Sembunyikan Informasi Putusan Pengadilan dan Surat Ukur


Kamis, 25 Juni 2015 - 18:36:55 WIB

Sebagaimana faktanya, putusan pengadilan (sampai tingkat Mahkamah Agung) perkara tata usaha negara yang melibatkan PT KAI, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang dan PT BMP berakhir dengan NO di tingkat Mahkamah Agung. Di tingkat Pe­ngadilan Tatas Usaha Negara Pa­dang, Majelis Hakim memutus substansi perkara dengan menya­takan BPN Kota Padang telah salah mengeluarkan produk hukum tata usaha negara berbentuk sertipikat HGB No. 200, 201 dan 205 dengan demikian Majelis Hakim meme­rintahkan BPN Kota Padang untuk membatalkan ketiga sertipikat ter­sebut. Atas putusan tersebut, pihak BPN Kota Padang dan PT BMP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memutuskan NO dengan argu­men surat kuasa yang dipergunakan oleh pengacara dari kantor hukum Miko Kamal & Associates tidak sah karena ditandatangani oleh yang tidak berhak. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang seha­rusnya memberikan kuasa kepada pengacara adalah Direktur Utama PT KAI atau Menteri Perhubungan, bukan Kepala Divisi Regional II PT KAI. Putusan Mahkamah Agung juga begitu. Agar tidak menyesatkan masyarakat pembaca, ZE seharusnya menuliskan dalam tulisannya bahwa baik Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan maupun Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak menyinggung-nying­gung substansi perkara (produk hukum tata usaha negara) yang faktanya di Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan bermasalah secara hukum dan karenanya diba­talkan.

Surat Ukur yang tak Berlanjut

Poin lain yang disampaikan ZE dalam tulisannya adalah pihak PT BMP memiliki Surat Ukur (SU) No. 00297/2011 tanggal 23 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Padang. Sebagaimana dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara menyangkut sertipikat HGB No. 200, 201 dan 205, SU tersebut merupakan kelanjutan dari surat penguasaan fisik yang didapat­kannya dari Lurah Air Tawar Timur tanggal 27 April 2011 Nomor 11/ATT-19/IV-2011.

Terhadap SU tersebut, pihak PT KAI dapat memberikan penjelasan. Pertama, sampai sekarang BPN Kota Padang tidak melanjutkan proses sertifikasi terhadap tanah tersebut. Mengacu kepada data yang dike­luarkan oleh pihak PT BMP, SU tersebut  dikeluarkan oleh BPN Kota Padang pada tahun 2011, beberapa bulan (lebih kurang 5 bulan) sebelum mencuatnya seng­keta tata usaha negara menyangkut sertipikat HGB No. 200, 201 dan 205 yang disi­dangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Dihitung sejak dari Juni 2011 sampai seka­rang, berarti  pihak PT BMP sudah 4 tahun meme­gang SU tanpa proses­nya berlanjut kepada pengeluaran sertifikat. Fakta tersebut sepertinya membuktikan bahwa BPN Kota Padang menja­dikan kasus tahun 2011 sebagai pelajaran yang amat berharga. BPN Kota Pa­dang tidak mau kehilangan tongkat 2 kali, mengeluarkan sertipikat atas nama orang atau badan hukum yang tidak berhak.

Kedua, foto kopi SU yang ditun­jukkan oleh pihak PT BMP kepada PT KAI adalah kopian surat yang tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Terhadap fakta yang satu ini, sebaiknya pihak Kepolisian menjalankan kewenangannya untuk menyelidiki apakah SU tersebut benar adanya atau hanya sekadar SU bodong.  (*)

 

MIKO KAMAL
(Kuasa Hukum PT KAI Divre II Sumbar)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]