DISKUSI PUBLIK PEMBERANTASAN KORUPSI BERSAMA BAMBANG WIDJOJANTO

PADANG,HALUAN —Wakil Ketua nonaktif Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto me­nga­kui, banyak kendala atau tan­tangan yang ditemui dalam pemberantasan korupsi. Tan­tangan tersebut, menurut Bam­bang Widjojanto, atau yang lebih dikenal dengan sebutan BW ini, lebih dominan dila­kukan oleh para penegak hu­kum itu sendiri.  Penegak hukum yang rentan tersebut, lanjut BW, antara lain Penga­cara, Notaris, Polisi, Jaksa dan lain sebagainya.

“Korupsi merupakan keja­hatan luar biasa. Banyak tan­tangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya tanta­ngan dari orang-orang yang mempunyai kepentingan da­lam sebuah kasus korupsi,” sebut BW, saat menjadi nara­sumber diskusi publik yang bertemakan memperkuat ko­mit­men pemberantasan ko­rup­si di Indonesia, Kamis (25/6) di Bumi Minang Hotel. "> DISKUSI PUBLIK PEMBERANTASAN KORUPSI BERSAMA BAMBANG WIDJOJANTO

PADANG,HALUAN —Wakil Ketua nonaktif Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto me­nga­kui, banyak kendala atau tan­tangan yang ditemui dalam pemberantasan korupsi. Tan­tangan tersebut, menurut Bam­bang Widjojanto, atau yang lebih dikenal dengan sebutan BW ini, lebih dominan dila­kukan oleh para penegak hu­kum itu sendiri.  Penegak hukum yang rentan tersebut, lanjut BW, antara lain Penga­cara, Notaris, Polisi, Jaksa dan lain sebagainya.

“Korupsi merupakan keja­hatan luar biasa. Banyak tan­tangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya tanta­ngan dari orang-orang yang mempunyai kepentingan da­lam sebuah kasus korupsi,” sebut BW, saat menjadi nara­sumber diskusi publik yang bertemakan memperkuat ko­mit­men pemberantasan ko­rup­si di Indonesia, Kamis (25/6) di Bumi Minang Hotel. " /> DISKUSI PUBLIK PEMBERANTASAN KORUPSI BERSAMA BAMBANG WIDJOJANTO

PADANG,HALUAN —Wakil Ketua nonaktif Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto me­nga­kui, banyak kendala atau tan­tangan yang ditemui dalam pemberantasan korupsi. Tan­tangan tersebut, menurut Bam­bang Widjojanto, atau yang lebih dikenal dengan sebutan BW ini, lebih dominan dila­kukan oleh para penegak hu­kum itu sendiri.  Penegak hukum yang rentan tersebut, lanjut BW, antara lain Penga­cara, Notaris, Polisi, Jaksa dan lain sebagainya.

“Korupsi merupakan keja­hatan luar biasa. Banyak tan­tangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya tanta­ngan dari orang-orang yang mempunyai kepentingan da­lam sebuah kasus korupsi,” sebut BW, saat menjadi nara­sumber diskusi publik yang bertemakan memperkuat ko­mit­men pemberantasan ko­rup­si di Indonesia, Kamis (25/6) di Bumi Minang Hotel. " />

Tantangan Pemberantasan Korupsi ada Pada Penegak Hukum


Kamis, 25 Juni 2015 - 19:05:22 WIB

Orang-orang tersebut, lan­jut BW, bisa saja Owner media massa potensial, yang bisa mempengaruhi independensi se­buah media. “Penegak hukum yang dimanfaatkan oleh koruptor, tidak bisa lagi menjaga independensinya. Mereka lebih mementingkan se­suatu dibandingkan kejujuran,” tambahnya.

Dalam kurun waktu beberapa tahun ini, lanjut BW, pemeritah telah membentuk 7 lembaga anti korupsi sebelum akhirnya membentuk Ko­misi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semua lembaga anti korupsi yang dibentuk tersebut, umurnya tidak ada yang melebih tiga tahun. “Lebih dari tiga tahun, lembaga anti korupsi tersebut lansung dileburkan l;agi oleh pemegang kepentingan,” beber BW.

Senda dengan itu, Prof. Saldi Isra, salah seorang pendiri Integritas di Sumbar, juga menyebut upaya Indonesia memberantas korupsi hingga tahun tahun 2015 cukup menunjukkan hasil. Hal ini tidak lepas dari peran sentral KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. Ke­tika KPK dibentuk Pada tahun 2003, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia hanya 19. Hardirnya KPK tidak dipungkiri telah men­dongkrak IPK Indonesia hingga 34 pada tahun 2014 (Transparency International Indonesia, 2014).

