Menelusur Budaya Surau di Minangkabau

Sedang Surau Talang me­nga­suh anak sa(k)sianya da­lam ilmu badi’-maa’ny, dan bayan serta  balaghah (seni berdebat dan bertabligh); sementara Surau Salayo, ber­gerak dalam ilmu nubat atau nubuwwat, yakni ilmu yang mendalami hal–ihwal ke-Na­bian; serta surau Tuanku Mu­diak Tampang, di Rao, mengo­rientasikan anak didiknya menjadi ahli thariqat juga mantiq dan maa’ny. Harap mafhum! Setelah meram­pung­kan proses belajar mengajar (PBM) bersistem mudzkarah (berdebat/duduk melingkar), objek didik pun berhak me­nyan­dang predikat Imam, Kha­­­tib, Maulana/Mu’allim (malin), dan atau Pandito. Dan, untuk meraup prestasi thayyib jiddan (sangat me­muaskan), peserta didik mesti melalui majlis k(h)atam halus bersama guru tuo!

Baca Juga : Gegara Pandemi, Rizky Nazar Tak Bisa Tarawih Bareng Keluarga

Budaya/pendidikan Surau berlanjut hingga tahun 1890-an sampai 1990-an. Misalnya Surau Tanjung Sungayang, didi­rikan Syekh H M Thaib Umar pada 1897; Surau Para­bek Bukittinggi, ditiang-pan­cangi Syekh Haji Ibrahim Musa Parabek pada 1908; Surau Jembatan Besi Padang Panjang, dikibarkan Syekh Haji Abdul Karim Amrullah (Haka/ayah Hamka), pada  1914; dan ba­nyak lagi yang lain.

Dari budaya/pola pendi­dikan surau, bersistem hala­qah wa al-mudzakarah (du­duk melingkar), dimodifikasi menjadi sistem klasikal. Yaitu budaya/sistem belajar dengan memakai bangku, meja dan papan tulis dan itulah yang disebut Madrasah. Sejarah pun mencatat sistem pendidikan yang menggeliat di daerah ini menyeruak ke komunitas lain.

Baca Juga : Kecewa, dr Tirta Sebut Konten dr Kevin Samuel juga Mesum

Yang termasuk barisan awal mengibarkan bendera madrasah adalah Madrasah Adabiah (Adabiah School) di Padang,  berdiri berkat tangan dingin Dr Syekh Abdullah Ahmad pada 1909. Pada 1914/1915 berubah nama menjadi Holland Inlandse School (HIS).­ Selain menggeluti bidang studi umum, HIS juga tercatat lembaga pendidikan pertama di Minangkabau yang mensinergikan aspek kognitif dengan dimensi afektif (affec­tion) berupa bidang studi pen­didikan agama dalam kuri­kulumnya.

Institusi pendidikan Islam di atas, mengimple­men­tasi­kan kurikulum 70 persen bidang studi agama dan 30 persen mata ajar umum. Dan, itu pula sebab-musababnya Minang­kabau tercatat sebagai gu­dangnya ula­ma dan Zhu’ama’ (tokoh Islam) yang diper­hi­tung­kan di seantero Tanah Air. Namun, pada 1975 peme­rintah menggelindingkan Su­rat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Secara subs­tansial, SKB tersebut berisi agar abituren madrasah swasta bisa bersaing dengan SLTA lain memperebutkan bangku di peguruan tinggi umum. Konkretisasinya? Bi­dang Stu­di agama ditarah baji dari 70 persen menjadi 30 persen. Sedang mata pelajaran umum digenjot menjadi 70 persen. Lebih jauh dari itu, sejumlah madrasah swasta diplat-me­rahkan menjadi Ma­dra­sah Tsanawiyah Negeri (MTSN) dan Madrasah Ali­yah Negeri (MAN). Hasilnya? Memang tidak sedikit alumni MAN yang menyauk ilmu di per­guruan tinggi umum favo­rit di Tanah Air. Sebut saja UI, UGM, ITB, IPB, Unpad dan lainnya.

Baca Juga : Dicerca Netizen, Yuni Shara Justru Beri Jawaban Terimakasih

Menelan Air Ludah Sendiri

Akan tetapi sekitar 1980-an seolah menyelinap sepinjit penyesalan di hati pengambil kebijakan SKB Tiga Menteri tadi. Indikasinya? Pada sejum­lan MAN di Tanah Air dimo­difikasi menjadi MAPK alias Madrasah Aliyah Program Khusus katakanlah seperti yang terdapat di Koto Baru Padang Panjang. MAPK tetap bertumpu pada 30 persen bidang studi agama dan 70 persen mata pelajaran umum. Namun, objek didik setengah dipaksa melalap pendidikan agama berupa ekstra kurikuler termasuk mendalami kitab kuning. Apa pula tujuan esen­sial yang ingin dijuluk  MA­PK? Ingin melahirkan ulama intelektual dan intelektual ulama!

Baca Juga : Gegara Nikahan Atta-Aurel Bukan Sih? Thariq Halilintar Kini Positif COVID-19

Namun dari pantauan acak, alumni MAPK tetap saja me­mi­lih perguruan tinggi favorit itu tadi. Akibat yang menjadi fenomena menggalaukan, In­do­­­nesia secara umum dan Minangkabau pada khususnya tetap saja mengidap penyakit: kelangkaan ulama. Indi­ka­sinya? Guna mencari seorang khatib, mubaligh, ustadz saja alang­kah sulitnya, nyaris sesu­lit memilah penjahit dalam onggokan sampah. Kondisi sosial objektif semacam ini terasa benar di kampung-kampung. Sebut saja di dusun/jorong, taratak dan nagari. Akibat lebih merisaukan, yang bernama masjid, surau, mu­salla dan langgar hampir bagai dialahan garudo (lengang/sepi jamaah).

Melantai Sebelum Roboh dan Memintasi Sebelum Hanyut

Sesuai visi dan misi yang disandang ketika mem­bidani madrasah swasta tempo doeloe yaitu untuk me­lahirkan ulama kha­rismatik dan subs­tan­sia­listik (hakimun wa al-faqi­hun), maka sejatinyalah ma­dra­sah swasta/pondok pe­san­­tren, terutama di daerah ini menelusur, mengaktualisasi dan menaplikasikan kembali kurikulum salafiah yang dite­ruka pemuka Minangkabau doeloe. Yaitu 70 persen bidang studi agama dan 30 persen mata ajar umum. Dalam baha­sa yang gampang dimengerti, stake­holder ke-pendidikan sejati­nyalah: berupaya gigih, melan­tai sebelum roboh dan memin­tasi sebelum hanyut dihondoh tsunami  kapita­listik, prag­matistik yang sema­kin mem­buat kening berge­rinyit.

Segenggam obsesi ini tera­sa kian menyentak nyaris me­nyergap sampai ke ubun-ubun. Sebab, bukankah rin­tisan seka­li lagi Mi­nangkabau secara kultural dan Sumatera Barat secara provincial se­bagaimana di­sing­g­ung di mu­ka menjalar dan diakomodir oleh derah lain. Sebut saja Jawa, Kali­mantan, Sulawesi dan lainnya. Lebih men­cu­kam dari itu, bukankah pula se­perti dising­gung tadi, negeri ini tengah mengalami krisis ulama. Teru­tama sejak ulama cenderung meninggalkan umat meloncat indah ke ha­bitus low politics. Semoga! *

MARJOHAN
(Pemerhati Sosial-Budaya)