Pengadilan Tipikor Gelar Sidang Lapangan Korupsi RSSN


Jumat, 26 Juni 2015 - 19:34:02 WIB

“Sidang lapangan ini se­ngaja digelar untuk melakukan pemeriksaan langsung di lo­kasi, terhadap alat kesehatan catchlab yang dikatakanb ber­masalah,” kata Badrun Zaini, diwawancarai di RSSN Bukit­tinggi, Jumat.

Ia mengatakan, dalam per­sidngan itu selain melakukan pemeriksaan alat juga di­la­kukan pemeriksaan saksi ahli dari Siemens yang dihadirkan JPU, yaitu Erwin Chandra, bersama rekannya. Ahli Erwin juga merupakan tim teknis dari pihak Siemens, untuk me­lakukan ujicoba alat.

Berdasarkan hasil pe­me­riksa­an alat yang dilakukan dalam sidang lapangan, ter­nyata alat tersebut ddapat berfungsi dan beroperasi de­ngan baik, yang berbeda de­ngan isi dakwaan jaksa.

Menanggapi hasil pe­me­ri­k­sa­an itu, Fauzi Novaldi Cs selaku penasehat hukum dari terdakwa Sri Ambarwati se­laku Pejabat Pembuat Ko­mit­men (PPK), Mawardi selaku rekanan, dan Deni Setiawan Pejabat Penerima Hasil Pe­ker­jaan (PPHP) dalam proyek, mengaku bersyukur karena kebenaran mulai tampak.

“Bersyukur karena ke­benaran telah mulai terungkap, ternyata alat itu seperti yang sama-sama disaksikan dapat beroperasi dan berfungsi de­ngan baik,” katanya.

Sehingga, lanjutnya, men­jadi pertanyaan karena ber­dasarkan dakwaan kasus itu dinaikkan karena tidak dapat beroperasi sejak diadakan.

“kenyataannya alat ber­fungsi, jujur saya heran me­nga­pa terjadi permasalahan di­ka­renakan alat tak berfungsi berdasarkan surat dakwaan, hingga akhirnya proses sampai ke persidangan ini,” lanjutnya.

Fauzi juga mengatakan, adanya bagian alat catchlab yang menyentuh lantai juga tidak ada.

“Tidak ada yang men­yen­tuh lantai, alat telah di­ope­rasikan di hadapan ahli, jaksa, dan majelis hakim,” katanya.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Surya Denta, atas hasil pemeriksaan la­pangan itu mengakui bahwa alat memang dapat di­operasi­kan dan berfungsi. Hanya saja, katanya, ujifungsi alat perlu dilakukan beberapa tahap.

“Memang tadi sudah be­roperasi dan berfungsi, tapi itu baru tahap satu, ada tiga tahap ujifungsinya,” kata Surya Denta.

Ia mengatakan, untuk si­dang selanjutnya akan di­hadir­kan saksi meringankan (A de Charge) dari pihak terdakwa, untuk dimintai keterangan.

“Saksi dari JPu sudah ha­bis, sidang selanjutnya akan digelar dengan menghadirkan saksi A de Charge dari ter­dakwa,” katanya.

Usai melakukan pe­me­riksa­an alat catchlab dalam sidang lapangan, ruangan ter­sebut langsung dikunci, dan kunci ruangan diamankan oleh pihak jaksa.

Pada bagian lain, Dugaan korupsi itu terkait alat ke­sehatan (Alkes) catchlab di Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN) Kota Bukittinggi pada 2012.

Proyek tersebut memiliki anggaran sebesar Rp16,8 Mi­liar, tahun anggaran 2011.

Dalam kasus itu negara di­perkirakan telah mengalami kerugian keuangan itu negara telah dirugikan sekitar Rp 14 miliar, karena pengadaan ter­sebut logikanya dinilai total loss.

Hal itu dikarenakan ba­rang alkes catchlab yang di­ada­kan tersebut fisiknya ada, namun sejak barang diadakan tidak dapat difungsikan.

Dalam dakwaan jaksa di­se­butkan, hal yang me­nga­ki­bat­kan tidak berfungsinya alat itu karena spesifikasi ruangan, yang menyebabkan salah satu bagian dari alat cacthlab tidak dapat berfungsi karena men­yentuh lantai. (h/hel)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 21 Februari 2020 - 23:00:29 WIB

    Kafe dan Karaoke yang Bandel Tak Memiliki Izin akan Diseret ke Pengadilan

    Kafe dan Karaoke yang Bandel Tak Memiliki Izin akan Diseret ke Pengadilan PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Membandel Kafe dan Karaoke Anak Aie milik YY (39), warga Koto Tangah, Padang diseret hingga ke Pengadilan. Jumat (21/2/2020)..
  • Selasa, 06 Desember 2016 - 01:34:31 WIB
    SOAL PEMBANGUNAN PASAR

    Pemko Padang Panjang Kalah di Pengadilan

    PADANG, HALUAN — Gugatan yang dilayangkan oleh PT Kultindo Eres­hamas terhadap Pemko Padangpanjang akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Padangpanjang. Majelis menyatakan, perjanjian kerjasama antara penggugat de.
  • Kamis, 13 Oktober 2016 - 02:15:22 WIB

    MKW Maboed Kalah di Pengadilan Tinggi

    PADANG, HALUAN – Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Padang menganulir putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang, dalam perkara perdata kepemilihan lahan di kawasan Aia Pacah, Koto Tangah, Padang antara Lehar, Mamak Kepala Waris.
  • Rabu, 05 Oktober 2016 - 03:07:14 WIB
    KISRUH TANAH DI KOTO TANGAH

    Ada yang Janggal di Putusan Pengadilan

    PADANG, HALUAN — Pe­ngamat Hukum Agraria asal Universitas Andalas (Unand) Kurniawarman menilai ada yang janggal dalam putusan pengadilan terhadap seng­keta tanah Maboet. Hal itu didasari atas pengamatannya terhadap perkar.
  • Selasa, 04 Oktober 2016 - 01:35:04 WIB
    KISRUH LAHAN DI KOTO TANGAH

    Ketua Pengadilan Negeri Belum Mau Komentar

    PADANG, HALUAN –Ketua Pengadilan Negeri (PN) Padang Amin Ismanto mengaku belum bisa memberi keterangan mengenai dasar hukum dalam keputusan hakim pada 1982, saat mengabulkan permintaan sita jaminan kaum Maboed. Soalnya, ada.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]