Isu Reshuffle Kabinet Menguat


Senin, 22 Juni 2015 - 18:48:44 WIB

Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi memang membuka peluang sejum­lah parpol di luar KIH bakal dapat menteri. Pre­siden Jokowi menuturkan reshuffle dilakukan sesuai kebutuhan.

Kini sinyal sejumlah parpol di luar KIH bakal dapat menteri pun semakin kuat. Ketua MPP PAN Su­trisno Bachir juga menga­mini peluang PAN men­dapat  jatah menteri.

“Bahwa nanti kemung­kinan PAN masuk ke ka­binet bisa saja, bisa juga nanti Gerindra yang ke­marin berhadapan lang­sung, bisa saja nanti kalau ada reshuffle kabinet jangan heran kalau itu terjadi, ka­rena itu biasa dalam po­litik,” kata Sutrisno.

Namun yang masih jadi tanda tanya adalah posisi siapa yang bakal digeser di reshuffle kabinet yang kabarnya akan diumumkan menjelang lebaran nanti.

Jika isu Partai Demokrat dan PAN akan mendapat kursi men­teri dari Presiden Joko Widodo terealisasi, bisa jadi jatah untuk Koalisi Indonesia Hebat akan berkurang. Meski demikian, Partai Hanura akan menghargai apapun keputusan Jokowi.

“Masalah penempatan di kabinet itu kan hak prerogatif presiden. Terserah presiden. Kita hargai kalau partai-partai yang sebelumnya tidak direkrut masuk kabinet,” ungkap Ketua DPP Hanura, Sarifudin Sudding di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakpus, Senin (22/6).

Partai Hanura, kata Sudding, tidak akan mempermasalahkan jika ada jatah kursi bagi kadernya yang akan dikurangi. Namun Sudding yakin kader-kader Ha­nura yang masuk dalam Kabinet Kerja tidak akan terdepak jika Jokowi benar melakukan re­suffle.

“Nggak ada masalah (jatah untuk Hanura dikurangi), kita lihat saja nanti perkem­bangan­nya. Tapi saya kira tidak sejauh itu,” kata Suding.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, kinerja kader-ka­der Hanura yang ada di kabinet cukup baik. “Kita jangan ber­andai-andai lah, kita lihat saja perkembangannya,” imbuhnya.

Saat ditanya apakah Hanura ikhlas berbagai kesempatan de­ngan kader PD dan PAN, Sudding tak bersedia menjawab tegas. Menurut Sudding, apapun kepu­tusan presiden harus di­hormati.

“Jangan dibilang ikhlas atau tidak ikhlas, pokoknya kita menghargai hak prerogatif pre­siden ketika misalnya kataka­n­lah mengambil pihak dari kader-kader partai yang tadinya tidak mendukung sebelumnya. Nggak ada masalah,” tutup Sudding.

Saat ini ada dua kader Hanu­ra yang ada di kabinet, yaitu MenPANRB Yuddy Chrisnandi dan Menperin Saleh Husin.

Meski disebiut-sebiut bakal dapat jatah menteri, namun  politikus PD Nurhayati Ali Assegaf mengatakan bahwa par­tainya masih konsisten menjadi pihak penyeimbang.

“Ketum kami berkali-kali mengatakan bahwa kita sudah 10 tahun di pemerintahan. Siapa­pun pemerintah (saat ini) kita sebagai penyeimbang, itu bukan berarti menjadi oposisi,” ungkap Nurhayati di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakpus, Senin (22/6).

Meski menyebut Demokrat bukan sebagai partai oposisi, menurut Nurhayati posisi pe­nyeimbang lebih baik berada di luar pemerintahan. Jika berada di dalam kabinet, artinya partai Demokrat sama saja menjadi partai pemerintah.

“Penyeimbang itu kan nggak harus ada di dalam. Itu aja jawa­bannya. Ketum kan berkali-kali itu menyatakan Demokrat par­tai penyeimbang,” kata Nurha­yati yang dikenal dekat dengan tokoh-tokoh KMP ini.