Tugas KPK dalam memberantas korupsi tidak berjalan mulus begitu saja. Tidak semua pihak senang terhadap kehadiran KPK dan upaya yang dilakukan KPK dalam pem­berantasan korupsi. Tercatat berapa kali terjadi upaya pelemahan terha­dap KPK. “Misalnya melalui legis­lasi di DPR, dengan wacana peru­bahan terhadap UU KPK dan UU Tidak Pidana Korupsi. Atau yang terbaru misalnya, kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan atau pejabat KPK, intimidasi terha­dap penyidik, penuntut umum serta pejabat dan pimpinan KPK, “Pe­nyerobotan” penanganan kasus korupsi yang akan atau sedang ditangani oleh KPK (misal kasus korupsi pengadaan Simulator Mabes Polri), dan yang paling sensasional adalah upaya pelemahan melalui proses praperadilan,” sebut Saldi Isra.

Lain hal terjadi di Sumbar dalam pemberantasan korupsi. Kejaksaan dan kepolisian memang lembaga yang paling eksis dalam mengusut dan menuntaskan kasus-kasus ko­rupsi. Sampai saat ini memang tidak ada kasus korupsi yang diusut KPK di Sumbar sampai ke Pengadilan. Namun, eksistensi Kejaksaan dan Kepolisian dalam menuntaskan kasus korupsi di Sumbar bukan tanpa catatan kritik. Proses pera­dilan terhadap kasus-kasus korupsi tersebut masih terkesan tebang pilih.

Dari hasil riset Integritas, sejak Pangadilan Tindak Pidana Korupsi berdiri di Padang, di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang pada tahun 2010, Tercatat kasus-kasus yang dituntaskan lebih banyak adalah kasus-kasus kecil dengan terdakwa “orang kecil”.

Kalaupun ada kasus besar dengan terdakwa “orang be­sar” baik secara politik, jabatan, status sosial dll, hanya divonis dengan hukuman yang sangat ren­dah, bahkan bebas, yang tidak ber­keadilan terhadap publik. Sebut saja kasus Azhar Latif (Man­tan Dirut PDAM), Adril (Mantan Sekda Solsel), Firdaus K (Mantan Sekko Padang), dan beberapa kasus lainnya yang divonis bebas. Atau yang ter­baru adalah kasus Marlon Martua (Mantan Bupati Dharmasraya) ha­nya divonis 1 Tahun Penjara, pada kasus yang merugikan keuangan negara Rp 4,2 Milyar.

Sebagai perbandingan terhadap kasus di atas misalnya, pada kasus Zul Apris Dt. Tumbasa Nan Ratiah, yang hanya merugikan negara sebe­sar Rp 560 ribu, divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim. Atau pada kasus Besrizal terpidana kasus penyelewengan beras miskin (ras­kin) di Kanagarian Bawan Kecama­tan IV Nagari Kabupaten Agam, yang didakwa merugikan negara Rp. 342.671.950, dituntut 7 Tahun penjara kemudian divonis 5 tahun penjara. Jika dibandingkan dengan Marlon, yang merugikan keuangan negara Rp 4.2 Milyar, hanya dituntut 3 tahun dan divonis 1 tahun.

Selain disparitas peradilan, catatan buruk lainnya penegakan hukum kasus korupsi di Sumbar sampai hari ini adalah masih banyak tunggakan kasus lama yang diduga menjerat beberapa Kepala Daerah cenderung di peti es kan oleh Kejak­saan. Berlangsungnya fenomena ini, diakui tidak terlepas dari absennya kontrol masyarakat sipil di Sumbar.

Untuk itu perlu ada komitmen bersama masyarakat sipil untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Tidak hanya dukungan terhadap KPK, komitmen bersama masyarakat sipil Sumatera Barat juga sangat penting untuk mengawal proses penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Sumbar. (h/hel)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 18 Oktober 2015 - 19:45:16 WIB

    Tantangan Pengurus Baru Lebih Besar

    IRSYAD SYAFAR PIMPIN PKS SUMBAR

    PADANG, HALUAN – Anggota DPRD Su­ma­te­ra Barat Irsyad Syafar terpilih sebagai ketua De­wan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Ke­adilan Sejahtera (PKS) Sumbar per.

  • Jumat, 20 Februari 2015 - 20:42:58 WIB

    Azwar: Tantangan Gubernur Baru Makin Berat

    JAKARTA, HALUAN — Mantan Gu­bernur Sumbar, Azwar Anas me­nyatakan tantangan gubernur yang akan me.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]