DKP Sumbar Jajaki Sibolga


Kamis, 25 Juni 2015 - 18:38:56 WIB
DKP Sumbar Jajaki Sibolga

“Ini salah satu langkah agar tidak terjadi lagi illegal fishing di Sumbar. Dalam nota kesepahaman ini juga diatur terkait dengan bongkar muat kapal nelayan yang harus dilakukan di pelabuhan Bungus,” terangnya.

Baca Juga : Di Padang, 42 Kawasan Ini Tak Boleh Menggelar Salat Ied di Masjid dan Lapangan

Ditetapkannnya, satu lokasi bongkar muat kepal nelayan ini bertujuan agar kedua Provinsi bisa mendapat keuntungan dari aktivitas yang dilakukan di pelabuhan. “Jadi, ketika kapal-kapal nelayan mulai bersandar tentu akan menghidupkan perekonomian nelayan yang ada di sana,” terangnya.

Khusus dengan Pemprov DKI Jakarta kata Yosmeri, nota kesepahaman yang ditanda tangani terkait dengan penangkapan dan bongkar muat ikan tuna. Karena salama ini yang menjadi incaran nelayan DKI merupakan ikan tuna.

Baca Juga : Mantap! Rutan Anak Aia Padang Bagikan Baju Lebaran untuk WBP

“Kita khususkan untuk ikan tuna ini karena nelayan DKI Jakarta yang datang ke perairan Sumbar yang dicarinya cumaikan tuna,” paparnya.

Selain dengan DKI Jakarta, Pemprov Sumbar juga tengah menjajaki kerjasama dengan daerah Sibolga, Sumatera Utara. Selama ini banyak nelayan Sibolga yang masuk ke Sumbar dan begitu sebaliknya.

“Kita tengah melakukan pendataan nelayan kita dari Sumbar yang menangkap ikan di daerah Sumut, dan begitu juga dengan Sumut juga tengah mendata berapa banyak nelayannya yang ke Sumbar,” ungkap Yosmeri. Setelah pendataan ini kata Yosemeri, maka nanti akan diadakan peretemuan dengan Pemprov Sumut untuk membicarakan jenis kesepakatan yang nantinya akan disetujui.

“Yang perlu kita bicarakan nantinya yaitu pada jenis alat tangkap, sejauh ini alat tangkap yang digunakan nelayan Sumut sama dengan apa yang nelayan kita gunakan. Jadi, ketika ini disepakati akan mengurangi potensi konflik antar nelayan kedua provinsi,” imbuhnya.

Pemprov Sumbar tidak menapik sejauh ini memang kerap terjadi konflik terkait dengan penangkapan ikan antara Sumut dan Sumbar, dimana ketika nelayan Sumbar ke Sumut ditangkap polisi laut setempat dan begitu juga sebaliknya. “Dengan nota kesepahaman ini tidak akan terjadi lagi tangkap menangkap seperti ini, karena nelayan sudah dibekali surat izin menangkap ikan,” tambahnya.

DKP sendiri menargetkan untuk penan­datanganan nota kesepahaman dengan Sumut sudah dirampungkan dalam tahun ini. “Setelah ini selesai nantinya kita juga akan melakukan hal yang sama dengan Provinsi Bengkulu untuk menghindari illegal fishing dan konflik kelautan,” tutup Yosmeri. (h/mg-isr)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]