Mengenai kabar ada kader Demokrat yang akan diberikan jabatan sebagai menteri di Ka­binet Kerja, Nurhayati tak mau banyak mengomentari. Ia ber­ulang kali menegaskan, partai berlambang bintang mercy itu tetap menjadi partai penye­imbang.

Selain Demokrat, isu santer beredar bahwa Jokowi juga akan memberikan jatah menteri untuk PAN meski tergabung di dalam koalisi merah putih. PAN sendiri menyambut positif dan bersedia menghibahkan kader terbaiknya jika diminta oleh Presiden Jo­kowi.

Evaluasi Kabinet

Presiden Joko Widodo me­ngatakan dirinya mengevaluasi kinerja menteri setiap hari. Hal ini kembali ditegaskannya di depan Ketua Umum Partai Ge­rindra Prabowo Subianto dan para petinggi KMP.

Peristiwa ini terjadi usai acara buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua MPR, Jalan Widya Chandra IV, Gatot Su­broto, Jakarta Selatan, Senin (22/6). Saat hendak pulang, Jokowi ditanya wartawan me­nge­nai evaluasi menteri. Pra­bowo saat itu hadir di samping Jokowi untuk menemani Jokowi.

“Pak Prabowo saja,” canda Jokowi.

“Wah, saya belum pakai sendal ini loh,” jawab Prabowo.

Pertanyaan pun terlontar dari wartawan mengenai kabar la­poran evaluasi kinerja menteri yang diminta Jokowi.

“Sudah saya sampaikan, se­mua sudah menyampaikan laporan, untuk 6 bulan lalu dan 6 bulan akan datang, tapi belum saya baca. Nanti lah. Malam-malam saya baca. Nanti saya sampaikan,” ujar Jokowi.

Di kesempatan itu, Jokowi menegaskan, dirinya setiap saat menevaluasi kinerja para men­terinya. Namun Jokowi tak men­jawab soal kapan waktu perom­bakan kabinet (reshuffel).

“Kan sudah saya sampaikan, saya itu evaluasi tiap hari, tiap minggu, tiap bulan,” kata Jokowi.

Selain Prabowo, tampak juga di sebelah Jokowi Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD Irman Gusman dan Ketua Umum Gol­kar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical).

Soal perombakan kabinet ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak mau berkomentar banyak.  “Yang memutuskan kan Pre­siden. Bukan saya,” kata JK di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Senin (22/6.

JK hanya tersenyum saat ditanya kapan perombakan kabi­net ini akan dilakukan. “Nan­tilah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PPP versi muktamar Surabaya, Romahurmuziy (Romi) menya­takan Presiden Jokowi telah memanggilan sejumlah petinggi parpol. Panggilan itu terkait evaluasi kinerja kabinet kerja dan kemungkinan reshuffle.

“Presiden akan sampaikan pada pimpinan partai koalisi pendukung, termasuk hal-hal apa yang akan disampaikan,” kata Romi di Kalibata, Jakarta Sela­tan, Senin (22/6.

Penyampaian itu, disebut Romi, akan dilakukan pada pekan ini. Namun belum diketa­hui hari dan waktunya pertemuan yang akan menjawab isu reshuffle itu akan dilangsungkan.

“Kami akan memberikan masukan. Pekan ini akan dibi­carakan, akhir pekan ini. Mesti­nya Sabtu (20/6) kemarin tapi Presiden ke Bangka Belitung,” ujar Romi. Terlepas dari perte­muan itu, Romi menyatakan reshuffle ada­lah hak prerogatif Presiden. Walau memang ada pelemahan di sektor ekonomi sehingga Romi menilai perlunya penyegaran pucuk-pucuk pim­pinan di sektor ekonomi.

“Bagi PPP, reshuffle hak prerogatif Presiden, semata untuk meningkatkan kinerja kabinet. Kami melihat masih ada yang bisa ditingkatkan, memang perlu penyegaran,” ujar Romi.

“Presiden sudah mengan­tongi siapa yang bisa diper­tahankan dan tidak. Ini wujud nyata evaluasi yang dilakukan Jokowi,” tambahnya. (dtc/met)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]