­la Tanjung di Sumatera Utara ke  Tanjung Priok, Tan­jung Emas, Tanjung Pe­rak, Ma­kassar, dan Bitung. Nantinya akan ada satu pela­buhan internasional lagi yang, me­nu­rut berbagai sum­ber, akan dibangun di So­rong oleh PT Pelindo II (In­d­onesia Port Cor­pora­tion).

Baca Juga : Usai Badai Seroja, Muncul Danau Baru di Kota Kupang

Jalur besar itu sendiri tidak akan tampak secara kasat mata, sebab semua pelabuhan itu sesung­guh­nya sudah beroperasi lama dan tak akan ada kejutan besar di bidang infra­struk­tur kepelabuhanan. Yang terjadi hanyalah pengaturan jadwal kapal serta regulasi kepelabuhanan yang mengi­nginkan kapal-kapal dagang dalam dan luar negeri mela­lui jalur dimaksud.

Dampak yang akan ter­jadi hanyalah penurunan biaya angkut (freight cost) dari dan ke pelabuhan-pela­buhan dimaksud, tapi be­lum akan mengurangi logis­tical and inventory cost yang ter­jadi di pelabuhan, sebab hal ini berhubungan dengan ke­wenangan regulator serta pro­duktivitas operator pe­la­­bu­­han. Hal itu berarti bahwa pem­bangunan tol laut baru­lah menyentuh permukaan dari per­ma­salahan sesung­guhnya yang selama ini men­jadi peng­hambat pe­ning­katan pro­dukt­ivitas dan daya saing pelabuhan-pelabuhan Indo­nesia.

Baca Juga : Lukai Perasaan Umat Islam, Wamenag: Joseph Paul Zhang Bisa Ganggu Kehidupan Beragama

Dalam konteks per­saingan regional dan global, kon­sep tol laut mesti didu­kung oleh adanya integrasi sistem transportasi nasional sehingga inefisiensi yang selama ini terjadi di sektor perhubungan darat tidak malah menghambat pengo­perasian tol laut. Tak akan ada manfaat signifikan da­lam pem­ba­ngunan tol laut apabila pro­duktivitas dan daya saing semua pelabuhan utama di Nusantara ini tidak diting­katkan untuk menya­mai level produktivitas dan da­ya saing pelabuhan-pela­bu­han kompetitor di ka­wasan Asia.

Padahal jika kita mam­pu membenahi pelabuhan saja, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi na­sional akan sebesar 0,34 persen dan bila bisa menya­mai efektivitas dan produk­tivitas pelabuhan Singapura maka kontribusinya akan sebesar 0,78 persen, menu­rut penjelasan Dirut Pelin­do II, Richard Joost Lino.

Baca Juga : Harapan DPR Soal Reshuffle Kabinet Jilid II: Jokowi Pilih Sosok Inovatif dan Berani

Untuk memenangkan persaingan, yang diper­lukan bukan sekadar menya­mara­takan harga barang. Kecang­gihan infrastruktur, kualitas layanan, dan produktivitas pelabuhan perlu segera di­ting­katkan agar mampu bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan besar di Asia.

Seperti dijelaskan oleh R.J. Lino, pelabuhan-pela­buhan utama dalam jalur tol laut perlu berada pada level yang sama dalam hal ke­cang­gihan infrastruktur, produktivitas, dan layanan bertafar internasional yang melibatkan SDM kepe­labu­hanan yang kapabel agar tidak terjadi ketimpangan di sisi operasional dan layanan kepelabuhanan kita.

Baca Juga : Pesan Menkes Budi: Vaksinasi Jangan Bikin Kita Lengah dan Tak Waspada

Menurut observasi di lapangan, hanya New Tan­jung Priok Harbour di Kali­baru, Jakarta Utara, yang dibangun oleh Pelindo II tanpa menggunakan APBN, yang akan siap bersaing. Pelabuhan ini memiliki infrastruktur serta produk­tivitas yang semakin baik, setelah BUMN yang dipim­pin Lino itu mengin­ves­tasikan dana hampir dari US$5 untuk mem­bangun­nya disertai peningkatan produktivitas, kualitas laya­nan, dan kualitas SDM-nya.

Inisiatif seperti yang dipelopori oleh Pelindo II ini­lah yang sangat kita bu­tuh­kan untuk mening­kat­kan daya saing pelabuhan-pela­­buhan utama di Indo­nesia, sebab inisiatif demi­kian selain tidak mem­be­bani APBN, juga dapat meng-­energize pereko­no­mian nasional.

Sebab Pelindo II ter­nyata mampu membangun pelabuhan bertaraf inter­nasional yang disesuaikan dengan antisipasi pening­katan container traffic dunia yang akan semakin mening­kat dalam beberapa dasa­warsa mendatang.

Trend peningkatan arus barang dunia membuktikan bahwa kapal-kapal dagang yang akan memasuki kawa­san Asia Tenggara adalah kapal-kapal besar, bahkan yang berukuran 300.000 DWT, yang memerlukan pelabuhan laut dalam de­ngan fasilitas yang sama kualitasnya dengan yang ada di negara-negara maju, disertai mekanisme bong­kar-muat yang tinggi pro­duk­tivitasnya dan juga bebas hambatan.

