DPR Beri Waktu KPU Hingga 2 Juli


Kamis, 25 Juni 2015 - 18:58:40 WIB

Hasil audit BPK itu menu­rut Rambe, ada penggunaan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan sehingga terjadi kerugian negara.

“Anggaran KPU saja Rp 2,6 triliun, maka DPR meminta KPU menyelesaiakan temuan BPK tersebut dengan mem­per­hatikan bukti-bukti yang di­tin­daklanjuti dengan kon­fir­masi dengan BPK,” kata po­litisi Partai Golkar itu.

Penyimpangan anggaran tersebut kata Rambe, meliputi perjalanan dinas fiktif, volume pekerjaan kurang dari kontrak, pembayaran ganda melebihi standar yang ditetapkan, ke­lebihan pembelian barang dan jasa, pembayaran yang dite­rima oleh yang berhak, tidak me­menuhi syarat. “Belum tentu anggota dan pimpinan KPU yang bersalah, karena KPU sebagai lembaga memiliki di­visi-divisi sendiri,” ujarnya.

KPU beranggotakan 7 orang dan masing-masing mem­bi­dangi hukum, keuangan, lo­gistik, pengadaan barang dan ja­sa, dan lain-lain. Pada prin­sipnya kata Rambe, pe­nyim­pangan anggaran itu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh KPU kepada rakyat.

“KPU jangan merasa seba­gai lembaga tersendiri, tak ada ikatan ke mana-mana. Pa­dahal, memakai anggaran AP­BN dan sebagai mitra kerja DPR,” tambahnya.

Rambe menegaskan, audit BPK tidak direkayasa, me­lainkan demi reputasi, inte­gritas, dan independensi KPU sebelum menggelar Pil­kada Serentak pada Desember  men­­datang. “Ini sama sekali tidak ada tujuan untuk me­nun­da, apalagi membatalkan Pil­kada serentak,” tegas Rambe.

Anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengakui kalau au­dit BPK itu ada pengaruhnya terhadap KPU Pusat, bukan KPU daerah. Dimana pelak­sanaan Pilkada serentak untuk 260 kabupaten/kota dan 9 provinsi itu berlangsung di daerah dan KPUD sudah bisa mempertanggungjawabkan anggarannya sendiri-sendiri.

“Jadi, kami bersyukur BPK melakukan audit di awal sebe­lum pelaksanaan Pilkada se­rentak,” ungkap Daniel.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik me­ngatakan, KPU akhir pekan lalu menurunkan tim untuk menelaah temuan BPK ter­sebut. Tim tersebut berisikan Inspektorat KPU yang beker­jasama dengan Badan Pe­nga­wasan Keuangan dan Pem­bangunan (BPKP).

"Sampai hari ini tim telah menyelesaikan 75 persen dari temuan yang ada. Ada yang berhunungan dengan pihak ketiga, yaitu pihak pengadaan barang dan jasa," ujar Husni, Minggu (21/6).  (h/sam)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]