Mantan Direksi PDAM Segera Gugat Walikota Padang ke PTUN


Selasa, 23 Juni 2015 - 19:35:35 WIB

Menurut aturannya jika surat tersebut untuk bertiga, maka bisa diwakilkan. Namun jika suratnya untuk perorangan maka gugatan dilakukan perorangan,” kata Andi Taswin di PTUN Padang kemarin.

Surat pemberhentian ketiga direksi PDAM yang dikeluarkan Walikota Padang Mahyeldi ter­tanggal 19 Juni 2015 untuk perorangan. Karena itu, gugatan akan dilakukan perorangan.

Andi Taswin mengatakan bahwa rencanya akan memasu­kan gugatan tersebut dalam dua hari ke depan. “Kami susun dulu gugatan, setelah  gugatan selesai disusun, maka segera kami ma­sukkan,”sambungnya.

Andi mengatakan bahwa pemecatan tersebut melanggar  Permendagri No 2 tahun 2007.

Andi juga membantah isu yang berkembang tentang peme­catan direksi PDAM ini karena kinerja yang buruk seperti air yang sering mati dan keruh.” Sejak dulu-dulu jika hari hujan, maka air akan keruh,” sam­bungnya.

DPRD Mendukung

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mendukung, tindakan  dari jajaran direksi PDAM yang diberhentikan untuk melakukan tuntutan ke PTUN.  Seperti dibe­ritakan kemarin,  seluruh direksi PDAM Kota Padang diberhen­tikan men­dadak oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dan digan­tikan dengan pelaksana tugas.

Direksi yang diberhentikan tersebut akan dijabat oleh pe­laksana tugas (Plt). Direktur utama yang sebelumnya dijabat oleh Suloko digantikan Mus­wendri yang juga Kadis PU Kota Padang. Direktur teknik yang dijabat oleh Edwar digantikan oleh Redi Fikarlo dan Direktur Umum yang sebelumnya dijabat oleh Andi Taswin digantikan oleh Sri Novayanti. Para direksi baru ini dilantik oleh Sekda Kota Padang Drs. Nasir Ahmad di ruang tertutup, Senin (22/6).

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana  Selasa (23/6) menilai alasan pemberhentian tersebut tidak tepat. “Alasan pemberhentian itu apa, dan apa pula yang men­dasarinya. Jadi, tidak semena-mena untuk memberhentikan direksi,” tegasnya.

Sementara itu Anggota Ko­misi I DPRD Kota Padang Faisal Nasir mengatakan, apa alasan kuat dari walikota member­hentikan direksi tersebut, ke­cuali mereka melakukan pelang­garan secara administrasi atau korupsi.

“Jadi, wajar saja para direksi itu mem-PTUN-kan walikota. Dan, saya sebagai anggota dewan mendukung tindakan PTUN itu,”katanya.  (h/san/ade)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]