AKI dan AKB Sumbar Masih Tinggi


Selasa, 23 Juni 2015 - 19:37:39 WIB

Hingga kini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Rosnini Savitri mengaku, capaian MDGs di Sumbar belumlah ter­penuhi. Berdasarkan hasil survei Fakultas Kedokteran Universitas Andalas 2008 lalu, AKI di Sumbar terca­tat 212 per 100.000 kela­hiran hidup (KH) dari 102 per 100.000 KH yang d­i­targetkan. Kemudian, untuk AKB Sumbar baru mencapai 27 per 1.000 KH dari 23 per 1.000 KH yang ditargetkan.

“Untuk menurunkan angka AKI ini memang sangatlah be­rat. Bergeser satu koma saja, sangatlah susah. Namun kami akan tetap berupaya,” jelas Ros­nini didampingi Ketua IBI Sum­bar Syahninar di rua­ngannya akhir pekan lalu.

Momentum Hari Bidan Na­sional ke-64 kali ini yang di­peringati 24 Juni 2015, IBI menetapkan sebuah tema besar yaitu “Mengawal 1.000 Hari Kehidupan Da­lam Mewujudkan Generasi Penerus”. Namun, tidak sampai di sana, peran bidan tidak hanya mengawal kese­hatan bayi hingga menjadi balita, tapi juga memastikan calon ibu dan ibu dalam keadaan sehat.

Hingga kini, Dinkes Sumbar intensif melakukan pemantauan terhadap enam daerah yang berada dalam garis merah terkait tingginya AKI dan AKB. Enam daerah itu yakni, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabu­paten Padang Pariaman, Kabu­paten Agam, Kabupaten Lima­puluh Kota, Kabupaten Dhar­masraya, dan Kabupaten Pasa­man Barat. “Tingginya kasus kematian ibu ini disebabkan hipertensi dan perdarahan,” ucap Rosnini.

Kemudian, keterlambatan pemeriksaan kehamilan juga menjadi satu permasalahan para bidan dalam menangani para ibu hamil. Kebanyakan, ibu hamil baru memeriksakan kehamilan ketika sudah di usia lima bulan. Mestinya, ketika mengalami keterlambatan datang bulan, si ibu harus mendatangi bidan maupun dokter kandungan un­tuk memeriksakan diri.

Tak hanya itu, kultur budaya masyarakat juga telah menyum­bang angka kematian ibu mes­kipun persentasenya tidak besar. Seperti kasus seorang ibu yang terlambat dibawa ke bidan kare­na terlalu lama merumuskan di mana tempat persalinan yang baik.

“Dalam satu kasus, wanita hamil di Sumatera Barat ini harus melalui rapat yang panjang di Rumah Gadang milik keluar­ganya untuk memutuskan proses persalinan. Bahkan harus seizin mamak atau paman. Mestinya ini kan tidak terjadi. Sebelum hari persalinan datang, semua sudah dipersiapkan, dimana akan ber­salin, kendaraan apa yang akan mengantar, siapa yang akan mengantar sudah harus jelas,” tambah Syahninar.

Dengan kondisi-kondisi se­per­ti ini, tim khusus yang ditu­runkan memantau enam daerah merah ini telah melakukan be­berapa pendekatan. Seperti pendampingan secara terpadu oleh kader, baik kader posyandu, petugas kesehatan honor daerah dan lainnya.

Dengan 5.289 bidan yang tersebar di 4.789 jorong di Sum­bar, baik IBI dan Dinkes me­nganggap jumlah ini sudah lebih dari cukup dan Sumbar bukanlah daerah yang mengalami keku­rangan bidan. Saat ini, Dinkes Sumbar juga mencatat terdapat perbandingan 1: 700 antara bidan dan jumlah penduduk Sumbar. “Ini sudah ideal. Apa­lagi setiap tahun Sumbar men­cetak ratusan bidan dari 29 Akbid yang dimiliki,” urai Rosnini.

Hanya saja, jumlah bidan yang cukup banyak ternyata belum menyelesaikan masalah, karena sebaran keberadaan bidan tersebut tidak merata.  Bayangkan, kata Rosnini, di salah satu Puskesmas di Padang bisa terdapat 50 bidan. Semen­tara di daerah terpencil jumlah bidan, baik itu PNS, PTT, mau­pun honor daerah masih minim. Banyak bidan di daerah ter­pencil meminta pindah ke kam­pung halaman atau ke kota. “Caranya macam-macam. Bah­kan pakai dekingan segala ma­cam untuk bisa pindah dari daerah terpencil atau terisolir ke wilayah perkotaan,” sebutnya.

“Tapi semampu kami, itu  tidak bisa kami kabulkan, me­ngingat masyarakat membu­tuhkan mereka di desa dan nagari. Saya berani pasang badan untuk tidak memberikan izin pindah. Resiko kita sering di­ben­tak, diomeli dan diancam segala macam,” tegas Rosnini.

