Grondkaart adalah Alas Hak Tanah-tanah PT KAI


Jumat, 26 Juni 2015 - 19:29:06 WIB

Kita pantas berterima kasih kepada Pemerintah Hindia Belanda yang mencatat dengan teliti seluruh aset-aset yang berbentuk tanah milik PT KAI. Untuk diketahui (seharusnya PT BMP sudah tahu), seluruh tanah-tanah PT KAI peninggalan Peme­rintah Hindia Belanda yang sudah bersertifikat, alas haknya adalah grondkaart.

Kedua, logika yang dipakai ZE dalam tulisannya tentang perban­dingan fakta banyaknya pihak lain (ZE menyebut Batalyon 133/Yudha Sakti dan Lanud Padang) adalah logika yang menyesatkan. Apakah karena seorang pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm dan karena sesuatu sebab tidak ditang­kap oleh Polisi, lalu kemudian pengguna sepeda motor lain yang tidak berhelm di jalan raya juga dianggap tidak melakukan per­buatan melanggar hukum? Menye­satkan benar. Logika tentang ke­harusan sertifikat (sebagaimana yang dikutip oleh ZE dari UU No. 23 Tahun 2007) juga keliru benar. Pertanyaannya, apakah karena se­orang pemegang hak yang belum mensertifikatkan tanahnya dengan beragam alasan lalu seenaknya boleh disertifikatkan oleh orang lain? Gawat kalau begitu.

Ketiga, soal sewa-menyewa ada­lah fakta menarik dalam sengkarut PT KAI dan PT BMP. Sejak tahun 1994, PT KAI dan pihak PT BMP terikat dalam perjanjian sewa-me­nyewa dan kemudian diperpanjang pada tahun 1998 dan kemudian dilakukan addendumyang berlaku sampai tanggal 30 Mei 2004. Ter­hitung sejak 1 Juni 2004, pihak PT BMP tidak menandatangani kontrak sewa-menyewa dengan tetap me­nem­pati lokasi yang dulu disewanya secara resmi kepada PT KAI ter­sebut. Selama menempati tanah tanpa kontrak tersebut, PT KAI tetap melakukan korespondensi dengan pihak PT BMP untuk me­menuhi kewajibannya, membayar uang sewa. Ujungnya, pada 1 Novem­ber 2011 (pada saat penertiban yang dilakukan oleh PT KAI) pihak PT BMP memberitahukan kepada PT KAI bahwa mereka sudah memiliki sertifikat HGB atas tanah yang dulu disewanya kepada PT KAI. PT KAI kaget bukan kepalang, bagaikan disambar petir di siang bolong.

Untuk kembali mendapatkan hak, PT KAI melakukan dua tinda­kan hukum, yaitu memasukkan gugatan ke PTUN Padang dan menggugat pihak PT BMP (Basrizal Koto) ke Pengadilan Negeri Padang dengan gugatan wanprestasi atas kontrak. Menariknya lagi, peme­riksaan pokok perkara di dua juris­diksi yang berbeda itu memunculkan satu fakta yang sama,  pihak PT BMP menolak menyatakan pernah terikat kontrak sewa menyewa dengan PT KAI. Di bidang tata usaha negara, PT KAI secara formal (menyangkut surat kuasa) memang dikalahkan oleh Pengadilan (terakhir melalui putusan Mahkamah Agung), akan tetapi di dalam pokok perkara atau substansi perkara –sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pengingkaran pihak PT BMP terhadap kontrak tersebut tidak dibenarkan oleh Pengadilan. Dengan kata lain, ada fakta yang tidak bisa dibantah bahwa kontrak sewa-menyewa antara PT KAI dan pihak PT BMP benar adanya. Putu­san Mahkamah Agung menyangkut gugatan wanprestasi masih belum keluar.

Terlepas dari banyak hal yang saya tidak bersepakat dengan tulisan ZE di koran ini yang dimuat 3 hari berturut-turut (11, 12, dan 13 Juni 2015), satu hal yang saya setuju adalah tentang pernyataan beliau yang menyatakan bahwa kebenaran mutlak hanyalah milik Allah. Bersepakat kita tentang itu. (*)

 

MIKO KAMAL
(Kuasa Hukum PT KAI Divre II Sumbar)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]