JPU Ungkap Adanya Kuitansi Kosong


Rabu, 24 Juni 2015 - 18:49:49 WIB
JPU Ungkap Adanya Kuitansi Kosong

Dalam keterangannya, beberapa orang saksi dian­taranya Riswandi, selaku Wakil Ketua DPRD Pessel, saksi Herman, Adri Mu­taqim, Wijaya, Masril, As­madi, A. Warsiman dan be­berapa saksi lain yang selaku anggota DPRD Pessel, mem­benarkan kalau mereka telah menan­da­tangani kuitansi kosong perjalanan dinas.

Baca Juga : Cegah Penyebaran Covid-19, Nagari Pasia Laweh Agam Gelar Program 1.000 Sajadah

“Kuitansi kosong itu saya tandatangani sekaitan dengan telah dilakukannya perjalanan reses ke daerah Muko-muko. Tujuan penan­datanganan kuitansi terse­but, adalah untuk pencairan dana,” sebut saksi Riswandi dipersidangan.

Saat ditanya mengenai siapa yang mengantarkan kuitansi kosong tersebut, saksi Riswandi, yang meru­pakan Wakil Ketua DPRD Pessel mengaku kalau kui­tansi tersebut diberikan oleh Sekretaris Dewan (Sek­wan) DPRD Pessel saat itu, yakni Rahmad Realson ke­ruang kerjanya. “Saat itu, Sekwan mengantarkan kui­tansi kosong ini keruang saya untuk ditandatangani. Hal ini dilakukan utnuk pencairan dana reses untuk masing-masing peserta re­ses,” sebutnya lagi.

Baca Juga : Pastikan Tak Buka Saat Libur Lebaran, Kapolres Agam Pantau Objek Wisata

Jawaban saksi ini me­ngundang reaksi dari ter­dakwa Rahmad Realson. Pasalnya, selaku sekwan, iya mengaku tidak pernah mengantarkan kuitansi ko­song tersebut untuk ditan­datangani oleh Wakil Ketua DPRD Pessel ini. “Saya tidak pernah mengantarkan kuitansi kosong tersebut majelis,” ungkap saksi diha­dapan persidangan.

Begitupun keterangan saksi lainnya. Seluruh ang­gota dewan yang dihadirkan sebagai saksi oleh JPU secara keseluruhan me­ngaku telah menan­data­ngani kuitansi kosong untuk pencairan dana perjalanan yang disinyalir fiktif ter­sebut. “Saya Cuma ingin menekankan kembali kepa­da saksi-saksi. Apakah me­mang benar ada kuitansi kosong yang ditan­datangani,” tanya JPU.

Sejumlah saksi yang meru­pakan anggota DPRD Pessel hampir secara ber­samaan membenarkan telah menandatangani kuitansi kosong ini. Tidak hanya itu, beberapa saksi juga me­ngakui telah menan­datangani kuitansi kosong ini beberapa kali.

Usai mendengarkan ke­te­rangan saksi-saksi terse­but, majelis hakim menunda sidang hingga satu minggu dengan agenda mende­ngar­kan saksi lainnya.

Sebagaimana diketahui, dalam dakwaan JPU sebe­lumnya disebutkan, akibat perbuatan ketiga terdakwa telah merugikan keuangan negara senilai Rp1,92 miliar dalam APBD pada Pos Sekretariat DPRD Pe­sisir Selatan tahun 2011.

Saat itu, Sekretariat DPRD Pesisir Selatan me­miliki anggaran program peningkatan kapasitas lem­baga perwakilan daerah sebesar Rp10.001.965.300 yang bersumber dari APBD Pessel 2011. Anggaran itu dikeluarkan oleh Arfianty Belinda, selaku bendahara pengeluaran untuk perja­lanan dinas DPRD Pessel, tapi dipergunakan tidak sesuai dengan perun­tukkannya. Dalam dakwaan jaksa, ketiga terdakwa dijerat dengan pidana melanggar Pasal 2, Pasal 3, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembe­ranta­san Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa juga telah mengamankan sejumlah barang bukti. Beberapa diantaranya 200 lembar surat perjalanan dinas fiktif, dan stempel palsu sebanyak 51 unit. Dalam kasus itu diperiksa sebanyak 140 orang saksi. Dengan rincian sebanyak 60 berasal dari dae­rah Pesisir Selatan, 80 sisanya dari luar daerah. (h/hel)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]