Trend inilah yang belum tampak antisipasinya dalam rencana pembangunan tol laut yang dicanangkan Pre­siden Joko Widodo. Sebab yang diperlukan bukan ha­nya jalur bebas hambatan di laut melainkan lebih dari itu adalah sistem transportasi terpadu bebas hambatan atau “tol transportasi ter­padu” agar waktu bongkar-muat (dwelling time) serta kepas­tian kapal tiba dan berangkat bisa lebih ter­jamin.

Pemerintah perlu secara serius menggulirkan “tol transportasi terpadu” di­mak­sud agar truk-truk yang mengangkut petikemas ti­dak memadati jalan raya dan menyebabkan kema­cetan di berbagai tempat. Perlu ada jalur khusus pe­tik­emas se­lain jalur trans­portasi air (inland water­way), sejenis sistem subway di Jakarta, agar selain me­ngu­rangi ke­macetan jalan raya juga da­pat mem­per­pendek waktu transportasi barang ke—dan dari—pela­buhan.

Integrasi sistem trans­portasi darat dengan laut seperti ini akan sangat mem­­­bantu menurunkan bi­a­ya angkut barang, sekaligus memberikan kepastian ti­banya barang di pelabuhan. In­tegrasi di­mak­sud juga perlu men­ca­kup pem­ba­ngunan jalur kereta api khu­­sus yang meng­hu­bung­­­­kan pusat-pusat indus­tri dan produksi dengan pe­la­bu­han-pelabuhan uta­ma.

Tapi, da­lam per­spek­tif Wa­wa­­san Nusantara, hal itu belum cukup untuk mem­perkokoh kesatuan wilayah NKRI, mengatasi kesen­jangan, dan memacu per­tumbuhan ekonomi di ber­bagai daerah di negara kepu­lauan ini. Maka langkah berikut yang perlu dila­kukan, bah­kan sejak seka­rang, adalah membangun pelabuhan-pelabuhan peng­hubung yang memadai fasi­litas dan layanannya di ber­bagai da­erah, khususnya di daerah padat sumberdaya dan pa­dat produksi, ter­masuk ber­bagai kabupaten yang me­ngan­dalkan jalur trans­por­tasi darat.

Masyarakat di banyak daerah land-locked di Kali­mantan, Sulawesi, dan Pa­pua  hingga kini tak mampu memasarkan berbagai ba­rang dagangannya ke luar kabupaten karena minim­nya instrasruktur trans­portasi. Akibatnya, pendu­duk di berbagai kota besar terus membeli produk-pro­duk impor dengan harga tinggi sementara penduduk di berbagai daerah yang kaya sumberdaya alam ma­lah tak mampu menikmati manfaat semestinya dari sum­berdaya alam yang di­mi­likinya.

Pembangunan tol laut yang dicanangkan Jokowi tak bisa hanya di­mak­­sud­kan untuk menya­ma­rata­kan harga barang. Niat se­per­ti itu terlampau kecil jika dihadapkan pada po­tensi sumberdaya alam ne­geri ini yang sangat besar dan perlu dipasarkan ke berbagai negara demi me­ningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Maka yang dibutuhkan sebetulnya bukan sekadar tol laut untuk menyama­ratakan harga melainkan “tol transportasi terpadu” yang dapat menggerakkan perekonomian di berbagai daerah secara lebih cepat dan hemat biaya.

Kementerian Perhu­bu­ngan, Perdagangan, Peker­jaan Umum, Kelautan dan Perikanan, BUMN, serta berbagai korporasi negara dan swasta perlu dilibatkan secara serius dalam me­rumuskan sistem “tol trans­portasi terpadu” dimaksud dan menggulirkan proyek-pro­yek yang terintegrasi sis­tem­nya (dan bukan yang berdiri sendiri-sendiri).

Dengan demikian maka ki­ta dapat meningkatkan ska­la, kapasitas, dan daya saing pelabuhan-pelabuhan di Nusantara di tengah per­sai­ngan global yang kian ketat. Empat BUMN kepe­labuhanan yang menjadi operator pelabuhan utama di Nusantara (Pelindo I, II, III, IV) perlu dipadukan atau digabung ke dalam suatu holding company un­tuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Penga­bungan empat Pe­lin­do di­mak­sud akan men­jadikan BUMN ke­pe­la­bu­hanan In­do­nesia sebagai perusahaan raksasa dunia di bidangnya yang memiliki leverage, kapasitas, dan skala operasi yng besar sehingga mampu bersaing dengan negara-negara maju.

Semua ini mem­butuh­kan perencanaan yang ma­tang serta koordinasi  dan kon­­sistensi kebijakan yang tak boleh didikte oleh per­gan­tian kepemimpinan na­sio­­nal. Kelemahan kita sela­ma ini adalah tidak adanya kon­sistensi perencanaan yang mengakibatkan tidak ada­nya konsistensi ke­bija­kan.

Dalam perspektif Wa­wasan Nusantara, hal se­perti itu tak boleh dibiarkan terjadi. Presiden Jokowi berpeluang untuk men­cip­takan sistem di tingkat hulu yang dapat menjamin kon­sistensi perencanaan dari tol laut menjadi tol tran­sportasi terpadu agar upaya meningkatkan daya saing negeri ini tidak dimen­tahkan oleh penggantinya di kemudian hari. (*)

PITAN DASLANI
(Direktur Managing The Nation Institute
dan Maritime Indonesia co)