Pemerintah Belum Sampaikan Nota Protes


Selasa, 23 Juni 2015 - 19:24:05 WIB

Panglima TNI juga me­nyampaikan bahwa pe­ning­katan koordinasi antara pihak Malaysia dan In­donesia merupakan solusi terbaik dalam polemik per­batasan di Ambalat, Ka­limantan Timur.

“Nanti saya bicara lagi dengan Panglima Diraja Ma­laysia untuk saling me­ngerti posisi masing-ma­sing,” kata Panglima TNI. Moel­do­ko ju­­ga me­nya­ta­kan bahwa un­tuk per­ma­salahan ini Indo­nesia cukup menyampaikan nota protes. (h/trn)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 18 Mei 2020 - 07:59:08 WIB

    Pemerintah Lanjutkan Tahapan Pilkada Juni, Anggota DPD: Terlalu Berani

    Pemerintah Lanjutkan Tahapan Pilkada Juni, Anggota DPD: Terlalu Berani HARIANHALUAN.COM - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Agustin Teras Narang menilai rencana Pemerintah untuk melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 6 Juni 2020 mendatang terl.
  • Senin, 06 April 2020 - 19:17:36 WIB

    DPD RI Desak Pemerintah untuk Lengkapi APD Tenaga Medis

    DPD RI Desak Pemerintah untuk Lengkapi APD Tenaga Medis PADANG, HARIANHALUAN.COM – Banyaknya korban meninggal akibat pandemi Covid-19 dari kalangan medis membuat prihatin anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH. Keprihatinan itu disampaikannya dalam Rapat.
  • Kamis, 14 November 2019 - 17:00:24 WIB

    Ketua DPP PAN Lulung Sebut Pemerintah Lebay, Ada Apa?

    Ketua DPP PAN Lulung Sebut Pemerintah Lebay, Ada Apa? JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Abraham Lunggana alias Lulung menilai pemerintahan Jokowi terlalu berlebihan memantau akun media sosial para calon pegawai negeri sipil (CPNS.
  • Senin, 11 November 2019 - 00:13:49 WIB

    Bisa Rugikan Pemerintah, Jokowi Diminta Tindak Nasdem

    Bisa Rugikan Pemerintah, Jokowi Diminta Tindak Nasdem JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Manuver politik dan pernyataan-pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengundang kontroversi. Bahkan Nasdem dianggap akan menjadi 'anak nakal' dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Wid.
  • Selasa, 08 Oktober 2019 - 21:04:59 WIB

    Ayo Kita Catat! Puan: DPR Bukan 'Tukang Stempel' Kebijakan Pemerintahan Jokowi

    Ayo Kita Catat!  Puan: DPR Bukan 'Tukang Stempel'  Kebijakan Pemerintahan Jokowi JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Ada statemen yang patut dicatat dari Ketua DPR  yang baru dilantik.  Puan Maharani menegaskan DPR  bukan lembaga "tukang stempel" terhadap semua kebijakan pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin. .

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]