Proyek Tol Trans Sumatera Terancam Mandek


Jumat, 26 Juni 2015 - 19:48:33 WIB

Kepala Tim Pembebasan Tanah (TPT) Jalan Bebas Ham­batan Palembang-In­dra­laya Adi Rosadi mengatakan, proses pembebasan lahan un­tuk ruas tersebut masih ter­tunda padahal Presiden Jo­kowi telah memerintahkan untuk melakukan percepatan pengerjaan proyek Tol Trans Sumatera.

Tertundanya proses pem­bebasan lahan disebabkan masih adanya sebagian besar bidang tanah yang berstatus sengketa atau tanah yang di­klaim oleh lebih dari satu orang pemilik.

“Pelembang-Indralaya Sek­si 2,3 panjang 15 km ada 614 bidang. Yang sudah mu­syawarah dan sepakat saat ini 234. Kemudian ada lahan fasos fasum (fasilitas sosial fasilitas umum) ada 30 bidang. Jadi masih ada 350 yang belum sepakat. 350 itu sengketa ke­pemilikan,” ujar dia saat ber­bincang di Kantor Kemen­terian PUPR, Jakarta Kamis (25/6/2015).ý

Sesuai aturan, sambung dia, harusnya lahan-lahan ber­sengketa ini bisa diselesaikan segera dengan menggunakan sistem konsinyasi alias pe­nitipan dana pembebasan la­han ke pihak pengadilan, sesuai dengan amanat Undang-undang 2 tahun 2012.

Sayang hal tersebut belum bisa dilakukan lantaran belum ada surat perintah yang dike­luarkan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Na­sional (BPN) ke pihaknya selaku Pejabat Pembuat Ko­mit­men (PPK) untuk mela­kukan konsinyasi terse­but.

“Sekarang menunggu surat perintah BPN ke PPK supaya bisa menitipkan ke pengadilan. Surat BPN ke PPK belum ada,” jelas dia.

Padahal, jelas dia, secara prosedur dirinya sudah men­jalankan seluruh tahapan agar bisa dilakukan proses kon­sinyasi seperti tertuang dalam Undang-Undang nomor 2/2012 tersebut yakni mela­kukan sosialisasi dan mediasi sebanyak minimal 3 kali se­telah ada penetapan lokasi (Penlok).

“Waktu itu pengumuman peta bidang di Oktober, hasil apraisal di Desember dan mu­lai sosialisasi sejak Januari. Dari Januari sampai sekarang kurang lebih sudah 6 bulan, proses mediasi sudah berkali-kali. Harusnya sudah bisa konsinyasi, tapi belum ada surat perintah BPN ke PPK sehingga kita belum bisa konsinyasi sampai sekarang,” ujarnya.

Bila dibiarkan berlarut-larut, upaya percepatan ini ba­kal tidak tercapai. Pasalnya, dalam UU 2/2012 dia­ma­natkan bahwa proses pembe­basan lahan harus tuntas paling lambat 2 tahun.

“Bila dua tahun itu lewat maka harus penetapan lokasi (mengulang dari tahap awal) lagi dan proses bisa mundur sampai 2 tahun lagi,” tuturnya.

Direktur Jalan Bebas Ham­batan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah, Ke­menterian PUPR Subagyo dalam kesempatan yang sama menjelaskan, untuk mewu­judkan upaya percepatan ini dibutuhkan komitmen dari seluruh pihak terkait yaitu pemegang saham (investor proyek jalan tol), warga (pe­milik lahan), Pemerintah Dae­rah (regulator wilayah), lalu BPN (regulator per­tanahan).

“Kalau investor sudah ko­mitmen, warga sudah mau dibayar, Pemerintah Daerah sudah oke, tapi yang terakhir nggak jalan, ya nggak jalan semua. Percepatan itu kan juga nggak boleh menabrak atu­ran,” tegas dia. (h/dtc)

loading...
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 09 Maret 2020 - 19:07:40 WIB

    Larang Wartawan Meliput, Legislator Kecam Pihak Rekanan Proyek Monas PDRI

    Larang Wartawan Meliput, Legislator Kecam Pihak Rekanan Proyek Monas PDRI LIMAPULUH KOTA, HARIANHALUAN -- Adanya tindakan melarang wartawan meliput pekerjaan proyek lanjutan Monumen Nasional (Monas) PDRI di Kototinggi, Kecamatan Suliki Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, yang dilakukan pihak kon.
  • Kamis, 29 September 2016 - 15:28:25 WIB

    Proyek Aspirasi Gagal, Anggota DPRD Padang Pariaman Mogok Sidang

    Proyek Aspirasi Gagal, Anggota DPRD Padang Pariaman Mogok Sidang PADANG PARIAMÀN,HALUAN--Sejumlah anggota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang Pariaman mogok dalam sidang pembahasan Ranperda SOPD..
  • Jumat, 11 September 2015 - 19:00:59 WIB

    Polisi Telusuri Proyektil Peluru

    PENEMBAKAN KEMENTERIAN ESDM

    JAKARTA, HALUAN — Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Agus Rianto mengatakan pihaknya se.

  • Jumat, 14 Agustus 2015 - 19:24:30 WIB

    Jokowi Tolak Resmikan 7 Proyek DPR

    JAKARTA, HALUAN — Pre­­­­siden Joko Wi­do­do­ me­nolak untuk me­resmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Se­na­yan, Jakarta. Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu .

  • Jumat, 03 April 2015 - 19:51:24 WIB

    JK Batalkan Proyek Pelabuhan Cilamaya

    JAKARTA, HALUAN — Ren­cana pemerintah untuk mem­bangun Pelabuhan di Cila­maya, Karawang, Jawa Barat dibatalkan. Dalam kun­ju­ngannya ke Cilamaya, Ka­mis (2/4), Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi.


KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]