Mengurai Sengkarut PT KAI-PT BMP


Rabu, 24 Juni 2015 - 18:53:35 WIB

Polisi dituding tidak equal dalam bertindak

Di dalam tulisannya, ZE mempertanyakan penerapan azas equality before the law dalam penanganan kasus yang me­libatkan PT KAI dan PT BMP. Dengan mengungkit ka­sus-kasus yang pernah terjadi antara PT KAI dan PT BMP sejak tahun 2011, ZE secara implisit ber­kesimpulan polisi ti­dak se­im­bang atau berat sebelah dalam me­nangani perkara yang me­libatkan kedua belah pihak. ZE membeberkan fakta bahwa pada tahun 2011 muncul 4 per­kara, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Yakni 2 per­kara pidana, 1 perdata, dan 1 tata usaha negara. Yang diper­ma­salahkan oleh ZE adalah 1 per­kara pidana penyerobotan dan pengrusakan yang dila­por­kan oleh pihak PT BMP (La­poran Polisi Nomor 1797/K/XI/2011-Resta) yang sampai hari ini belum lagi dituntaskan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Padang. Padahal seba­liknya, 1 perkara pidana pe­rusakan aset milik PT KAI yang dilaporkan oleh pihak PT KAI ke Polisi Daerah (Polda) Sum­bar berjalan mulus. Ha­silnya, tiga orang karyawan PT BMP dihukum 3 bulan penjara.

ZE menyederhanakan ke­sim­pulannya karena laporan PT BMP belum lagi ditin­dak­lan­juti, sedangkan laporan PT KAI sudah mempunyai kekuatan hu­kum tetap (inkracht van ge­wijsde), maka Polisi (te­rutama pihak Polres Kota Padang) di­sim­pulkan sebagai institusi ne­gara yang tidak menjalankan prinsip equality before the law. ZE menuliskan kalimat yang mempertanyakan keseimbangan Polisi mengusut kasus PT KAI dan PT BMP, “Penyidikkah yang bimbang menuntaskannya atau PT KAI yang memperoleh keis­timewaan? Entahlah”.

Sebagai warga negara, ZE memang memang dijamin ke­be­basannya untuk menyampaikan apa saja. Akan tetapi, sebagai warga negara yang hidup di negara hukum, ZE seharusnya me­nyadari apa yang di­sam­pai­kan­nya memiliki kon­sekuensi. Apa­lagi hal-hal yang di­sam­paikan tersebut disebarluaskan melalui media massa yang berada di bawah kendalinya sebagai Penanggung Jawab dan orang tahu media massa tersebut be­rada dalam group bisnis yang sama dengan PT BMP.

Pernyataan ZE tersebut jelas melecehkan pihak Kepolisian Resor Kota Padang yang sejak tahun 2011 telah bekerja keras mengusut kasus tersebut. Polisi tentu punya pertimbangan sen­diri mengapa kasus tersebut belum naik ke proses selan­jutnya. Sebagaimana yang se­harusnya diketahui oleh ZE yang juga berlatar belakang hukum, men­jadikan sebuah laporan ma­syarakat sebagai kasus hukum tentu harus dengan fakta hukum yang bisa diper­tang­gung­jawab­kan. Tidak bisa pihak Kepolisian se­cara gega­bah menaikkan se­buah laporan masyarakat men­jadi kasus hu­kum dengan alat bukti yang tidak kuat.

ZE juga menyebut dalam tulisannya bahwa penyidik Ke­polisian Resor Kota Padang belum menindaklanjuti laporan PT BMP karena masih me­nung­gu putusan perkara perdata wanprestasi yang diajukan oleh PT KAI. Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau masih dalam proses pemeriksaan hakim Mahkamah Agung di pengadilan tingkat kasasi. Alasan penyidik yang disampaikan oleh ZE dalam tulisannya itu ada benarnya. Perkara wanprestasi tersebut, secara langsung memang tidak menyangkut sengketa hak. Akan tetapi, akibat hukum dari pu­tusan pengadilan tersebut akan mem­pengaruhi langkah polisi dalam mengambil sikap te­r­hadap lapo­ran PT BMP. Mi­salnya, polisi hari ini me­mak­sakan me­ning­katkan laporan PT BMP menjadi pro-justisia, me­netapkan tersangka, dan me­nye­rahkan berkas ke ke­jaksaan yang berujung di pe­ngadilan. Pe­nga­dilan kemudian menyatakan pi­hak yang ter­la­porkan melakukan tindak pi­dana penyerobotan dan perusakan. Lalu, kemudian hari Mah­kamah Agung me­nge­luar­kan putusan yang menyatakan bahwa PT BMP dan/atau orang-orang PT BMP terbukti me­lakukan wanprestasi. Dengan demikian, karena BMP terbukti wanprestasi, laporan pe­nye­robotan dan perusakan yang dilaporkan oleh PT BMP men­jadi tidak bernilai karena pihak PT KAI bukan menyerobot dan merusak karena mereka masuk ke tanah mereka sendiri seperti yang dituduhkan. Untuk di­ketahui, materi gugatan wa­n­prestasi yang diajukan oleh PT KAI adalah PT BMP tidak me­menuhi ke­waji­bannya mem­bayar sewa tanah kepada PT KAI sebelum ser­tifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT BMP diterbitkan oleh Badan Per­tanahan Nasional (BPN) Kota Padang.

Tudingan ZE ini tentu sangat merugikan institusi Kepolisian yang sedang berusaha keras membangun performance seba­gai institusi yang berhasrat men­jadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang se­benarnya. (*)

 

MIKO KAMAL
(Kuasa Hukum PT KAI Divre II Sumbar)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]