Kemudian, menyangkut sa­ra­na prasarana kesehatan, Ros­nini juga menekankan Sumbar juga tidak mengalami keku­rangan. Di kota/kabupaten Sum­bar terdapat 21 rumah sakit umum daerah (RSUD), 38 ru­mah sakit swasta, 265 Puskes­mas, 907 Pustu dan 2.379 Polindes.

Upaya pelayanan yang dila­ku­kan Dinkes untuk menekan laju AKI dan AKB serta men­capai target MDGs sudah ba­nyak. Seperti, imunisasi terha­dap bayi meskipun belum men­capai 100 persen, yaitu hanya berada di kisaran 68 persen. Kemudian, intensif melakukan pemeriksaan kehamilan, dan pemerataan bidan.

Tak hanya itu, bersama SKPD terkait lainnya seperti BKKBN Provinsi Sumbar, Dinkes berusaha menurunkan tingkat kesuburan atau total fertility rate (TFR) masyarakat. Jika dulunya, Sumbar berada pada rangking 33, kini sudah berada pada rangking 4 untuk pencapaian KB. Kemudian, tim juga membentuk Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) untuk mengawal dari dini aktivitas ibu hamil.

Bidan Sukerala

Persoalan pemakaian tenaga bidan secara sukrela hingga kini juga masih menjadi perdebatan sepanjang tahun. Setiap tahun bidan dengan status pegawai tidak tetap (PTT), honorer daerah mengadu agar nasib mereka diperhatikan dan di­angkat menjadi pegawai  negeri sipil (PNS).

Menanggapi permintaan bi­dan PTT ini,  menurut Rosnini, pihaknya bukan tidak men­dengar suara mereka. Dinkes bisa saja mengabulkan, hanya saja pe­ngangkatan PNS merupakan kewenangan Kementerian Penda­yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). “Jadi, ini bisa terkabul apabila ada pembukaan CPNS, dan silahkan mendaftar menurut aturan seleksi yang ada. Kita tidak bisa intervensi,” terangnya.

Untuk permasalahan bidan, Dinkes bersama IBI juga telah berkomunikasi dengan kepala daerah tentang pengangkatan honor daerah yang masa kon­traknya sudah mulai habis. Se­men­tara itu, Ketua IBI Sumbar, Syahninar mengatakan, saat ini ada 5.289 orang bidan yang ter­d­i­ri dari PNS, PTT dan kotrak daerah. Jumlah ini belum se­muanya terdaftar di IBI, diper­kirakan masih banyak lagi yang belum masuk daftar.

“Kami minta kepada kepala daerah agar bidan PTT dan kon­trak daerah segera diangkat oleh daerah dimana mereka mengabdi selama ini menjadi PNS. Me­ngingat mereka tentunya telah paham dengan situasi dan kondisi masyarakat di tempat mereka bertugas,” harap Syahninar.

Tidak hanya itu, ia berharap momentum perayaan Hari Bidan Nasional yang biasanya dipe­ringati setiap tanggal 24 Juni, menjadi momentum untuk ke­bang­kitan bidan-bidan di Sumbar untuk bisa mengejar kualitas yang dibutuhkan masyarakat. “Tahun ini akan kita peringati pada 1 Agustus 2015 mendatang, me­ngingat jatuhnya perayaan kali ini pada Bulan Ramadan. Nanti akan kita undang 162 ketua ranting yang ada di 19 Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Dalam rangkaian peringatan ini nantinya, akan disajikan bebe­rapa kegiatan seperti seminar untuk para bidan, pelayanan pengobatan gratis, dan pemben­tukan tim bersama Dinkes yang bertugas mencegah kematian ibu dan anak. “Harapan ke depan tentunya dari 29 buah akademi kebidanan yang saat ini dimiliki memang akan menghasilkan bidan yang berkualitas,” ungkapnya.

Memperingati hari bidan ini, sejumlah rumah sakit bersalin juga turut serta memberikan dukungannya. Direktur RSB Restu Ibu dr Evi Wdivieni meng­harapkan para bidan aktif mengi­kuti simposium, workshop, pela­tihan dan lainnya. Kemudian mengikuti perkembangan  kan­dungan dan kehamilan.

“Proses yang terjadi itu sangat cepat,  dan kadang berbeda de­ngan teori yang dipelajari.  Para bidan harus memperbaharui ilmunya dan melakukan praktek ke rumah-rumah bidan. Menurut pengamatan kami banyak dian­tara mereka tidak mengunakan kesempatan itu dan lebih banyak sibuk sendiri,” jelas Evi.

Tak hanya itu, Direktur RSU BMC Padang Dr Helgawati, MM dengan Komite Medik RS Siti Hawa dr. Desmiwati Sp. OG (K) sepakat bahwa para bidan harus bekerja sesuai standar operasi yang berlaku. (h/mg-isr/eni)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]